Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Jakarta, K24news Indonesia – Banjir bandang disertai longsor melanda Dusun Isma dan Irmus, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (27/12) malam. Akibatnya, jalur TransPapua Barat sempat terputus karena tertimbun material longsor.

“Tadi malam banjir setinggi 1 meter menggenangi 28 unit rumah warga dan terjadi tanah longsor yang menimbun jalan trans Papua Barat sehingga transportasi warga menuju Distrik Amberbake dan Abun, serta ke Kabupaten Sorong terganggu,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12).

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Agus menambahkan Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, beserta Dinas PUPR, Dinas Terkait, TNI, Polri Dan masyarakat sudah turun ke lapangan sejak Sabtu pagi. Dengan mengerahkan peralatan berat mereka membersihkan material tanah longsor dan kayu.

BPBD setempat juga sudah memasang tenda di lapangan dan mengerahkan bantuan logistik untuk membantu warga terdampak.

“Informasi dari Derek, pada sore hari jalan sudah bisa dibuka dan dilalui kendaraan,” ujarnya.

“Pada siang harinya warga sempat menutup jalan dan menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan dan minta Gubernur dan Bupati meninjau lokasi banjir dan tanah longsor,” kata Agus.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Agus lebih jauh menuturkan banjir bandang dan longsor ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Manokwari pada Jumat. Hujan mengguyur dari sekitar pukul 15.00 sampai dengan 21.00 WIT.

“Tidak ada korban jiwa. Hanya 28 kepala keluarga atau 169 jiwa terdampak banjir,” ujar Agus.

Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

GKI Yasmin

Jakarta, K24news Indonesia — Jemaat Gereja Kristen Indonesia ( GKI ) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi terpaksa menggelar kembali perayaan ibadah Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/12). Jika dihitung, ini adalah tahun ke-8 mereka melakukan ibadah di sana sebagai protes karena dipersulit membangun rumah ibadah.

Kali pertama, pelaksanaan ibadah sekaligus aksi protes itu di seberang istana pada 2012 silam. Dan, selama 2 pekan sekali mereka beribadah mingguan di lokasi yang sama. Natal ini adalah ibadah ke-209 yang mereka lakukan di seberang istana sejak 2012 lalu.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Perayaan ibadah Natal 2019 oleh jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi kali ini diikuti puluhan orang: mulai anak-anak, remaja, dan dewasa.

Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Jamaah GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi Jayadi Damanik Mengomentari kasus pembangunan rumah ibadah mereka yang belum mendapatkan kejelasan. GKI Yasmin, kata Damanik, sejak 2008 pendiriannya terus dilempar kesini kemari tanggung jawabnya oleh pemerintah.

“Diakhirilah lempar melempar tanggung jawab itu. Karena peraturan bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang izin mendirikan rumah ibadah, itu menurut kami sepenuhnya ada di tangan dua menteri itu,” ujar Damanik usai perayaan ibadah di Taman Pandang, seberang Istana Kepresidenan, Rabu (25/12).

Damanik mengapresiasi upaya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang sebelumnya akan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru untuk GKI Yasmin di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin, Bogor. Namun, menurut Damanik, langkah itu terkesan melawan keputusan Mahkamah Agung.

“Oleh karena itu kalau kita pindah ke tempat lain artinya putusan Mahkamah Agung itu, kami ikut serta melawan putusan MA. Kecuali kalau putusan MA belum ada,” katanya.

Kedua gereja sebenarnya telah memenangkan putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011.

Mereka telah dinyatakan memiliki hak membangun dan menggunakan gereja. Akan tetapi, aksi pembangunan berdasarkan putusan tersebut tidak dilanjutkan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi.

GKI Yasmin
Jemaat GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia Bogor mengikuti ibadah perayaan Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Lihat Juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

Menurut Damanik, yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini adalah Pemkot Bogor membiarkan kelompok intoleran yang tidak menghendaki IMB pendirian GKI Yasmin.

“Pembekuan IMB pada tahun 2008 itu kan karena ada kelompok intoleran yang tidak menghendaki itu, diikuti oleh pemerintah daerahnya,” lanjut Damanik.

