Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

MK Tolak Permohonan GKR Hemas soal Dualisme Kepemimpinan DPD

Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, K24news Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa dualisme kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.

MK mengaku tak berwenang mengadili gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tersebut.

Lihat juga: Petugas KPPS Meninggal Dunia Tembus 272 Orang, 1.878 Sakit

“Menyatakan MK tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon.” Ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (30/4).

Hemas sebelumnya mengajukan gugatan SKLN lantaran tak terima dengan kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD. Merujuk pada aturan perundang-undangan, periode kepimpinan di DPD adalah lima tahun, bukan per 2,5 tahun seperti yang tercantum dalam Tata Tertib DPD.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan pemohon tak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara. Menurut hakim, sengketa yang terjadi adalah permasalahan internal antara pimpinan DPD.

Lihat juga: Bendungan Katulampa Siaga 2, Jakarta Waspada Banjir Kiriman

“Objek yang dipersengketakan juga tidak berkait dengan kewenangan DPD melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian pemohon sebagai wakil ketua DPD,” kata Anwar.

Dualisme ini terjadi antara kepemimpinan Hemas dan Farouk Muhammad periode 2014-2019. Dengan kepemimpinan OSO bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis yang memimpin DPD periode 2017-2019 selepas disepakati masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

Hemas kemudian diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD karena faktor kehadiran. Pemberhentian sementara itu disebut tak terlepas dari konflik antara dirinya dengan OSO terkait kepemimpinan di DPD.

Lihat juga: KPK akan Panggil Menteri yang Disebut Beri Uang ke Bowo Sidik

Pada awal Januari, Hemas menemui Jokowi untuk membahas polemik kepemimpinan tersebut. Ia mengklaim mendapat dukungan dari Jokowi untuk menggugat dualisme kepemimpinan di DPD ke MK. Menurut dia, langkah tersebut adalah bagian dari upaya hukum melawan kepemimpinan OSO di DPD.

Buruh Sawit Kritik Tak Ikut Penyelesaian Kebijakan Eropa

Koalisi Buruh Sawit

Koalisi Buruh Sawit (KBS) mengkritik sikap pemerintah yang tak pernah melibatkan kalangan buruh dalam menyelesaikan kasus diskriminasi perdagangan minyak sawit mentah.

Jakarta, K24news Indonesia — Koalisi Buruh Sawit (KBS) mengkritik sikap pemerintah yang tak pernah melibatkan kalangan buruh dalam menyelesaikan kasus diskriminasi perdagangan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) Indonesia dari Uni Eropa. Padahal, kalangan pekerja perkebunan sawit kerap menjadi ‘tameng’ pemerintah untuk bisa memenangkan masalah ini. 

Koordinator KBS Sunaryo Aritonang mengatakan pemerintah memang berusaha menyelesaikan persoalan diskriminasi sawit Uni Eropa melalui berbagai cara, mulai dari perundingan hingga ingin mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Sebab, CPO merupakan komoditas ekspor utama sekaligus penyumbang devisa terbesar bagi negara, sehingga memiliki manfaat pada perkembangan industri dan perekonomian nasional. 

Selain itu, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak. Data KBS mencatat setidaknya ada 21 juta pekerja di sektor perkebunan sawit pada 2018, baik yang langsung maupun tidak langsung. Bahkan, menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kerap menjadikan indikator jumlah tenaga kerja di sektor ini sebagai amunisi berunding. 

Lihat juga: Matahari Kembali Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Buyback Saham

“Strategi diplomasi Indonesia selalu menggunakan narasi smallholders (petani sawit plasma) yang menurut utusan pemerintah, Luhut Binsar berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan di Indonesia,” ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/4). 

Namun alih-alih menggunakan para pekerja sebagai senjata melawan diskriminasi Uni Eropa. Menurutnya, pemerintah sejatinya tidak peduli dengan kelanjutan nasib para buruh di sektor ini. “Karena kami merasa selama ini advokasi dari pemerintah ke Uni Eropa tidak pernah melibatkan pekerja dan hak kami tidak ada dalam diplomasi itu,” ungkapnya. 

