Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Surabaya, K24new Indonesia — Pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka perkara kasus amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya, tidak kunjung dilakukan Polda Jatim.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan mengatakan tidak juanya pelimpahan tahap 2 itu karena pihaknya mengalami kesulitan untuk menghadirkan para tersangka dalam waktu bersamaan guna diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

“Pemanggilan itu ada kendala kehadiran untuk beberapa tersangka ini. Kan ada beberapa pihak, para tersangka di dalam perkara ini (harus) dipanggil dihadirkan secara bersamaan untuk dilimpahkan secara serentak nantinya,” kata Yusep di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (13/8).

Lihat juga: Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Yusep mengatakan penyerahan berkas tahap 2 ini harus dilakukan secara bersamaan dan sekaligus, tidak bisa 1 persatu atau terpisah. Walaupun begitu, tegas Yusep, polisi akan berusaha secepatnya untuk menyerahkan barang bukti beserta tersangka amblasnya Jalan Gubeng.

“Tinggal pelimpahan saja. Secepatnya dihadirkan, akan kita serahkan. Mudah-mudahan pekan ini bisa kita limpahkan,” kata dia.

Sebelumnya, Kejati Jatim menyatakan berkas kasus Jalan Gubeng sebelumnya telah dinyatakan P-21 sejak Jumat (19/7) lalu. Itu artinya penyidik hanya memiliki waktu sekitar 5-6 hari lagi sebelum perkara dinyatakan P-21 A setelah melakukan pelimpahan tahap 2.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Asep Maryono mengatakan jika setelah 30 hari massa P-21 diterbitkan, penyidik tidak kunjung melakukan penyerahan tahap 2, maka jaksa pun menerbitkan P-21 A yang tenggat waktunya juga sama yakni 30 hari.

“Kalau P21 A, berarti (jangka waktu) 60 hari setelah P-21 pertama diterbitkan, belum ada tahap II, itu kami kembalikan seluruh SPDP dan berkas-berkasnya ke penyidik, itu untuk memberikan ketetapan hukum jangan sampai ini statusnya tersangka terus,” kata Asep saat dikonfirmasi.

Artinya, sambung Asep, jika penyidik tidak juga melakukan pelimpahan tahap II dan membiarkan kasus ini menggantung, maka bisa saja perkara tersebut dinyatakan ditutup.

“Kasus itu bisa ditutup, karena penyidik kan tidak menyerahkan tersangka dan barang bukti, itu tidak ada kepastian hukum, jangan sampai kasusnya menggantung,” ujarnya.

Lihat juga: Polda Banten Catat 139 Rumah Rusak Akibat Gempa

Terkait amblasnya Jalan Gubeng yang terjadi pada 18 Desember 2018, penyidik Polda Jatim  telah menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah RH selaku Projek Manager PT Saputra Karya; AP selaku Side Manager dari PT NKE; Bs selaku Dirut PT NKE; RW selaku Manager PT NKE; LAH Selaku Engenering SPV PT Saputra Karya dan AK yang merupakan Side Manager PT Saputra Karya.

Selain itu, sempat juga mencuat nama putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Benardi, dalam kasus tersebut. Fuad juga pernah diperiksa penyidik Polda Jatim sebagai saksi pada 26 Maret 2019.

Kala itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans barung Mangera mengatakan Fuad diperiksa berkaitan dengan perizinan proyek basement RS Siloam, milik PT Saputra Karya, yang diduga jadi penyebab amblasnya Raya Gubeng.

Sementara itu, usai pemeriksaan kala itu, Fuad mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus amblasnya jalan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa kedatangan dirinya hanya memberikan keterangan sebagai saksi.

Para tersangka amblasnya jalan Gubeng Surabaya itu dipersangkakan Pasal 192 ayat 2 KUHP dan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jakarta, K24news.me Indonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para anggota legislatif dan pihak eksekutif di Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa menyelesaikan persoalan hak angket dengan baik agar tidak menghambat proses pemerintahan di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid menyampaikan pesan yang diberikan Jusuf Kalla saat merespons masalah hak angket yang bergulir di DPRD Sulsel.

“Tadi pak JK menegaskan tidak akan mencampuri soal itu (Hak Angket) secara teknis. Tapi harus ada ‘cek and balance’ terhadap eksekutif dan legislatif,” ujar Nurdin usai silaturahmi bersama anggota DPRD Sulsel di kediaman pribadi Jusuf Kalla seperti dikutip dari Antara, Minggu (11/8) malam.