Damanik mengatakan, jemaat GKI Yasmin, mestinya sudah merayakan Natal kali ini di rumah ibadah mereka. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan soal janji itu. Walhasil, mereka masih menggelar ibadah Natal didepan Istana untuk tahun ke-8.

“Pak Wali Kota (Bogor) hingga kini terus menjalin komunikasi menyampaikan bahwa segala komunikasi sedang dilakukan walaupun seberapa jauh komunikasi itu dilakukan tentu beliau lah yang paling tahu,” katanya.

“Masih ada waktu. Sekarang tanggal 25 [Desember 2019], berarti ya sekitar 6 hari lagi ya kalau kita mengikuti pernyataan beliau di bulan yang lalu,” lanjutnya.

Sementara itu, jemaat HKBP Filadelfia diketahui harus berpindah-pindah tempat ibadah setelah massa mengepung lokasi pembangunan gereja pada Januari 2010 silam.

Misa di seberang Istana Kepresidenan merupakan cara jemaat dari Bekasi dan Bogor mencari perhatian pemerintah pusat. Tujuannya untuk mendesak pemerintah daerah masing-masing yang menolak melepas segel di rumah ibadah mereka.

Lihat Juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Kominfo Kewalahan Blokir IndoXXI yang Sering Pindah Alamat

Kominfo

Jakarta, K24news Indonesia –  Kementerian Kominikasi dan Informatika ( Kominfo ) mengaku sudah memblokir situs web streaming film bajakan IndoXXI. Namun, situs tersebut kembali muncul dengan alamat berbeda yang membuat pemerintah kewalahan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Lihat juga: Romi Mengakui Terima Suap Jual Beli Jabatan Kementerian Agama

“Sudah mulai diblokir dari beberapa bulan yang lalu,” jawab Samuel saat ditanya langkah Kominfo dalam mengatasi situs pembajakan yang ditemukan di internet.

Lebih lanjut lagi, Semmy begitu dia disapa mengatakan sudah ada 1.000 lebih website yang terkait dengan IndoXXI yang diblokir pemerintah. Untuk mendeteksi website ilegal ini, Kominfo mengandalkan mesin Ais dan laporan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Lihat juga: Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

Hanya saja, kata Dirjen Aptika , pemilik IndoXXi terus berpindah-pindah alamat. Untuk mengatasi persoalan ini, Kominfo menggandeng pihak penegak hukum.

“Kami akan koordinasi dengan pihak penegak hukum, supaya lebih efektif,” ungkap mantan Ketua APJII ini.

Selain IndoXXI, Kominfo juga menargetkan situs-situs penyedia streaming film bajakan lainnya yang jelas melanggar hukum.

“Semuanya. Semua yang melakukan pelanggaran HAKI,” pungkasnya.

Romi Mengakui Terima Suap Jual Beli Jabatan Kementerian Agama

Romi

Jakarta, K24news Indonesia – Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan Kementerian Agama, Romahurmuziy alias Romi mengaku menerima uang dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris hasanuddin di rumahnya pada Februari 2019.

Romi mengklaim terpaksa terima uang itu karena merasa tidak enak dengan Ketua Umum PP Persatuan Nahdlatul Ulama Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Haris.

Hal ini disampaikan Romi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/12).

“Waku itu Haris kasih bingkisan dan bilang ‘Gus ini tolong diterima sebagai keikhlasan saya, kalau enggak, berarti jenengan engga mau bantu saya,” ujar Romi.

Lihat juga: Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7) telah membantah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur kepada Romahurmuziy.

Mantan Ketua Umum PPP itu pun menerima bingkisan yang ternyata berisi uang dari Haris.

Meski demikian Romi mengaku tidak memperkirakan jumlah uang tersebut. Dia hanya memperkirakan yang itu berjumlah Rp 250 juta karena terdiri dari 25 buntel uang.

“Saya cek dihitung ada sekitar Rp250 juta,” katanya.