Hal ini, sambungnya, jelas menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin peduli kepada industri sawit karena bisa memberi kontribusi kepada perekonomian. Namun, menurutnya, pemerintah justru menutup mata terhadap berbagai hak pekerja sawit untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian diskriminasi dari Uni Eropa. 

“Buruh sawit tidak dianggap menjadi bagian strategis dari strategi diplomasi Indonesia,” tekannya. 

Lihat juga: Garuda Bicarakan Pembentukan Holding Penerbangan ke Konsultan

Ia menilai pemerintah juga tutup mata dari berbagai masalah yang kerap menimpa pekerja di sektor perkebunan sawit. Hal ini tercermin dari sikap pemerintah yang tak kunjung mau meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh International (International Labour Organization/ILO) Nomor 184 Tahun 2001 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkebunan. 

Cerminan lain, katanya, terlihat dari minimnya hak yang diterima oleh para pekerja sawit. Pertama, tidak ada upah minimum untuk pekerja di sektor ini. Hal ini membuat upah yang didapat pekerja di sektor ini terbilang minim. 

Kedua, lemahnya posisi serikat pekerja di hadapan perusahaan. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah. “Ada pemberangusan serikat buruh di perkebunan sawit,” imbuhnya. 

Lihat juga: Krakatau Steel Jadi Holding BUMN Tambang Masih Dikaji

Ketiga, tidak ada standar keselamatan kerja di sektor ini. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja sawit terbilang minim. Padahal posisi pekerja sawit yang menjadi bagian terkecil dalam industri ini sejatinya perlu perhatian dan pengawasan ketat dari pemerintah. 

“Kami menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi buruh sawit. Kemudian, kami menuntut pemerintah ikut sertakan kami dalam isu diskriminasi Uni Eropa,” pungkasnya. 

Kasus dugaan diskriminasi sawit dari Uni Eropa bermula ketika Komisi Eropa mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Dalam rancangan Delegated Regulation, Komisi Eropa memutuskan untuk mengklasifikasikan CPO sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rancangan kebijakan itu hanya ‘akal-akalan’ Uni Eropa untuk menjegal ekspor CPO dari Indonesia ke Benua Biru. Tujuannya, agar perdagangan minyak nabati di Eropa tak perlu repot-repot bersaing dengan CPO.

Ayah dan Saudara Dalang Teror Sri Lanka Tewas Bunuh Diri

Sri Lanka

Ayah dan Saudara Dalang Teror Sri Lanka Tewas Bunuh Diri Aparat Sri Lanka berjaga di masjid. (Reuters/Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, K24news Indonesia — Ayah dan dua saudara dalang serangan bom Hari Paskah di Sri Lanka pada 21 April lalu dilaporkan meninggal dalam penggerebekan yang dilakukan Sabtu (27/4) kemarin. Mereka diduga sebagai orang yang meledakkan diri setelah baku tembak selama beberapa jam dengan aparat keamanan setempat.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (28/4), tiga lelaki terduga teroris yang meninggal dalam penggerebekan kemarin diketahui bernama Zainee Hashim, Rilwan Hashim ayah mereka, Mohamed Hashim. Ketiganya merupakan saudara dan orang tua dari pelaku bom Paskah, Zahran Hashim.

Lihat juga: Tekan Maduro, AS Jatuhkan Sanksi untuk Menlu Venezuela

Operasi penangkapan itu dilakukan di Kalmunai, sekitar 370 kilometer dari Ibu Kota Kolombo. Kalmunai merupakan kampung halaman terduga dalang bom bunuh diri, Zahra Hashim. Dia dilaporkan meninggal saat meledakkan bom di Hotel Shangri-La.

Baku tembak antara aparat dan para teroris berlangsung selama berjam-jam. Setelah itu terdengar ledakan, yang merupakan bom bunuh diri.

