Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Memilih Agen Bola Tepercaya di Indonesia

agen-bola-terpercaya

Memilih Agen Bola Tepercaya di Indonesia – Ekonomi yang sedang melemah banyak membuat masyarakat kelas menengah khawatir dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Untuk menyiasati agar tetap memiliki dana ketika ada keperluan mendesak, maka mengikuti perjudian merupakan salah satu yang sering dilakukan.

Perjudian sendiri merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan dan kesabaran, taruhan dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang guna mencukupi kebutuhan harian. Ada juga yang menjadikan judi sebagai sarana untuk mengisi waktu luang, sehingga tidak begitu memikirkan keuntungan yang di dapatkan.

Bentuk judi yang masih sering dilakukan adalah judi bola, yang bisa Anda temukan dengan mudah di internet. Sebelum bermain judi bola, terdapat beberapa tips yang perlu Anda ketahui agar bisa menemukan agen bola terpercaya. Sebab dengan menemukan agen bola yang terpercaya dan profesional, kemungkinan untuk terjadi penipuan cukup kecil. Berikut beberapa aspek yang perlu Anda temukan untuk memilih agen bola yang tepat, sesuai dengan kebutuhan.

Server yang Baik

Pertama, periksalah apakah server yang digunakan merupakan server yang memiliki performa terbaik. Ketika mengunjungi website atau situsnya, perhatikan setiap keterangan yang memberikan informasi mengenai server yang digunakan. Biasanya akan dituliskan di situs tersebut terkait cara mudah untuk mengakses server yang digunakan dan jenisnya.

Server agen bola terpercaya juga menentukan jenis permainan judi yang dilakukan, biasanya terdapat server khusus untuk melakukan perjudian jenis kartu, judi bola, atau jenis casino.

Karena itu pastikan bahwa server yang digunakan memang sesuai dengan jenis permainan yang ditawarkan. Agar lebih mudah, Anda juga bisa bertanya kepada agennya mengenai informasi tersebut.

Lihat juga: Fasilitas Dan Data Lengkap Akurat Di Agen Togel Sydney Terpercaya

Layanan yang Memuaskan

Selanjutnya mengenai layanan yang diberikan oleh agen bola terpercaya kepada pelangannya. Aspek yang bisa menjadi pertanda bahwa layanan yang diberikan cukup baik adalah jumlah anggota atau member yang banyak di situs tersebut. Layanan yang baik bisa terbagi dalam beberapa aspek, diantaranya:

  1. Komunikasi, situs judi yang baik akan memberikan kolom percakapan langsung kepada anggotanya untuk dapat menghubungi agen dengan lebih cepat. Selain itu tersedia kontak resmi milik agen yang bisa dihubungi secara mandiri oleh
  2. Transaksi, terdapat dua jenis transaksi agen bola terpercaya yang biasanya dilakukan di situs judi, yakni pengisian deposit dan penarikannya. Kemudian transaksi taruhan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan.
  3. Keamanan, situs dan agen akan memberikan keuntungan yang besar untuk Anda jika mereka menawarkan keamanan Server yang aman akan membantu Anda bermain dengan lebih tenang.

Aturan dan Bonus yang Didapatkan

Ketika hendak mendaftar sebagai pemain judi agen bola terpercaya, pastikan Anda sudah membaca secara keseluruhan keterangan dan aturan yang ditetapkan oleh pihak agen ketika hendak melakukan pendaftaran. Ini dimaksudkan agar ketika bermain tidak terjadi kesalahan dan kesalah pahaman antara satu pemain dengan pemain yang lain.

Selanjutnya terkait bonus yang diberikan jika ada, beberapa situs judi memberikan bonus dan diskon bagi anggota membernya. Ini bisa Anda manfaatkan untuk melakukan perjudian lebih lama dan meraup keuntungan yang lebih besar. Anda bisa menanyakan terkait aturan dan bonus secara lebih lengkap kepada agen yang bertugas mengelola server.

Itulah beberapa informasi singkat yang perlu Anda perhatikan jika hendak memilih agen bola terpercaya. Informasi lanjutan mengenai teknis pendaftaran dan transaksi bisa Anda lakukan dengan menghubungi agen yang bertugas mengelola situs tersebut, sehingga Anda bisa mulai bermain sesegera mungkin setelah melakukan pendaftaran.