Romi mengaku menerima uang itu karena mengingat sosok Kiai Asep dan Khofifah di belakang Haris. Menurut Romy , keduanya meerupakan tokoh besar yang ikut berpengaruh dengan perannya sebagai ketum PPP.

“Dua-duanya tokoh sentral dan saya perlukan untuk parpol,” ucap Romi.

Lihat juga: Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

Kendati demikian, Romy mengaku menyesal telah menerima suap tersebut. Rekam jejak keluarganya selama ini adalah sebagai anggota DPR yang bersih dari korupsi. Dia merasa nama baik yang dibangun selama ini telah hancur.

“Saya menyesalkan kejadian ini, karena saya dilahirkan dalam tradisi politik mulai dari kakek buyut, ibu saya, adalah anggota DPR. Nama baik saya dihancurkan,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, Romi didakwa menerima suap terkait jabatan di Kemenag. Romi disebut meminta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

PA 212

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif langkah Pemerintah Povinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada Diskotek Colosseum keliru.

Karena itu, dia mengaku bakal menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Penghargaan terhadap Diskotek jelas keliru,” kata Slamet kepada CNN Indonesia, Minggu (15/12).

Slamet menyebut penghargaan itu keliru sebab diskotek adalah tempat yang bersalah dengan norma agama.

Lihat juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

“Tempat seperti diskotek sendiri tidak sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal,” ujarnya.

Slamet mengaku pihaknya akan bertemu dengan Anies untuk memberikan teguran terkait pemberian penghargaan tersebut.

“Kami akan menemui Gubernur dan Tabayyun serta tegur secara langsung jika penghargaan itu benar ada,” ucap Slamet.

Pemprov DKI memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha. Untuk kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam, penghargaan itu diberikan kepada Colosseum Club 1001.

Pendapat Slamet itu berbeda dengan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak yang membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Yusuf menghitung tidak ada yang aneh dari donasi penghargaan terselip “saya pikir tidak ada barang yang aneh,” ucap Yusuf Martak melalui pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

Kata Yusuf, pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di ibu kota.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarak

“Dan tidak hanya diputuskan oleh gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang-orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap dia.

 

Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

napi rutan

Ilustrasi Heroin.

Palembang, K24news Indonesia – Penyidik Polda Metro Jaya menjemput Tanwir Kamal (35), narapidana rumah tahanan ( napi rutan ) Kelas I Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Alasannya, ia diduga terlibat peredaran narkotika kelas I jenis heroin di Jakarta, (15/12).

Penjemputan Tanwir merupakan tindak lanjut dari penangkapan Sajid Hussain, WNA Pakistan pengedar Narkotika jenis heroin yang ditangkap Polda Metro Jaya, Rabu (11/12) lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Hamsir.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kasus tersebut. Tanwir dijemput oleh tim penyidik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Ardie Demastyo.

Lihat juga: Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

“Penyidik Polda Metro menyediakan inspeksi ke kamar Hunian ada 2 ponsel milik napi Tanwir disita di dalam kamar sebagai bagian dari barang bukti. Sekarang kami sudah melakukan proses penyerahan napi tersebut kepada Polda Metro,” ujar Hamsir.

Diketahui Tanwir yaitu terpidana hal narkotika yang diringkus Subdit V Dik Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri atas kepemilikan sabu-sabu seberat 4,2kg. Tanwir dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 agenda oleh jaksa penuntut umum atas pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Namun majelis hakim yang diketahui oleh Paluko Hutagalung menjatuhkan hukuman hanya 8 bulan penjara pada 20 Februari 2018 lalu.

Lihat juga: Pemimpin Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes

Jaksa kemudian mengajukan upaya hukum banding dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi menghukum Tanwir dengan pidana penjara 8 Tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan banding.

Tanwir dijemput penyidik Polda Metro Jaya karena namanya disebut oleh Sajid Hussain, warga negara Pakistan yang ditangkap atas kepemilikan 5 gr narkotika jenis heroin. Namun, dalam proses pengembangan perkara tersebut, Sajid Hussain berusaha melawan hingga terpaksa ditembak mati petugas.