Sebanyak 15 orang tewas akibat bom. Pihak kepolisian menyebut korban termasuk tiga wanita dan enam anak-anak.

Lihat juga: Israel Desak Warganya Hengkang dari Sri Lanka Usai Bom Paskah

Hari ini, aparat keamanan Sri Lanka juga menggerebek kantor Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) di Kota Kattankudy.

Pemerintah Sri Lanka sudah menyatakan kelompok Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) dan Jemaah Agama Ibrahim (JMI) sebagai organisasi terlarang. Zahra diduga adalah otak serangan teror yang menewaskan 253 orang dan melukai sekitar 500 orang lain.

Aparat saat ini masih terus memburu jejaring teror yang diduga mencapai 140 orang. Mereka juga menangkap 100 orang yang dicurigai terlibat aksi keji itu.

Sampai saat ini pemerintah Sri Lanka mengerahkan aparat untuk menjaga rumah ibadah di seluruh negeri. Mereka membatalkan rencana memulai kembali kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah pekan depan, dan memperpanjang pemberlakukan jam malam. 

Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Jakarta, K24news Indonesia — Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut Presiden Joko Widodo telah mengakui ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Sandi sendiri juga mengaku mendapat laporan kecurangan pelaksanaan pemilu di antaranya di Jawa Timur dan beberapa daerah di Banten. 

“Saya sudah dapat laporan cukup komprehensif karena kemarin ada di Jatim dan di Banten. Presiden sendiri sudah menyampaikan ada kecurangan tersebut,” ujar Sandi di hadapan para relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (28/4). 

Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?

Namun Sandi tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut.

Sandi meminta pada para relawan agar terus mengawal proses penghitungan suara yang saat ini masih berjalan. 

Ia mengaku beberapa kali diminta turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawasi langsung proses tersebut.

Lihat juga:   Prabowo: Kita Kawal Perolehan Suara, Jangan Sampai Berubah

“Sekarang saya mohon ke para relawan untuk memastikan kecurangan-kecurangan itu teridentifikasi dengan baik, dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kita kawal juga agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Selain proses penghitungan suara, Sandi juga meminta para relawan mengawal proses pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. 

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, Sandi melanjutkan, ada sekitar 8.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang.

“Kita cegah intimidasi karena kita semua sama-sama menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ucapnya.

Alisson Sejajar dengan Kiper Top Liga Inggris

Alisson

Alisson cetak 20 clean sheet di Liga Primer Inggris sejauh ini. (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Jakarta, K24news.me Indonesia — Kiper LiverpoolAlisson Becker kini tercatat sejajar dengan penjaga gawang top Liga Primer Inggris usai mencetak rekor 20 kali clean sheet di musim ini.

Torehan clean sheet 20 kali dibuat Alisson usai The Reds mengalahkan Huddersfield Town 5-0 di Stadion Anfield, Sabtu (27/4) dini hari WIB.

Lihat juga: Dipermalukan Manchester United, Ancelotti Ejek Pelatih PSG Supaya Bunuh Diri

Alisson bergabung dengan empat kiper legenda Liga Inggris lainnya seperti Peter Schmeichel, Petr Cech, Edwin van der Sar, dan Pepe Reina.

Peter Schmeichel meraih 20 kali clean sheet pada musim 1994/1995 bersama Manchester United. Ketika itu Setan Merah finis di peringkat kedua pada akhir musim di bawah Blackburn Rovers.

Petr Cech memiliki rapor lebih gemilang dengan 24 clean sheet di musim 2004/2005 bersama Chelsea. Torehan sensasional itu juga yang membuat The Blues juara di musim tersebut.

Alisson
Alisson bisa melewati pencapaian Reina saat di Liverpool. (REUTERS/Tony Gentile)

Kiper Liverpool ketika itu Pepe Reina punya rekor yang sama dengan Schmeichel di musim 2005/2006 dengan 20 kali clean sheet. Reina kembali menorehkan hasil serupa tiga musim berikutnya pada 2008/2009.