Menurut dia, Jusuf Kalla meminta persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perudang-undangan yang berlaku. Meski demikian, jangan pula ada persoalan yang tidak diselesaikan.

Lihat juga: Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Dalam pertemuan dengan Nurdin, JK Menegaskan dirinya tidak akan mencampuri urusan itu secara teknis. “Beliau 3 kali mengulang hal itu, dan tidak akan mencampuri itu secara teknis. Pertemuan ini adalah silahturami dan pencerahan bagi semuanya,” tambah Nurdin.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Menurut dia, Jk beberapa kali mengulangi pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencampuri persoalan yang mendera di kota asalnya tersebut. Dia hanya mendorong legislatif dan eksekutif untuk bekerja sama dan saling bersinergi.

Adapun, penyampaian hasil sidang Hak Angket dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2019. Pasalnya, ada batas waktu 60 hari proses selanjutnya penyerahan hasil sudah mesti diterima.

Lihat juga: Prabowo Pamit Pulang ke Megawati: Saya sudah Kena Banyak Pukul

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menilai sikap JK yang menghadirkan pihak terkait adalah langkah bagus. Sebagai senior, dia memberikan semangat bahwa masih ada tantangan besar ke depan.

“Apa yang harus kita lakukan? Rapatkan barisan bangun solidaritas, kolaborasi bersama supaya tantangan ini kita hadapi dengan mudah. Pak JK tidak mau campur itu (Hak Angket), tetapi menyarankan apapun keputusannya supaya kita saling menghargai,” papar mantan Bupati Banteng tersebut.

Hadir memenuhi panggilan silaturahmi khusus tersebut yakni Gubernur Sulses Nurdin Abdullah beserta Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, disusul masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, dan Yusran Sofyan.

Lihat juga: Bursa Wali Kota Surabaya, Djarot Sebut Ahok Belum Tertarik

Hadir pula Ketua DPW Sulsel Partai Pesatuan Pembangunan Muh Aras, Ketua DPD II Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin.

Bahkan beberapa anggota Dewan menjabat Ketua dan Sekertaris Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Sulsel termasuk yang masuk dalam Pansus Panitia Hak Angket terlihat hadir.

Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Jakarta, K24news Indonesia — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sudah mengantongi nama-nama kader partainya yang akan diproyeksikan menduduki jabatan atau posisi strategis termasuk menteri. Megawati mengklaim telah mengetahui soal data rekam jejak itu.

“Dan kalau saya mau melihatnya itu baru ada yang saya suruh dan boleh mengetahui. Sehingga saya dapat memutuskan bahwa orang ini bisa menjadi, bukan hanya seorang menteri saja, tapi orang ini bisa ditugasi ke sini, orang itu bisa ditugasi kesana dan sebagainya,” kata Megawati usai penutupan Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (10/8).

Dia masih enggan untuk memberitahukan kepada publik siapa sosok dari PDIP yang akan disodorkan atau diproyeksikan menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II.

“Kalau hal yang jadi, kalau urusan menteri dan sebagainya, ya tunggu aja tanggal mainnya. Terima kasih,” kata Megawati.

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

Sebelumnya, Ketua PDIP Bidang Pertahanan, Pemerintahan dan Keamanan Puan Maharani menyatakan bahwa Megawati sudah mengantongi nama kandidat yang akan duduk di kursi menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Nama sudah ada di kantong ketua umum ya tapi nanti lah masih Oktober masih lama,” kata Puan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Jumat (9/8).

Saat ditanya siapa saja kandidat itu, Puan enggan merinci. Hanya saja, kata Puan, sudah ada lebih dari 10 nama yang bakal menjadi kandidat menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin presiden bilang bahwa Insya Allah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu,” kata Puan.

Megawati
Puan Maharani.

Sebelumnya pada pidato di pembukaan Kongres PDIP, Kamis (8/8), Megawati terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak untuk PDIP. Megawati menolak jika Jokowi hanya memberikan jatah menteri sedikit.

“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk kedalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Sip,” ujar Megawati sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya, Kamis (8/8).

Dia pun meminta kepada Jokowi agar tidak menolak permintaan itu. “Jangan nanti, ‘Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuman 4 ya’. Emoh,”  kata Megawati sambil tertawa.