PAN Harap Wantimpres Bantu Presiden Jokowi Percepat Pembangunan

PAN

Jakarta, K24news Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN ) Saleh Daulay berharap 9 orang yang baru dilantik selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bisa melindungi Presiden Jokowi dalam mempercepat realisasi program pembangunan.

“Pelantikan Wantimpres ini di inginkan dapat mempersingkat realisasi program pembangunan yang dijanjikan Joko Widodo pada saat kampanye Pemilu 2019 yang lalu,” kata Saleh lewat keterangan tertulisnya, Jumat (13/12).

Dia juga berharap 9 orang Wantimpres yang baru dilantik dapat berkontribusi positif dan aktif dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Joko Widodo.

Saleh mengingatkan bahwa keberadaan Wantimpres tidak hanya sebagai lembaga prestisius tanpa karya, namun kehadirannya harus benar terasa dan berguna bagi Joko Widodo.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

“Dari sisi namanya, Wantimpres ini kan terkesan lembaga besar yang dekat dengan Presiden Jokowi. Tentu sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan,” katanya.

Saleh menambahkan, Wantimpres juga telah menambah banyak daftar pembantu Jokowi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa membuat Jokowi merealiasasikan program lebih cepat.

“Apalagi, para pembantu Presiden tersebut diklaim sebagai orang-orang yang sangat tepat duduk diposisinya. Wajar sekali jika masyarakat berharap banyak dari tindakan nyata yang akan mereka lakukan,” katanya.

Lihat juga: Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Pak Jokowi melantik secara resmi 9 anggota Wantimpres. Pelantikan Wantimpres dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12).

Pelantikan 9 anggota Wantimpres periode 2019-2024 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

9 orang yang diangkat menjadi anggota Wantimpres antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Kemudian politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Utama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi.

Selain itu politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo.

Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

Ma'ruf

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Semarang, K24 news Indonesia – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sistem Khilafah tak bisa masuk ke Indonesia bukan karena ditolak namun tertolak karena lalu ada kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ditolak, bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI,” kata Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jumat (13/12).

Menurut Ma’ruf, NKRI adalah sebuah kesepakatan sehingga tidak bisa diganggu oleh pemikiran lain.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

“Jangan ada yang bawa pikiran di luar Negara Uni Republik Indonesia. NKRI berakhir final,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan sebuah negara tidak harus berbentuk Khilafah untuk menjadi islami. Islami menurutnya bisa ada dalam sistem republik. kerajaan atau keamiran dalam sebuah negara.

“Khilafah itu Islam, karena ada Khilafah Abbasiyah, Khilafah Usmaniah,” katanya.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

Ia mencontohkan Saudi Arabia secara kerjaaan Islami. Sementara negara yang berwujud keamiran dan Islami merupakan Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami,” jelas Ma’ruf.

Munculnya Intoleran dan radikalisme yang muncul di Indonesia saat ini, dikatakan Ma’ruf, tidak lain disebabkan karena ego dan fanatisme kelompok. Padahal, diseluruh kitab suci agama apapun, tidak ada yang mengajarkan untuk intoleran.

“Di dalam kitab beda agama pun kita diajarkan toleran. Lakum dinukum Waliyadin,” kata Ma’ruf.

Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

HAM

Jakarta, K24news Indonesia – Kaum bangsa pembela Hak Asasi penganut ( HAM ) pesimistis pertanyaan penyiraman untuk Novel Baswedan mampu sentuh aktor intelektual. Direktur Eksekutif Lokatarau, Haris Azhar khawatir Polri hanya terserang dan menyebarluaskan pelaksana lapangan.

Ikatan ini diungkapkan Haris dengan berkaca kepada temuan tim gabungan buatan Polri yang mendesak Tim Teknis untuk mencari 3 orang yang tidak dikenal. 3 orang tercantum adalah 1 orang yang mengunjungi kediaman Novel pada April 2017 dan 2 orang yang ada di Masjid Al Ikhsan dekat kediaman Novel pada 10 April 2017.

“Yang ke-2 menurut saya khawatir yang diumumkan penyelenggara lapangan saja karena dari pandangan terakhir itu, dari tim khusus yang ada masyarakat sipilnya itu cuma bisa sampai ke tersangka lapangan,” kata Haris di Gedung Merah Putih Kpk Jakarta, Selasa (10/12).