Reina pun memberikan pesan selamat kepada mantan kiper AS Roma tersebut dengan pencapaian gemilangnya di musim perdana bersama Merseyside Merah.

“Selamat Alisson dan Liverpool. Ayo pertahankan itu untuk pencapaian lainnya. Hal yang fantastis untuk musim pertamanya,” tulis Reina di Twitter.

Edwin van der Sar sedikit lebih baik dari Schmeichel dan Reina namun tidak bisa melewati rekor Cech. Kiper asal Belanda itu 21 kali clean sheet di musim 2008/2009 yang membawa Man United juara Liga Inggris ke-18 kalinya.

Dengan Liverpool menyisakan dua pertandingan Liga Primer Inggris, Alisson berpeluang menyalip rekor Schmeichel, Reina, dan Van der Sar. Tetapi kiper berusia 26 tahun itu tidak dapat melewati rekor clean sheet Cech sebanyak 24 pertandingan.

Lihat juga: 5 Pemain Manchester United Yang Absen Turut Rayakan Kemenangan

Dengan mencatatkan clean sheet lebih banyak di musim ini Alisson berpeluang meraih penghargaan Kiper Terbaik Liga Primer Inggris. Kendati demikian Liga Primer Inggris mencatat Alisson memiliki jumlah blunder cukup banyak, yaitu sebanyak tiga kali.

Matahari Kembali Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Buyback Saham

Ilustrasi

Ilustrasi. (Yoshi Canopus via Wikimedia (CC-BY-SA-3.0))

Jakarta, CNN Indonesia — PT Matahari Department Store Tbk (LPFF) menyiapkan dana Rp1,4 triliun untuk membeli kembali (buybacksaham perseroan. Perseroan akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya 10 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan atau sebesar 291.791.808 saham. 

Direktur Legal dan Sekretaris Matahari Department Store Miranti Hadisusilo mengatakan persetujuan buyback saham sebanyak tujuh persen atau setara 204.254.266 saham telah diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Oktober 2018 silam. Saat itu, dana yang disiapkan untuk buyback saham sebanyak-banyaknya Rp1,25 triliun. 

Pada hari ini, Jumat (26/4), perusahaan kembali memberikan persetujuan buybacktiga persen atau setara 87.537.542 saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dengan demikian, total buyback yang akan dilakukan sebanyak-banyaknya 10 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan atau sebesar 291.791.808 saham. 

Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya Rp1,4 triliun untuk aksi korporasi itu. “Pembelian kembali saham ini merupakan salah satu bentuk usaha perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham perseroan,” katanya, Jumat (26/4). 

Lihat juga: Garuda Bicarakan Pembentukan Holding Penerbangan ke Konsultan

Sementara itu, harga maksimal buyback dibatasi sebesar Rp13.330 per saham sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Periode buyback diberikan selama 18 bulan atau hingga 25 Oktober 2020. 

Miranti menjelaskan perseroan telah menyetujui buyback sebanyak 113.034.800 saham pada periode Oktober 2018 hingga Maret 2019 lewat perizinan buybackpertama. “Untuk harganya di sekitar Rp4.000-Rp 4.100 per saham,” tuturnya. 

Belanja Rp1 Triliun

Miranti juga menuturkan perseroan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp1 triliun pada tahun ini. Belanja modal ini naik 39,66 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp716 miliar. 

Lebih lanjut, ia mengatakan capex tersebut akan dialokasikan secara mayoritas atau sebesar Rp200 miliar untuk pembelian tanah dan konstruksi toko distribusi. Sisanya, akan didistribusikan untuk pembangunan gerai baru, renovasi gerai, pengembangan bisnis merchandise, dan pengembangan saluran omni channel

Tekan Maduro, AS Jatuhkan Sanksi untuk Menlu Venezuela

Nicolas Maduro

Presiden Nicolas Maduro (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza dan seorang hakim Carol Padilla. Sanksi itu dijatuhkan terkait kasus korupsi dalam Pemerintahan Presiden Venezuela Nicholas Maduro.