Kasus Pemerkosaan Reynhard Sinaga dan Aturan Meliput Pengadilan Inggris

Reynhard Sinaga

Jakarta, K24news Indonesia – Pengadilan Manchester, Inggris, menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada seorang warga Indonesia, Reynhard Sinaga, usai terbukti bersalah memperkosa 48 laki-laki dalam kurun waktu 2,5 tahun. Namun, yang menarik adalah sikap media massa di Inggris yang baru memberitakan perkara ini bersamaan setelah putusan dibacakan karena ada kode etik khusus untuk meliput di pengadilan.

Seperti dilansir Manchester Evening News, Selasa (7/1), saat perkara Reynhard mulai disidangkan, pengadilan setempat sudah menerbitkan peringatan melarang jurnalis meliput persidangan Reynhard.

Lihat juga: Korut Uji Nuklir, Trump Kasih Peringatan Ke Kim Jong-Un

Pertama peringatan itu diharapkan bisa menjamin 4 proses persidangan terhadap Reynhard berjalan adil, dan menjaga juri dalam masing-masing sidang tidak mengetahui bukti-bukti ataupun putusan perkara sebelumnya.

Kedua adalah hal itu bisa membantu polisi mengumpukan bukti-bukti dan meminta keterangan saksi korban, dan menjamin mereka mau bersaksi di pengadilan. Mereka khawatir jika perkara itu ramai diberitakan di media massa, maka bakal membuat para korban atau saksi enggan bersaksi dipengadilan,

Sedangkan menurut Panduan Peliputan Persidangan Organisasi Standar Pers Independen (IPSO) Inggris, media massa dilarang menulis tentang korban kejahatan seksual serta rekan dan kerabat terdakwa dalam sebuah kasus. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privasi korban.

Akan tetapi, jika masyarakat menuntut supaya pewarta menuliskan nama kerabat atau rekan terdakwa dalam laporan mereka, maka jurnalis mempunyai dasar untuk melakukannya. Termasuk ketika orang-orang predikat tersebut menjadi saksi meringankan di persidangan.

Lihat juga: Bintang Iklan Rokok yang Tak Merokok Meninggal Dunia

Mereka juga mewajibkan seluruh wartawan yang meliput di pengadilan mematuhi peraturan, terutama ketika ada larangan untuk melakukan peliputan dalam sebuah sidang yang tertutup atas perintah hakim. Larangan peliputan ini umumnya berlaku otomatis dalam peradilan kasus kejahatan seksual.

Jika aturan ini dilanggar, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pewarta atau media massa tersebut bisa mengadukannya ke aparat penegak hukum.

Anies Fokus Dengan Pengungsi Sebelum Bicara Penanganan Pascabanjir

Anies

Anies Baswedan bantu korban banjir di Kampung Makassar.

Jakarta, K24news Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan berbicara soal teknis mengenai penanganan banjir yang salah satunya pembenahan drainase Ibu Kota. Anies mengatakan dirinya kini sedang fokus membicarakan pemulihan para pengungsi dan korban banjir lainnya.

“Nanti kita bicarakan recovery dan lain-lain sesudah ini, kami konsentrasi pada memastikan rehabilitasi berjalan dengan cepat,” kata  Anies di Kampung Makassar, Jakarta, Minggu (5/1).

Anies juga mengatakan pihaknya masih lebih mementingkan upaya jangka pendek mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak cuaca ekstrem masih akan terjadi.

Menurut Anies pihaknya konsentrasi terhadap penanganan jangka pendek terlebih dahulu dan pengamanan fasilitas yang mampu mencegah banjir.

“Sekarang konsentrasi kita adalah pengamanan dengan semua sumberdaya yang ada, dengan semua fasilitas yang ada, dengan sistem yang ada. Baru sesudah ini bicara jangka panjang tentang perbaikan,” ucap Anies.