“Tidak mau, tidak mau, tidak mau,” ujarnya.

Megawati
Presiden Joko Widodo di Kongres ke-V PDIP.

Pada kesempatan berbeda, Jokowi menjawab permintaan Megawati saat menyampaikan pidato di kongres tersebut. Dia memastikan kader PDIP akan menduduki jabatan menteri terbanyak.

“Soal menteri, tadi Ibu Mega bilang ya jangan 4 doang. Tapi kalau yang lain 2 tapi kan PDIP 4. Kalau yang lain tiga, PDIP 6? Belum tentu juga,” ujar Jokowi.

“Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” kata Jokowi.

Prabowo Pamit Pulang ke Megawati: Saya sudah Kena Banyak Pukul

K24news Indonesia – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah memenuhi undangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk datang ke Kongres V Partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Dia pun langsung meninggalkan tempat acara di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur.

Tidak lama kemudian, saat sudah di dalam mobil, Prabowo melihat Megawati bersama Prananda Prabowo dan Puan Maharani berada di Lobby. Kemudian dia turun dan berpamitan.

“Bu saya duluan ya. Terima kasih,” kata Prabowo berpamitan dengan Megawati di lokasi, Kamis (8/8).

Tidak lama berselang, Puan Maharani langsung mengeluarkan telepon genggamnya dan melakukan swafoto.

Usai melakukan swafoto, Prabowo sempat membaca candaan Megawati dalam pidato kongres tadi.

Lihat juga; Bursa Wali Kota Surabaya, Djarot Sebut Ahok Belum Tertarik

“Saya sudah kena banyak pukul,” canda Prabowo di balas dengan tertawa bersama.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta partai besutannya itu memiliki kedisiplinan penuh. Menurut Megawati, kalau disiplin maka solid bergerak menjadi 1 .

Kemudian, Megawati sambil mengepalkan tangan seperti tinju yang menurutnya merupakan lambang kesolidan. Sebaliknya, menurut Mega, kalau tangan melambai itu bukan seperti tinju tetapi melambaikan tangan.

“Tinju saja mana ada tinju begini. Benar apa tidak? Kan pasti semua tinju diajarin begini, dak…dak…,” kata Mega sembari mempraktikan gerakan meninju saat pidato pembukaan Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8).

Tingkah Megawati itu pun mengundang tawa kader dan tamu undangan yang hadir termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati kemudian menyebut dirinya sebagai perempuan yang cantik, sehingga tidak sepatutnya bertinju. Malah, Megawati bercandamalah menyebut nama Prabowo.

“Sayang saya perempuan. Sudah begitu cantik lagi. Masa saya tinju-tinju. Tetapi masa saya tinju sama Pak Prabowo?” canda Mega.

Wapres JK Dukung Menristekdikti Datangkan Rektor Asing

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Jk Juga meyakini kalau Indonesia sanggup untuk memberi gaji kepada tenaga asing.

K24News IndonesiaWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik terkait wacana perektrutan rektor asing untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Namun JK meminta kalau perekrutan itu dilakukan secara bertahap.

Jk mengkhawatirkan apabila tenaga asing tersebut langsung direkrut menjadi rektor PTN di Indonesia malah akan kaget. Alangkah baiknya kalau tenaga asing itu mulai dari tahap bawah untuk pengenalan dan pendalaman kemudian dilakukan secara bertahap hingga dia bisa menjadi rektor.

“Setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga mereka tidak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan. Baru kalau dimajukan, jadi rektor,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

JK Juga meyakini kalau Indonesia sanggup untuk memberi gaji kepada tenaga asing yang nantinya akan menjadi rektor di PTN. JK menyebut anggaran untuk pendidikan pada 2020 sebesar Rp 550 triliun,

Lihat juga: Berpura-pura Mati, Warga Pontianak Diperiksa Polisi

Menurutnya, wacana tersebut sama saja ketika banyak anak bangsa yang memilih untuk bersekolah di luar negeri.

JK mengatakan dengan mengundang tenaga asing untuk bekerja di PTN akan lebih ringkas karena semisal 1 tenaga asing bisa memberikan ilmu kepada 100 orang.

“Mahasiswa kuliah di tempat asing, yang kita datangkan kan sama aja, kalau ditakutkan asing ya kenapa kita kirim orang ke luar negeri?,” ujarnya.