Arreaza dan Padilla menjadi sasaran dalam putaran terakhir sanksi AS terhadap Pemerintahan Maduro atas krisis Venezuela. Keduanya masuk daftar hitam otoritas AS.

Sanksi tersebut ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Maduro dan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahannya.

Lihat juga: Israel Desak Warganya Hengkang dari Sri Lanka Usai Bom Paskah

Sanksi itu juga menjadi pengingat bagi pihak pemerintahan Maduro bahwa AS tak akan tinggal diam dengan setiap apa yang dilakukan. Sebelumnya, Venezuela menahan ajudan pemimpin oposisi Juan Guaido, Roberto Marrero, sejak Maret. Sanksi menjadi bentuk konsekuensi.

“Jika Nicolas Maduro dan mereka yang bersekutu dengan dia terus menghukum dan melakukan intimidasi terhadap pemerintah Venezuela yang sah, AS akan merespons,” tulis pemerintah AS, dikutip dari Reuters.

Kementerian Luar Negeri Venezuela menolak sanksi yang disebutnya ilegal. “Dengan langkah ini, pemerintahan Trump berusaha membungkam suara Venezuela di dunia,” tulis kementerian.

Arreaza merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Maduro. Dia juga diketahui menyetujui penahanan Marrero. 

Guaido, yang didukung AS, berpendapat bahwa pemilihan kembali Maduro pada 2018 tidak sah. Dia pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Hal itu dianggap Maduro sebagai upaya kudeta.

Lihat juga: Pemberontak Irlandia Utara Tanggung Jawab Pembunuhan Jurnalis

Washington menyalahkan Maduro atas keruntuhan ekonomi Venezuela. Pemerintahan Trump mengakui Guaido sebagai presiden sementara Amerika Selatan dan meminta Maduro mundur.

“Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dan menyaksikan rezim Maduro yang tidak sah membuat rakyat Venezuela kelaparan,” ujar Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

AS akan terus menargetkan orang-orang dalam lingkaran Maduro, termasuk mereka yang ditugaskan untuk melakukan diplomasi atas nama rezimnya.

Petugas KPPS Meninggal Dunia Tembus 272 Orang, 1.878 Sakit

KPPS

Ilustrasi petugas KPPS di Pemilu 2019.

Jakarta, K24news Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu 2019, per Sabtu (28/4) pukul 18.00, mencapai 272 orang.

Sementara itu, jumlah petugas sakit selama bertugas di Pemilu 2019 mencapai 1.878 orang. 

“Total petugas yang meninggal dan sakit mencapai 2.150 orang,” ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dalam keterangannya, Sabtu (27/4).

Jumlah petugas KPPS yang meninggal diketahui terus bertambah. Seperti diketahui, pada Jumat (26/4), data KPU mencatat petugas yang meninggal dunia di angka 230 orang. Artinya, dalam sehari terdapat 42 petugas yang gugur karena bertugas untuk Pemilu 2019.

Lihat juga: Bendungan Katulampa Siaga 2, Jakarta Waspada Banjir Kiriman

Sebelumnya, Ketua Arief Budiman mengakui bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia merupakan suatu desain pemilu yang cukup berat.

Arief menyebut desain Pemilu 2019 berat karena tahapan-tahapan Pemilu sudah diatur secara rigid dan harus dilakukan secara tepat waktu. Terlebih lagi, turut ditambah dengan beban penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar dalam waktu yang bersamaan.

“Desain pemilu kita 2019 memang ini cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu,” kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Arief pun tak menampik bila ketatnya waktu tahapan pemilu inilah yang menjadi penyebab padatnya beban kerja petugas sehingga banyaknya petugas KPPS dan pengawas Pemilu ‘berguguran’ di saat bertugas.