Sesungguhnya kata dia, Polri dapat cek penyerangan untuk Novel sebagai konstruksi besar lantaran termakbul secara sistematis ia pun mengaku pesimistis, memantau dari penanda lambannya penanganan kejadian yang rampung terjalin sejak 2017 silam.

Lihat juga: Pemimpin Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes

Haris Azhar.

Nyatanya beberapa penunjuk adanya pesimisme publik dan pun saya karena menyantap waktu yang cukup lama, hampir 2 tahun tertunda-tunda,” katanya.

Lebih lanjut, Haris pula mengusik sikap pasif Kpk jika lembaga tempat Novel bekerja dalam mengecek histori penyerangan air keras. Kpk menurut dia, memiliki otoritas untuk memprotes kasus Novel dalam konteks penghalangan upaya solusi penyakit korupsi.

Terpecah Manager muslihat sekaligus aktivis dari Amnesty Global Puri Kencana Istri menuturkan terpenting dari penyakit tersebut adalah pemampangan gambaran serta siapa datang dari pendirusan air keras tersebut.

Puri pun memerkarakan orang nomor 1 Joko Widodo dan Kapolri Jendral idham Azis bisa bergegas membongkar varian dan siapa dalang penyiraman air keras tersebut.

“Esensi apa yang menjadi alasan untuk menyerang Novel Baswedan,” kata Puri saat ditemui di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat Selasa (10/12).

Lihat juga: SBY Disebut Bakal Berikan Sikap Politik Bulan Ini

Menurutnya pengungkapan kasus Novel ini serta menjadi 1 kewajiban yang mesti tergarap oleh Idham. Mengingat kata dia saat menjalani uji kelayakan di DPR beberapa waktu lalu, Idham berakad akan menimbulkan reformasi Polri.

Bahkan kata Puri, Idham selaku Kapolri serta kudu rampung terserang kritik kepada lembaga yang saat ini tengah di pimpin itu. Malahan jika kesulitan tercatat kredibel berkaitan dengan lembaga kepolisian seperti yang banyak dipersepsi publik selagi ini.

“Pak Idham kudu mampu selaku populer mengungkapkan saya mewarisi semua cemooh dan saya bermufakat dapat membawa kepolisian menjadi lembaga yang berbagi prinsip evaluasi awam demokratik, Pak Idham wajib bisa dengan lapang dada mengungkapkan itu,” katanya.

KPK sambut positif klaim temuan baru persoalan Novel

Sementara itu, Wakil KPK Laode M Syarif mengaku senang mendengar kabar mengenai perkembangan terkini ihwal penanganan kasus Novel.

“Wah, kalau bahwa sudah ada bukti baru dan akan diungkap kami sangat senang di KPK. Kami sangat senang dan mendukung,” ujar Laode saat ditemui dalam agenda diskusi di Gedung KPK C1, Jakarta, Selasa (12/10).

Atas dasar itu, Laode berharap agar pelaku penyiraman air keras dapat ditemukan dan diungkap sesegera mungkin ke publik. “Semoga, penyerang Mas Novel itu bisa segera ditemukan,” ucap dia singkat.

Laode pun mengaitkan peristiwa teror yang dialami pegawai dan pemimpinan KPK termasuk penyiraman air keras Novel dengan United Nations Convetion Againts Corruption (UNCAC). Menurut dia, jika negara tidak bisa melindungi dan mengungkap pelaku teror terhadap pekerja lembaga antikorupsi, maka negara tersebut menyimpang dari norma dan prinsip yang telah diatur bersama dalam UNCAC.

Laode M Syarif.

“Jadi, kalau misalnya kita tidak mampu melindungi pegawai KPK, termasuk misalnya rumah saya dilempar bom, pelemparnya yaitu juga salah satu, ya, agak bertentangan,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dalam hitungan hari. Jokowi ingin Idham segara mengumumkan siapa penyerang penyidik KPK itu.

