Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Pekan Depan, Pencari Suaka Harus Tinggalkan Posko Kalideres

Jakarta, K24news Indonesia — Pemerintah memberi waktu kepada para pencari suaka untuk meninggalkan gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat sampai pekan depan. Gedung itu selama ini menjadi tempat pengungsian sementara para pencari suaka.

“Tadi hasil rapat dengan Menko Polhukam, Kemensos, dan UNHCR sampai hari Senin (9/9),” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri saat dihubungi, Kamis (5/9).

Taufan mengatakan pihaknya belum bisa mengusulkan terkait apa yang akan dilakukan jika pencari suaka menolak pindah. Namun jika benar terjadi Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam. Selain itu, tempat penampungan tidak akan disediakan lagi.

Lebih lanjut, karena UNCHR belum bisa menemukan solusi dalam rapat itu, maka mereka juga diberi waktu kembali untuk menyelesaikan masalah administrasi.

“Kita kasih waktu UNHCR biar bernegosiasi dengan pengungsi itu,” ujar dia.

Lihat juga: Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika

Dia pun berharap para pencari uaka mematuhi hal tersebut. Dia mengatakan akan terus memberi imbauan.

Pengawasan Jalan Terus

Taufan menambahkan pihaknya akan terus mengawasi para pencari suaka, terutama terkait dimana mereka akan tinggal jika harus pergi dari Kalideres.

Taufan juga menyebut jika para pencari suaka memilih hidup berbaur dengan masyarakat maka mereka harus menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat.

“Contohnya di sini buang sampah ada perda yang melarangnya. Kehidupan bersalam-salaman, sopan santun di sini amat tinggi. Mereka sudah diinformasikan,” kata dia.

Lihat juga: Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

Selain itu, Tuafan menjamin tidak akan membiarkan konflik antara pencari suaka dan masyarakat sekitar terjadi.

“Minimal secara garis besar aktivitas mereka bagaimana kita tahu,” ujar Taufan.

Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Chairul Anwar mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap para pencari suaka di Indonesia.

Hal ini tidak lepas dari kondisi terkini bahwa masih ada sejumlah pencari suaka yang bertahan di eks Gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat meski batas waktu tinggal disana sudah lewat sejak 31 Agustus 2019.

“Tentunya pengawasan yang efektif harus dilakukan oleh imigrasi. Bisa dibantu kepolisian,” ujar Chairul.

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Chairul mengatakan pencari suaka yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan diberi dispensasi. Menurutnya, penindakan menggunakan hukum nasional akan tetap diterapkan.

Selain itu, dia menjelaskan mekanisme penanganan pencari suaka sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Menurutnya Kemenko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator, sedangkan Kemendagri bertugas menyampaikan data dan laporan pengungsi serta menyampaikan pertimbangan kepada Menko Polhukam.

Chairul mengatakan dari pendataan ulang riil di lapangan per Kamis kemarin, ada 390 pengungsi yang masih tinggal di Kalideres.

Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika

Jakarta, K24news Indonesia — Kepolisian menyebut jaringan tokoh separatis Papua, Benny Wenda tersebar di Eropa, Asia Pasifik dan Afrika. Benny disebut menyebarkan berita-berita provokasi ke jaringannya tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuturkan Benny merupakan salah satu dalang yang memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Provokasi dilakukan dengan menyebarkan konten berupa narasi foto dan video.

Lihat juga: Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

“Dia sebagai orang yang memprovokasi melalui konten-kontennya baik narasi-narasi foto, video, itu yang dia sebar di beberapa koneksinya mereka yang ada di Eropa, kemudian di kawasan Asia Pasifik maupun juga ada sebagian di Afrika,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Dedi mengatakan pihaknya telah memantau jejak digital hasil pembicaraan, juga penyebaran konten-konten bernilai provokasi tersebut.

“Itu sudah dipantau untuk jejak digitalnya dari hasil pembicaraan, kemudian konten-konten yang berhasil disebar oleh yang bersangkutan kepada kelompok- kelompoknya,” tuturnya.

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuding Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua, termasuk melakukan mobilisasi diplomatik ke sejumlah negara.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan Benny aktif menyebarkan hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.

Menurut pemerintah, Benny adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politik memisahkan Papua Barat dari Indonesia.

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Sementara itu Benny menuding balik Wiranto tengah berupaya memicu konflik horizontal dengan warga Papua.

“Wiranto gunakan saya. Wiranto adalah penjahat perang yang dicari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kejahatan perang,” kata Benny melalui surat elektronik kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (3/9).

Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, K24news IndonesiaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantk Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Sigit dilantik menggantikan eks Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau yang pensiun per tanggal 1 September 2019. Saat melantik, Anies menyinggung tupoksi Sigit yang nantinya akan mengurusi kawasan pesisir Utara Jakarta atau kawasan reklamasi.

“Kita harapkan bisa menuju itu, upaya memanfaatkan kawasan pesisir. Programnya sudah disiapkan, sedangkan aspek eksekusi akan membutuhkan komunikasi, akan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh komponen,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Selain pemanfaatan kawasan pesisir utara Jakarta, Anies juga menyinggung sejumlah titipan tugas lainnya. Beberapa di antaranya ialah soal transportasi dan isu lingkungan di Jakarta Utara.

Anies berharap agar ada pengembangan transportasi di kawasan Jakut mengingat latar belakang Sigit yang merupakan dari Dinas Perhubungan.

“Kita menginginkan Jakarta Utara benar-benar kawasan pesisir yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang itu semua membutuhkan pantauan kontak dari seluruh jajaran khususnya Wali Kota Jakarta Utara,” sambungnya.

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Anies juga meminta agar Sigit memerhatikan kualitas pendidikan serta kesehatan bagi warga Jakarta Utara. Tidak lupa juga Anies menitipkan agar Jakut memiliki kawasan pariwisata yang lebih baik.

“Saya berharap saudara bisa menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari, wisata internasional di wilayah Jakarta Utara,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.