Lihat juga: KPK akan Panggil Menteri yang Disebut Beri Uang ke Bowo Sidik

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Penetapan ini dikeluarkan Kemenkeu pada Kamis (25/4) kemarin.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan santunan yang diberikan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta per orang. Angka itu sesuai dengan yang diajukan oleh KPU.

“(Santunan) sudah ditetapkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). (Jumlahnya) sesuai dengan yang diusulkan KPU,” tutur Askolani kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/4).

Untuk pelaksanaannya, kata Askolani, Kemenkeu memberikan wewenang kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ini artinya, pencairan dana akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Pembantaran Romi Sudah 24 Hari, KPK Cari Opini Pembanding

Romahurmuziy

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mencari opini pembanding (second opinion) dari dokter terkait dengan penyakit yang diderita tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romi.

KPK telah membantarkan penahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Rumah Sakit Polri sejak 2 April 2019. Terhitung sudah 24 hari Romi dibantarkan.

“Kalau kelamaan di sana juga perlu ada pembanding (second opinion), sudah kita pikirkan ini juga,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (26/4).

Basaria sendiri tidak membeberkan apa penyakit yang diderita oleh Romi. Sementara itu saat ditanyakan hal yang sama, Wakil Ketua KPK Laode . Syarif enggan membeberkan penyakit yang diderita Romi. 

Lihat juga: PBNU Bantah Terima Uang dari KONI untuk Muktamar di Jombang

“Penyakitnya apa tentu saya tidak bisa menyebutkan,” kata Laode.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dari kepala Rumah Sakit Polri terkait kondisi Romi.

“Terkait pembantaran tersangka RMY, KPK masih menunggu perkambangan dari Kepala RS Polri. Kemarin dilakukan MRI dan kontrol lanjutan. Jika sudah tidak dibutuhkan rawat inap KPK akan mencabut pembantaran,” kata Febri.

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Lihat juga: KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

Hati-Hati, Terlalu Sering Makan Mie Instan dengan Nasi Dapat Munculkan 4 Dampak Negatif Ini!

Mi

Mi dan nasi ternyata nggak boleh dimakan barengan!

Jakarta, K24news Indonesia – Mie instan tentu jadi salah satu makanan favorit banyak orang karena rasanya yang lezat dan cara membuatnya yang praktis.

Kebanyakan orang Indonesia punya kebiasaan memakan mie instan dengan nasi. Padahal kebiasaan itu merupakan kebiasaan buruk yang seharusnya dihindari mulai sekarang.

Pasalnya, makan mie instan dengan nasi sendiri ternyata memberikan berbagai dampak negatif untuk kesehatan kita lho. Berikut 4 diantaranya!

Lihat juga: Amputasi Mr P, Kenali Periode Emas Untuk Cegah Komplikasi
mie instan
Hindari konsumsi mie instan setiap hari.

Resiko Obesitas

Salah satu dampak buruk terlalu sering mengonsumsi mie instan dengan nasi adalah dapat meningkatkan resiko obesitas. Hal itu dikarenakan kurangnya kandungan protein dan vitamin dalam makanan tersebut, sehingga karbohidrat dalam tubuh akan mudah berubah menjadi lemak.

Resiko Tekanan Darah Tinggi

Selain resiko obesitas, makan mie dengan nasi terlalu sering juga dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Hal itu disebabkan karena adanya zat sodium yang juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung.

Merusak Organ Hati

Ada baiknya untuk mengurangi konsumsi mie dengan nasi mulai sekarang. Pasalnya, karbohidrat yang terdapat dalam makanan tersebut bisa dipecah menjadi zat lain karena kurangnya nutrisi dalam tubuh. Zat itu kemudian akan ditransfer ke organ hati untuk membantu sistem pencernaan. Namun, sayangnya tidak semua zat yang masuk ke organ hati bersifat baik untuk tubuh.

Resiko Kanker

Mengonsumsi mie dengan nasi terlalu sering juga disebut meningkatkan resiko kanker. Hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur.