K24News.me

Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Bulan: Agustus 2019

Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

 

Jakarta, CNN Indonesia — Personel TNI sampai saat ini masih terus melakukan pengamanan terhadap berbagai objek vital yang ada di wilayah Jayapura, Papua.

“Personel TNI khususnya kita diletakkan di objek-objek vital, pengamanan objek vital,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/8).

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Disampaikan Eko, pengamanan di objek vital itu tetap dilakukan meski saat ini kondisi di Jayapura sudah kondusif dan mulai kembali normal. Pengamanan itu, lanjutnya, sebagai langkah antisipasi jika nantinya aksi massa kembali terjadi.

“Kita antisipasi aksi-aksi, siapa tahu ada aksi susulan atau apa kita amankan,” ujarnya.

Eko mengungkapkan sejumlah objek vital yang dilakukan pengamanan yakni kantor Bank Indonesia di Papua, Pertamina, Kantor Gubernur, pelabuhan, bandara, menara telekomunikasi (BTS), dan sebagainya.

Kantor Dewan Adat Mbaham Matta seusai dibakar massa saat melakukan aksi di Kabupaten Fak – Fak, Papua Barat, Rabu (21/8).

Pengamanan objek vital itu, kata Eko, dilakukan oleh sekitar tiga SSK (satuan setingkat kompi) yang berasal dari Kostrad dan Marinir.

Di sisi lain, Eko menuturkan saat ini upaya pembersihan dampak kerusakan akibat aksi massa juga sudah mulai dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Pembersihan dampak anarkis tadi dilakukan oleh kepolisian,” ucap Eko.

Lihat juga: DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Sebelumya, kegiatan unjuk rasa yang berujung pembakaran sejumlah bangunan terjadi di Jayapura, Papua mulai Kamis (29/8) hingga Jumat (30/8) dini hari.

Dalam aksi itu, massa diketahui melakukan pembakaran sejumlah bangunan, mulai dari kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Bea Cukai, kantor Telkomsel, kantor KPU dan sebagainya.

Terkait aksi itu, kepolisian telah menetapkan 30 orang sebagai tersangka.

Kondisi Jayapura pasca demo ricuh, tepatnya di depan Pasar Mama Mama Papua, Jumat (30/8).

“Ada 30 tersangka,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/8).

Adapun rinciannya adalah 17 orang ditetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP atas dugaan pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebanyak tujuh orang dijerat dengan Pasal 365 KUHP.

Satu tersangka dijerat dengan Pasal 187 KUHP atas tindak pidana pembakaran. Tiga orang dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan dua orang dijerat dengan Pasal 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa senjata tajam.

Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Jakarta, CNN Indonesia — Belasan warga Papua mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat (30/8) malam.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan warga Papua itu tampak menunggu di depan pintu Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Sementara itu, belasan personel kepolisian juga tampak melakukan penjagaan. Bahkan, setiap kendaraan yang akan masuk ke area Mapolda diperiksa oleh anggota.

Lihat juga: DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Belum jelas maksud dari kedatangan warga Papua di Mapolda Metro Jaya. Warga Papua yang berada di lokasi enggan menjelaskan maksud kedatangan mereka.

Namun, kedatangan warga Papua diduga berkaitan dengan kabar penangkapan sejumlah orang oleh pihak kepolisian yang tengah beredar.

Untuk mengkonfirmasi kabar penangkapan, CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi terkait kabar penangkapan.

Polwan Pemberi Miras ke Asrama Mahasiswa Papua Dinonaktifkan

Jakarta, K24news Indonesia – Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi mengaku telah menonaktifkan polisi wanita (Polwan) yang diduga memberikan minuman miras kepada mahasiswa Papua bernama Komisaris Sarce Christiati.

Rudy mengatakan pihaknya mengambil langkah menonaktifkan Sarce Christiati dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi. Polda Jawa Barat akan mencari pengganti Sarce Christiati untuk mengisi jabatan Kapolsek Sukajadi.