“Jauh lebih murah datangkan profesornya ke dalam negeri, lebih murah malah ongkosnya 1 profesor atau 1 rektor bisa mengajar 100 orang,” JK menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang paling siap untuk dinaikkan rangkingnya. Rencana tersebut akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristedikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya akan lebih dulu melakukan seleksi pada rektor luar negeri.

“Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” ujar Nasir seperti dikutip Suara.com dari laman Setkab.go.id, Rabu (31/7).

 

Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Jakarta, K24News IndonesiaPerusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim tengah melakukan upaya perbaikan guna menghidupkan daerah-daerah yang listrik nya padam, Minggu (4/8).

Dengan perbaikan yang dilakukan, listrik bisa kembali menyala di Jakarta dalam tempo 3 jam. Sementara untuk Banten dan Jawa Barat bisa nomor dalam waktu 4 hingga 5 jam.

Pelaksana Tugas Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, proses perbaikan dilakukan mulai pukul 16.27 WIB. Listrik yang dialirkan berasal dari Jawa Timur.

“Listrik dari Jawa Timur kemudian masuk ke Saguling dan Cirata,” kata Cahyani di Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Minggu (4/8).

Lihat juga: Polda Banten Catat 139 Rumah Rusak Akibat Gempa

Cahyani mengatakan 2 pembangkitan listrik tenaga air itu punya 2 fungsi yakni sebagai back start dan penstabil daya dan tegangan.

“Tetapi dalam hal ini fungsi sebagai back start karena listrik berasal dari Jawa Timur,” katanya.

Dari 2 PLTA itu, listrik akan masuk ke wilayah Cibinong dan Depok. “Alhamdulillah 16.27 WIB Pasokan masuk ke Gardu Gandul,” ujar Cahyani.

Dari Gandul, pasokan listrik selanjutnya akan ditransmisikan ke PLTU Suralaya di Cilegon dan PLTGU Muara Karang di Jakarta Utara.

Sebelum ke Suralaya, listri akan melewati Legok dan Balajara sehingga sebagian Banten akan normal.

Lihat juga: Anies Baswedan : Tidak Ada Lagi Angkutan Umum Berusia Lebih dari 10 Tahun

“Suralaya ini kapasitasnya mencapai 2800 megawatt dan ini akan memulihkan secara total,” kata Cahyani.

Sementara aliran listrik ke Muara Karang akan diprioritaskan untuk memasok setrum kawasan ibu kota.

Jika lancar, pasokan listrik ke Muara Karang bisa menormalkan wilayah ibu kota dalam tempo 3 pekan.

Lihat juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Menejemen PLN menurut Cahyani memimpin langsung proses perbaikan.

Listrik padam sejam Minggu siang sekitar pukul 11.48 WIB karena gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Kegagalan transfer energi dari timur ke barat ini menyebabkan kegagalan (trip) di seluruh pembangkitan di sisi tengah dan barat jawa.

Gangguan ni mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami listrik padam.

Polda Banten Catat 139 Rumah Rusak Akibat Gempa

Banten, K24news.me Indonesia – Kepolisian Daerah Banten mencatat gempa magnitudo 6,9 pada Jumat (2/8) malam mengakibatkan 139 unit rumah warga rusak. Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Pol Edy Sumardi menyebut, jumlah kerusakan rumah itu berdasarkan data terakhir yang masuk ke pihaknya pada Sabtu (3/8) pukul 17.00 WIB.

Edy menambahkan dari jumlah kerusakan rumah akibat gempa itu, rinciannya rusak ringan 121 unit dan rusak berat 18 unit. Kemudian bangunan lain yang turut rusak, yakni 5 masjid dan 1 Gelanggang Olahraga (GOR).

Edy menjelaskan lebih detail, kerusakan rumah tersebar di wilayah Pandeglang sebanyak 103 unit, dengan kondisi rusak besar 13 unit dan rusak ringat 90 unit. Lalu untuk masjid 4 unit rusak ringan. Kemudian pondok pesantren 1 unit rusak ringan.

“Ada juga bangunan madrasah Ibtidaiyah 1 unit rusak ringan dan Sekolah Dasar (SD) 1 unit rusak ringan,” kata Edy dikutip dari ANTARA.

Lihat juga: Anies Baswedan : Tidak Ada Lagi Angkutan Umum Berusia Lebih dari 10 Tahun

Kemudian di wilayah Lebak dengan 31 unit rumah rusak, diantaranya rusak berat 5 unit dan rusak ringan 26 unit. Lalu masjid 2 unit dan Gedung Olahraga 1 unit.

Sementara di Serang 5 unit rusak ringan. Selanjutnya, di Cilegon 1 masjid rusak ringan.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) korban tewas saat gempa Banten berkekuatan 6,9 maagnitudo, Jumat (2/8) lalu bertambah dari 4 orang menjadi 5 orang.

Pelaksanaan Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo, tidak ada korban yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan.

“Di Kabupaten Pandeglang ada 1 orang meninggal dunia ata nama Bapak Sain, 40 tahun, beralamat di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur. Korban mengalami kepanikan di kebun saat gempa bumi,” kata Agus, Sabtu (3/8).

Lihat juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Kemudian di Kabupaten Lebak, Banten, ada 2 orang meninggal dunia. Korban pertama adalah perempuan 48 tahun bernama Sarinah yang terkena serangan jantung saat berlari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri.

Begitu pula Salam, warga Lebak berusia 95 tahun yang meninggal saat mengungsi ke tempat aman.

Kemudian korban tewas di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2 orang. Ajay, pria berumur 58 tahun, meninggal dunia karena terpeleset saat mengungsi di rumah saudaranya.

“Dan atas nama Ruyani, 35 tahun, laki-laki, Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran. Korban terkena serangan jantung saat gempa susulan,” ujar Agus.

Selain korban tewas, BNPB mencatat ada 1.050 orang mengungsi saat gempa terjadi. Warga yang mengungsi ada di daerah Banten dan Lampung.

Bursa Wali Kota Surabaya, Djarot Sebut Ahok Belum Tertarik

Jakarta, K24news Indonesia – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengaku belum tahu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa Wali Kota Surabaya 2020. Menurut Djarot, Sahabatnya itu belum tertarik lagi masuk dalam jabatan politik usai terjerat kasus penistaan agama saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau ngomong-ngomong sama saya sih beliau belum tertarik masuk jabatan politik. Beliau sudah mengakui dia sudah ‘cacat’,” ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (3/8).

Ketua DPP PDIP ini menambahkan, alih-alih mengurusi politik, saat ini Ahok justru tengah sibuk mengembangkan aplikasi Jangkau. Aplikasi ini digagas Ahok untuk membantu orang miskin meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur.

“Beliau ini lebih mengembangkan aplikasi Jangkau. Belum berminat masuk ke sana )(poliitk),” katanya.

Lihat juga: NasDem Minta Jatah Kursi Menteri, PDIP: Presiden Jangan Ditekan-tekan

Aplikasi Jangkau ini akan segera diluncurkan oleh Ahok dalam waktu dekat. Aplikasi ini disebut Ahok hadir untuk penyaluran bantuan sosial dari dan untuk masyarakat umum.

Nama Ahok sebelumnya disebut masuk dalam bursa Wali Kota Surabaya 2020.

Selain Ahok, ada pula nama Agus Harimurti Yudhoyono juga.

Masa jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diketahui akan berakhir pada 2020. Risma tidak lagi bisa menjabat karena sudah 2 kali menjadi wali kota yakni pada 2010-2015 dan berlanjut 2015-2020.

Lihat juga: Prabowo Tunjuk Dahnil Jadi Jubir, Netizen Ucap ‘Innalillahi’

Ahok sendiri sebelumnya pernah menyampaikan tidak mungkin mendapat jabatan politik, termasuk menteri bagi pemerintahan Joko Widodo mendatang.

“Saya tidak mungkin jadi menteri, saya bilang, saya kan sekarang sudah cacat di republik ini, sudah tidak dikehendaki saya di posisi ini, tadi saya katakan, bagi orang banyak saya dianggap penista agama,” ucapnya.

Anies Baswedan : Tidak Ada Lagi Angkutan Umum Berusia Lebih dari 10 Tahun

Jakarta, K24news IndonesiaGubernur DKi Jakarta Anies Baswedan lewat Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualiatas Udara akan melarang kendaraan umum berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di jalanan ibu angkutan yang berusia lebih dari 10 tahun.

“Mulai tahun ini kita akan tuntaskan, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi. Ini kita akan strict di tahun 2020,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/2).