Lihat juga : Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI saat ini, kata Anies, ialah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan hingga pos pengungsian. Anies memastikan warga dapat mengakses pelayanan kesehatan hingga memakai pos pengungsian jika keadaan masing-masing rumah belum kondusif.

“Bila mereka masih perlu di tempat pos pengungsian, kita fasilitasi terus sampai mereka bisa kembali sepenuhnya ke rumah. Karena ada sebagian yang rumahnya sama sekali belum bisa digunkana,” ucap Anies.

“Jadi salama mereka belum bisa menggunakan, pos kita siap menampung. Tidak ada batas. Sampai mereka bisa kembali di rumahnya masing-masing,” lanjut dia.

Terakhir, Anies enggan disinggung mengenai sinergitas Jakarta dengan kota penyangga dalam antisipasi banjir. Menurut Anies sinergitas tersebut merupakan  tanggung jawab pemerintah pusat.

“Nah, itu kewenangan di kementerian PUPR. Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta. Begitulah sampai ke pengelolaan sungai antar provinsi, maka itu di kelola kementerian PUPR,” ungkapnya..

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Jakarta, K24news Indonesia – Banjir bandang disertai longsor melanda Dusun Isma dan Irmus, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (27/12) malam. Akibatnya, jalur TransPapua Barat sempat terputus karena tertimbun material longsor.

“Tadi malam banjir setinggi 1 meter menggenangi 28 unit rumah warga dan terjadi tanah longsor yang menimbun jalan trans Papua Barat sehingga transportasi warga menuju Distrik Amberbake dan Abun, serta ke Kabupaten Sorong terganggu,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12).

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Agus menambahkan Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, beserta Dinas PUPR, Dinas Terkait, TNI, Polri Dan masyarakat sudah turun ke lapangan sejak Sabtu pagi. Dengan mengerahkan peralatan berat mereka membersihkan material tanah longsor dan kayu.

BPBD setempat juga sudah memasang tenda di lapangan dan mengerahkan bantuan logistik untuk membantu warga terdampak.

“Informasi dari Derek, pada sore hari jalan sudah bisa dibuka dan dilalui kendaraan,” ujarnya.

“Pada siang harinya warga sempat menutup jalan dan menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan dan minta Gubernur dan Bupati meninjau lokasi banjir dan tanah longsor,” kata Agus.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Agus lebih jauh menuturkan banjir bandang dan longsor ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Manokwari pada Jumat. Hujan mengguyur dari sekitar pukul 15.00 sampai dengan 21.00 WIT.

“Tidak ada korban jiwa. Hanya 28 kepala keluarga atau 169 jiwa terdampak banjir,” ujar Agus.

Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

GKI Yasmin

Jakarta, K24news Indonesia — Jemaat Gereja Kristen Indonesia ( GKI ) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi terpaksa menggelar kembali perayaan ibadah Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/12). Jika dihitung, ini adalah tahun ke-8 mereka melakukan ibadah di sana sebagai protes karena dipersulit membangun rumah ibadah.

Kali pertama, pelaksanaan ibadah sekaligus aksi protes itu di seberang istana pada 2012 silam. Dan, selama 2 pekan sekali mereka beribadah mingguan di lokasi yang sama. Natal ini adalah ibadah ke-209 yang mereka lakukan di seberang istana sejak 2012 lalu.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Perayaan ibadah Natal 2019 oleh jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi kali ini diikuti puluhan orang: mulai anak-anak, remaja, dan dewasa.

Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Jamaah GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi Jayadi Damanik Mengomentari kasus pembangunan rumah ibadah mereka yang belum mendapatkan kejelasan. GKI Yasmin, kata Damanik, sejak 2008 pendiriannya terus dilempar kesini kemari tanggung jawabnya oleh pemerintah.

“Diakhirilah lempar melempar tanggung jawab itu. Karena peraturan bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang izin mendirikan rumah ibadah, itu menurut kami sepenuhnya ada di tangan dua menteri itu,” ujar Damanik usai perayaan ibadah di Taman Pandang, seberang Istana Kepresidenan, Rabu (25/12).

Damanik mengapresiasi upaya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang sebelumnya akan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru untuk GKI Yasmin di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin, Bogor. Namun, menurut Damanik, langkah itu terkesan melawan keputusan Mahkamah Agung.