“Itu sudah kita ambil langkah dari hasil pemeriksaan itu. Kita sepakat, saya putuskan bahwa yang bersangkutan kita nonaktifkan dari jabatannya,” kata Rudy di Mapolrestabes Bandung, Jumat (23/8).

Rudy belum mau membeberkan tindakan yang akan dilakukan kepada Sarce. Dia pun belum memberitahu siapa nama pengganti Sarce sebagai Kapolsek Sukajadi.

Lihat juga: KPK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Surat Seleksi Pegawai

Rudy hanya menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengiriman minuman keras yang dilakukan Kompol Sarce kepada mahasiswa Papua di kota Bandung.

“Saya mohon maaf ke mahasiswa Papua atas kejadian yang di duga anggota saya mengirim minuman keras ke rekan-rekan.” katanya.

Sebelumnya, Kompol Sarce Christiati diduga mengirimkan 2 dus minuman ke Asrama Mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (22/8). Sementara mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut tengah berunjuk rasa di depan Gedung Sate.

Lihat juga: Wapres JK Dukung Menristekdikti Datangkan Rektor Asing

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua Bandung Abraham Kossay menjelaskan kronologi pemberian miras tersebut. Minuman bermerek Topi Koboi itu dikirim pada Kamis (22/8) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Iya benar, itu memang polisi kirim jam 1 (siang) antar ke asrama, ada 2 kardus. Di asrama ada kawan kami yang sedang masak,” kata Abraham kepada CNN melalui sambungan telepon, Jumat (24/8).

Abraham mengatakan pengantar miras tersebut adalah seorang polwan yang mengenakan seragam dinas kepolisian. Dia menyebut polwan itu bernama Cristiati.

Lihat juga: Berpura-pura Mati, Warga Pontianak Diperiksa Polisi

Oknum polwan itu menitipkan pesan bahwa penerima miras dilarang memberi tahu kepada siapapun terkait pihak yang mengirim miras tersebut.

“Ketika mengantar, ‘Ini buat adik-adik setelah pulang aksi kalian minum buat malam istirahat. Tidak boleh kasih tau siapapun kalau ini dari Ibu’,” kata Abraham menirukan ucapan Cristiati.

Kardus itu pun kemudian dibawa ke lokasi aksi di Gedung Sate. Aliansi mahasiswa Papua menolak pemberian miras tersebut dan mengembalikannya ke aparat kepolisian.

“Tim konsumsi melihat minuman begitu, langsung antar ke tempat aksi,”  ujar Abraham.

KPK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Surat Seleksi Pegawai

Jakarta, K24news Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap surat palsu seleksi pegawai KPK.

Diketahui, pada Rabu (21/8) kemarin beredar surat dalam format PDF dengan kop/kepala surat bertuliskan “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” yang beralamat di Renon, Denpasar Bali tertanggal 21 Agustus 2019.

Lihat juga: Wapres JK Dukung Menristekdikti Datangkan Rektor Asing

Surat tersebut tertulis dan ditujukan kepada para calon karyawan KPK Indonesia. Di surat itu tertera jadwal dan tahapan seleksi pada 21-24 Agustus 2018 di Jalan Raya Legian, Kuta, Badung, Bali. Terdapat juga lampiran 85 nama dengan lokasi tes di Denpasar-Bali.

“Kami pastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh KPK-RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (22/8).

Febri juga mengimbau kepada pihak-pihak yang dihubungi atau diminta uang dengan dalih akomodasi atau sejenisnya harap segera melaporkan ke kantor kepolisian setempat. Mereka juga diminta untuk melaporkannya dengan menghubungi Call Center KPK 198.

Lihat juga: Berpura-pura Mati, Warga Pontianak Diperiksa Polisi

“KPK mengajak masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus seleksi pegawai seperti ini,” kata Febri.