“Saya tidak bicara masalah bulan. Kalau saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Sudah tanyakan langsung ke sana (Polri),” kata Jokowi, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Jokowi bertemu dengan Idham kemarin di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta laporan penanganan kasus Novel.

Menurut Jokowi, Idham menyampaikan ada temuan baru yang sudah menuju pada kesimpulan. Namun, dia tidak menjawab saat dikonfirmasi apakah temuan baru ini soal pelaku penyiraman atau bukan.

“Tanyakan langsung ke Kapolri. Yang jelas sudah disampaikan kepada saya temuan barunya itu seperti apa. Tanyakan langsung ke Kapolri,” tuturnya.

Korut Uji Nuklir, Trump Kasih Peringatan Ke Kim Jong-Un

Korut

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Jakarta, K24news Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan peringatan ke pemimpin Korea Utara ( Korut ), Kim Jong-un, terkait pengujian senjata nuklir.

Sebelumnya, seperti dilansir AFP, kantor berita Korut, KCNA, melaporkan pengujian yang sangat penting telah dilakukan di pusat kendali luar angkasa, Sohae.

“Kim Jong-un terlalu pintar dan telah begitu banyak kehilangan, segalanya sebenarnya, jika dia tetap mengambil langkah permusuhan,” demikian kicauan Trump menyikapi kabar pengujian oleh Korut tersebut.

Luapan Trump itu bisa menjadi pemantik panas kembali hubungan 2 negara yang lalu dibuka sejak 2018. Sejak Juni 2018, setidaknya Trump dan Kim Jong-un telah bersua tatap muka seputar 3 kali.

Lihat juga:Bintang Iklan Rokok yang Tak Merokok Meninggal Dunia

“Korea Utara, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, tapi sewajarnya membekukan janji denukliralisasi kian dulu,” kicau Trump.

Sebelumnya Korut mengklaim bahwa saat ini mereka tidak lagi merundingkan maslaah pelucutan senjata nuklir (denuklarisasi) dalam daya upaya negosiasi pembatalan sanksi ekonomi dengan Amerika Serikat. Menurut Duta Besar Korut untuk Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB), Kim Song, mengungkapkan keputusan itu diambil untuk mengusahakan agar AS mau membuntuti kemauan mereka karena dianggap memundurkan waktu.

Kami tidak bakal berdialog panjang lebar dengan AS dan kini masalah denuklirisasi juga tidak dapat dibahas lagi kata Kim Song di New York, AS, seperti dilansir CNN, Minggu (8/12).

Kim Song pun menanggapi pernyataan bersama yang diterbitkan Belgia, Estonia, Inggris, Jerman, Polandia dan Prancis pada Rabu lalu yang mengecam uji rudal balistik Korut. Keenam negara itu menyatakan tindakan Korut mengancam kestabilan keamanan wilayah.

“Keenam negara anggota Uni Eropa ini hanya bikin repot diri sendiri karena seolah menjadi peliharaan AS, dan sebenarnya apa yang mereka dapat dari AS jika melakukan hal itu,” kata Kim Song.

AS menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Korut karena melakukan program pengembangan senjata Nuklir. Donald Trump, dan Kim Jong-un sudah 2 kali bertemu untuk berunding di Singapura dan Vietnam.

Lihat juga: Usai Menyetir dengan Kaki Pengemudi di Siprus Disidik Polisi

Akan tetapi, negosiasi terakhir di Vietnam pada Februari lalu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dan setelah itu Korea Utara kembali meningkatkan ketegangan melalui serangkaian uji coba rudal.

Korea Utara juga dijatuhi serangkaian sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait program nuklir dan misil.

Pyongyang dan Washington memulai kembali pembicaraan nuklir di Swedia. Akan tetapi, lagi-lagi gagal menemui kata sepakat. Bahkan usai pertemuan itu, Korea Utara menyatakan tidak akan melanjutkan perundingan nuklir dengan AS kecuali mereka mengambil langkah untuk mengakhiri permusuhan.

Lihat juga: Kepala Staf Presiden Ukraina Ingin Mundur, Setelah Bekerja 2 Bulan