Lihat juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Sedangkan untuk kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun, Anies akan melarang beroperasi pada 2025.

Menurut Anies, kendaraan pribadi diberi waktu lebih lama untuk mempersiapkan larangan tersebut lantaran pihaknya ingin masyarakat benar-benar siap dan tidak melanggar.

“Kita punya periode waktu 6 tahun untuk masyarakat bersiap, bahwa kendaraan yang bisa beroperasi di Jakarta hanya kendaraan yang usianya dibawah 10 tahun,” jelas dia.

“Karena itulah kita tarik di tahun 2025 sehingga ada ancang-ancang waktu,” tambahnya.

Lihat juga: Masalah Sampah di Jakarta, Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

Anies lebih lanjut menjelaskan pihaknya ingin agar penerapan aturan itu dibarengi dengan komitmen meremajakan kendaraan umum.

Dalam Ingub tersebut, Anies ingin agar Kepala Dinas Perhubungan untuk mempercepat peremajaan 10.047 moda transportasi umum di Ibu Kota.

“Kalau kendaraan nyaman AC-nya berfungsi maka orang mau pindah kendaraan roda, di bonceng atau pribadi ke kendaraan umum karena kenyamanannya ada. Untuk nyaman kendaraan umumnya harus baru,” ucap Anies.

Dalam Ingub itu Anies juga menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga agar mempercepat pembangunan trotoar di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung yang dilalui angkutan umum pada 2020.

Lihat juga:1.155 Pengungsi Asing Menempati Penampungan Mantan Gedung Kodim

“Kepala Dinas Marga Provinsi DKI Jakarta agar melakukan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki,” mengutip bunyi Ingub poin 4 butir a.

Sambil mempercepat pembangunan, Anies meminta agar Dinas Perhubungan membuat rekayasa lalu lintas di wilayah yang sedang dibangun trotoar.

 

Kepala Staf Presiden Ukraina Ingin Mundur, Setelah Bekerja 2 Bulan

Ukraina, K24news Indonesia — Baru 2 bulan diangkat, Kepala Staf Presiden Ukraina, Andriy Bogdan, dikabarkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Volodymyr Zelensky, Jumat (2/7).

“Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengonfirmasi keberadaan surat pengunduran diri kepala stafnya. Presiden mengklarifikasi bahwa dia belum menandatangani surat itu,” bunyi pernyataan dalam situs resmi kantor Zelensky.

Lihat juga : Jepang Belum Memutuskan Untuk Kirim Pasukan Gabungan Koalisi AS ke Iran

Misteri mengenai status Bogdan telah menjadi perbincangan sejak Kamis malam. Kantor berita lokal, Interfax Ukraine, sempat melaporkan Bodgan telah mengundurkan diri. Namun kemudian, laporan itu ditarik.

Pengangkatan Bogdan sebagai salah satu pejabat strategis di pemerintahan Ukraina juga bukan tanpa kontroversi. Sebelum menjadi pejabat publik, Bogdan merupakan seorang pengacara salah satu taipan terkaya di Ukraina, Ihor Komoisky.

Dilansir Reuters, Kolomoisky disebut memiliki hubungan bisnis dengan Zelensky. Relasi keduanya telah berada dalam pengawasan sejak kampanye pemilihan presiden tahun ini.

Lihat juga : Tiba-tiba alami Turbulensi hebat, Penumpang Air Canada Terlempar dan Menghantam langit pesawat

Zelensky merupakan selebritas sekaligus pelawak yang berhasil memenangkan pemilu pada April lalu.

Dia menjadi perhatian dunia setelah mengalahkan rivalnya yang merupakan petahana, Presiden Petro Poroshenko, dengan perolehan suara 73% dalam pemilu April lalu.

Kemenangan Zelensky terbilang mengejutkan lantaran sejumlah pihak menganggap pencalonannya hanya lelucon. Dia juga tidak memiliki pengalaman berpolitik sama sekali.

Satu hal yang Zelensky pernah lakukan dan mendekati politik adalah ketika dirinya berperan sebagai seorang presiden dalam sebuah serial televisi berjudul “Servant of the People”.

Meski belum menghasilkan perubahan yang signifikan, Zelenksy berhasil mengubah gaya kepresidenan Ukraina selama ini dengan berbagai kelakuan “nyelenehnya” selama tiga bulan menjabat.