Diketahui dalam surat itu tertera juga sejumlah kelengkapan yang harus dibawa oleh para peserta seperti, kartu peserta, ijazah, pas foto dan kemeja putih. Terdapat juga orang yang harus dihubungi terkait dengan akomodasi tiket keberangkatan ke lokasi yang tertera di surat tersebut.

DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Jakarta, K24News Indonesia – Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan masih jauh. Pemerintah belum mengajukan rancangan undang-undang yang merupakan salah satu syarat awal pemindahan ibu kota.

“Memekarkan kabupaten baru atau otonomi baru itu perlu undang-undang. Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan ibu kota,” kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/8).

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

Selain itu, lanjutnya, sejumlah tahapan juga harus dilalui pemerintah dalam proses memindahkan ibukota. Di antaranya mencabut regulasi yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu kota hingga membuat regulasi terkait status aset negara yang berada di Jakarta.

Pemerintah disebut Yandri tidak bisa memulai pembangunan di lokasi ibu kota baru tanpa membuat regulasi tentang pemindahan ibu kota lebih dahulu.

Yandri berkata pemerintah akan dicap melakukan tindakan penyimpangan uang negara bila melakukan hal tersebut.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Selama belum ada undang-undang, menurut saya, ibu kota belum bisa dipindahkan atau diproses apapun balik ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Selatan,” ungkap sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Berangkat dari itu, Yandri mengatakan wacana pemindahan ibu kota ini perlu pengkajian lebih lama. Pemerintah perlu mengajak dan meyakinkan seluruh fraksi di DPR hingga tokoh masyarakat sebelum merealisasikan wacana tersebut.

“Perlu pengkajian lebih dalam,” tuturnya.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Presiden Jokowi telah berulangkali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Presiden bahkan secara terbuka meminta izin kepada para wakil rakyat dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8) pekan lalu, terkait pemindahan ibu kota.

Dalam kesempatan berbeda Jokowi mengatakan sejumlah lokasi yang sedang dipertimbangkan adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Tengah. Presiden terpilih RI Periode 2019-2024 itu pun masih belum mau menyebut secara gamblang.

Cak Imin Terpilih Lagi Menjadi Ketua Umum PKB

Bali, K24news Indonesia – Abdul Muhaimin Iskandar tau Cak Imin terpilih kembali secara aklamasi oleh pengurus Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang se-Indonesia sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, untuk masa kepengurusan 2019-2024. Cak Imin telah kesekian kalinya menjabat sebagai ketua umum partai yang berdiri pada 1998 silam.

Pengukuhan Cak Imin sebagai ketum PKB dilakukan dalam Sidang Muktamar ke-V PKB di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung Selasa (20/8).

Lihat juga: Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Ketua DPP PKB, yang sedang bertindak sebagai pemimpin sidang, Ida Fauziah, langsung menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dengan mengetok palu sidang sebanyak tiga kali.

“Kita tetapkan bahwa Ketua Umum PKB 2019-2024 dan sekaligus sebagai mandataris tunggal Muktamar PKB adalah Muhaimin Iskandar dapat disetujui?,” tanya Ida.

“Setujuuuu!,” jawab peserta Muktamar.

Ida pun langsung mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan Muhaimin sebagai Ketum. Hasil keputusan itu lantas disambut sorak-sorai dan tepuk tangan ratusan peserta yang memenuhi ruangan Mukernas.

Lihat juga: Surya Paloh Belum Berniat Calonkan Anies di Pilpres 2024

Beberapa kader PKB banyak yang maju ke arah podium untuk bersalaman dengan Cak Imin yang terpilih kembali. Tampak pula beberapa di antaranya melantunkan salawat sebagai tanda syukur dipilihnya kembali Cak Imin sebagai ketum.

Pemilihan Cak Imin sebagai ketum itu melalui mekanisme rapat pleno dengan mendengarkan pandangan umum terlebih dulu dari seluruh Ketua DPW PKB seluruh Indonesia.

Cak Imin, yang juga Keponakan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid itu menasbihkan dirinya sebagai ketua umum PKB paling lama menjabat dibandingkan para mantan Ketum PKB lainnya.

Lihat juga: JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Cak Imin pertama kali terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar II PKB di Semarang, Jawa Tengah pada 2005 silam.

Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Badung, Bali, K24news Indonesia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan lokasi Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, yang juga merupakan tempat perhelatan Kongres V PDIP pada 8 Agustus 2019.

Dia menyebut wajar apabila PDIP yang memiliki akar historis dan basis massa yang kuat di Bali mengadakan kongres di Pulau Dewata itu.

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

“PKB menggelar Muktamar di Bali, setelah 12 hari yang lalu PDIP menggelar kongres di Bali. Saya kadang-kadang mikir, PDIP kan punya alasan kuat gelar kongres di Bali, karena basis terkuat PDIP di Bali,” kata Jokowi kala berpidato di Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, Jokowi mempertanyakan tujuan utama PKB menggelar Muktamar di Bali. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperkirakan bahwa PKB bertujuan untuk meraup suara besar di Bali pada Pemilu berikutnya.

“Saya tidak tahu alasannya apa. Saya nebak-nebak, jangan-jangan PKB ingin memperoleh suara besar di Bali,” kata dia.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Hati-hati Pak Gubernur [Bali I Wayan Koster], hati-hati, Ketua DPD-DPD [PDIP] hati-hati,” tambah Jokowi sambil disambut tertawa. Diketahui, Wayan Koster juga merupakan Ketua DPD PDIP Bali.

Jokowi mengatakan sudah sewajarnya apabila PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin ingin memperkuas jangkauan suaranya di Bali. Dia mengatakan PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin yang memiliki kedekatan dengan para pemeluk agama Hindu dengan prinsip pluralisme.

“Dan tujuan akhirnya untuk persatuan dan kebangkitan bangsa,” kata Jokowi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2019 di Bali, PDIP menjadi jawara dengan raihan 1.257.590 suara. Sementara, PKB hanya ada di posisi 8 dengan apaian 49.695 suara.

BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

Ilustrasi penanganan kebakaran hutan.

Jakarta, K24news Indonesia – Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Kamis (15/8) pada pukul 18.00 WIB, diketahui terdapat 49 titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Titik panas yang diungkap dari data Lapan Fire Hotspot itu terdeteksi berada di tujuh kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Lokasinya yakni Kabupaten Pulang Pisau 21, Barito Selatan 9, Kapuas 8, Barito Timur 4, Kotawaringin Timur 2, Lamandau 2, Seruyan 1, dan Kota Palangkaraya 2.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

BPBD Provinsi Kalimantan Tengah juga melaporkan kualitas udara di Palangkaraya berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat dampak titik panas. Sementara di wilayah lain seperti pangkalan Bun, Sampit dan Muara Teweh menunjukkan kualitas udara baik.

Asap karena karhutla juga mempengaruhi jarak pandang, tercatat di Pangkalan Bun dan Sampit sejauh 9 km, Palangkaraya 6 km, Buntok 5 km, dan Muara Teweh 4 km.

Antisipasi

BPBD Provinsi Kalteng menjelaskan upaya memadamkan api dan titik panas terus dilakukan. Sebanyak 1.512 personel gabungan dari warga, TNI, dan Polri diterjunkan untuk menangani situasi, melakukan operasi pemadaman, dan pendinginan.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Personel di darat juga mendapat bantuan dari petugas udara melalui pengiriman helikopter untuk melakukan pengeboman air dan patroli. Sejumlah helikopter melakukan pengeboman air di beberapa titik, seperti helikopter jenis Mi-7 melakukannya di wilayah Bukit Tunggal dan Marang.

Total 2 sorti pengeboman di wilayah tersebut menghabiskan air sebanyak 160.000 liter atau dengan 40 kali pengeboman.

Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

Ilustrasi kantong plastik.

Surabaya, K24news Indonesia – Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan surat edaran bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang imbauan larangan penggunaan kantong plastik sekal3i pakai, kepada seluruh pelaku usaha di Surabaya.

Imbauan tersebut didasari Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolahan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan upaya pengendalian sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiandi, membenarkan hal tersebut. Menurut dia imbauan itu adalah komitmen Pemkot Surabaya dalam mewujudkan program gerakan Surabaya Zero Waste, utamanya sampah plastik.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Imbauan itu juga disebut sudah mulai disebar dan disosialisasikan ke beberapa pelaku usaha di Surabaya.

“Hari ini mulai kita sebar ke beberapa tempat, seperti mal, restoran, serta pusat perbelanjaan yang banyak menggunakan plastik, demikian juga di pasar tradisional,” kata Eko, Rabu (14/8).

Imbauan larangan kantong plastik itu tidak hanya dilakukan di kalangan pengusaha. Sebelumnya, kata Eko, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) sudah mendorong para pelajar mengganti kemasan air minum dari botol plastik dengan cara membawa tumbler ke sekolah.

Menurutnya, dampak dari penggunaan kantong plastik itu sangat berbahaya bagi kesehatan serta lingkungan, apalagi bila digunakan sebagai pembungkus makanan. Ditambah lagi, plastik juga tergolong bahan yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk terurai.

“Sampah plastik itu bisa sampai 500 tahun baru terurai dan pastinya juga berbahaya apabila dipakai pembungkus makanan,” kata Eko.

Lihat juga: Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Maka itu, dia berharap masyarakat lebih sadar tentang bahaya penggunaan plastik. Pihaknya juga mengaku membutuhkan dukungan dari masyarakat agar mulai membisakan diri membawa kantong yang lebih ramah lingkungan saat belanja.

“Harapannya, masyarakat sudah mulai membisakan diri ketika belanja membawa kantong sendiri,” katanya.

Eko menegaskan akan terus mendorong peran serta masyarakat untuk membangun lingkungan yang sehat. Terutama permasalahan sampah plastik yang kian tahun mengalami banya problematika.

“Untuk mengubah perilaku masyrakat memang tidak mudah, namun secara bertahap Pemkot Surabaya akan terus memberikan edukasi,” katanya.

Surya Paloh Belum Berniat Calonkan Anies di Pilpres 2024

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan dirinya belum niat untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja semuanya tentu perlu proses karena 2024 masih 5 tahun lagi.

Yang jelas untuk saat ini Surya sama sekali tidak memiliki niatan mencalonkan Anies untuk maju di Pilpres.

“Prosesnya nanti kita lihat. 2024 masih panjang, 5 tahun lagi. Kalau sekarang (mencalonkan Anies) belum ada niat,” kata Surya saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Surya menyebut hubungan dan kedekatannya dengan Anies ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Maka saat keduanya bertemu di DPP NasDem beberapa waktu lalu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi dengan Pilpres 2024.

Lihat juga: JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Soal kedekatan, Surya menyebut tidak cuma Anies saja. Rival Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan tokoh lain yang turut dekat dengan dirinya.

“Dua-duanya ini adalah adik saya, semua pihak tahu saya pendukung Ahok untuk jabatan Gubernur DKI,” kata Surya.

Usai Ahok kalah di Pilgub dan Anies akhirnya menjadi Gubernur, Surya mengaku tidak pernah bertemu lagi dengan Anies. Baru kemudian pada Juli lalu Anies memang mengajak bertemu untuk sekedar bersilaturahmi dan santap siang bersama.

Lihat juga: Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Usai santap siang banyak awak media yang bertanya apakah dia mau mencalonkan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Secara spontan Surya mengaku langsung menjawab kemungkinan iya jika Anies memang punya potensi sebagai Capres 2024.

“Wartawan tanya tadi ngomong apa saja, apa mau calonkan Anies 2024, sejujurnya saya juga jawab spontan,” kata Surya.