“Oleh karena itu kalau kita pindah ke tempat lain artinya putusan Mahkamah Agung itu, kami ikut serta melawan putusan MA. Kecuali kalau putusan MA belum ada,” katanya.

Kedua gereja sebenarnya telah memenangkan putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011.

Mereka telah dinyatakan memiliki hak membangun dan menggunakan gereja. Akan tetapi, aksi pembangunan berdasarkan putusan tersebut tidak dilanjutkan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi.

GKI Yasmin
Jemaat GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia Bogor mengikuti ibadah perayaan Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Lihat Juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

Menurut Damanik, yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini adalah Pemkot Bogor membiarkan kelompok intoleran yang tidak menghendaki IMB pendirian GKI Yasmin.

“Pembekuan IMB pada tahun 2008 itu kan karena ada kelompok intoleran yang tidak menghendaki itu, diikuti oleh pemerintah daerahnya,” lanjut Damanik.

Damanik mengatakan, jemaat GKI Yasmin, mestinya sudah merayakan Natal kali ini di rumah ibadah mereka. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan soal janji itu. Walhasil, mereka masih menggelar ibadah Natal didepan Istana untuk tahun ke-8.

“Pak Wali Kota (Bogor) hingga kini terus menjalin komunikasi menyampaikan bahwa segala komunikasi sedang dilakukan walaupun seberapa jauh komunikasi itu dilakukan tentu beliau lah yang paling tahu,” katanya.

“Masih ada waktu. Sekarang tanggal 25 [Desember 2019], berarti ya sekitar 6 hari lagi ya kalau kita mengikuti pernyataan beliau di bulan yang lalu,” lanjutnya.

Sementara itu, jemaat HKBP Filadelfia diketahui harus berpindah-pindah tempat ibadah setelah massa mengepung lokasi pembangunan gereja pada Januari 2010 silam.

Misa di seberang Istana Kepresidenan merupakan cara jemaat dari Bekasi dan Bogor mencari perhatian pemerintah pusat. Tujuannya untuk mendesak pemerintah daerah masing-masing yang menolak melepas segel di rumah ibadah mereka.

Lihat Juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Kominfo Kewalahan Blokir IndoXXI yang Sering Pindah Alamat

Kominfo

Jakarta, K24news Indonesia –  Kementerian Kominikasi dan Informatika ( Kominfo ) mengaku sudah memblokir situs web streaming film bajakan IndoXXI. Namun, situs tersebut kembali muncul dengan alamat berbeda yang membuat pemerintah kewalahan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Lihat juga: Romi Mengakui Terima Suap Jual Beli Jabatan Kementerian Agama

“Sudah mulai diblokir dari beberapa bulan yang lalu,” jawab Samuel saat ditanya langkah Kominfo dalam mengatasi situs pembajakan yang ditemukan di internet.

Lebih lanjut lagi, Semmy begitu dia disapa mengatakan sudah ada 1.000 lebih website yang terkait dengan IndoXXI yang diblokir pemerintah. Untuk mendeteksi website ilegal ini, Kominfo mengandalkan mesin Ais dan laporan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Lihat juga: Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

Hanya saja, kata Dirjen Aptika , pemilik IndoXXi terus berpindah-pindah alamat. Untuk mengatasi persoalan ini, Kominfo menggandeng pihak penegak hukum.

“Kami akan koordinasi dengan pihak penegak hukum, supaya lebih efektif,” ungkap mantan Ketua APJII ini.

Selain IndoXXI, Kominfo juga menargetkan situs-situs penyedia streaming film bajakan lainnya yang jelas melanggar hukum.

“Semuanya. Semua yang melakukan pelanggaran HAKI,” pungkasnya.

Romi Mengakui Terima Suap Jual Beli Jabatan Kementerian Agama

Romi

Jakarta, K24news Indonesia – Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan Kementerian Agama, Romahurmuziy alias Romi mengaku menerima uang dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris hasanuddin di rumahnya pada Februari 2019.

Romi mengklaim terpaksa terima uang itu karena merasa tidak enak dengan Ketua Umum PP Persatuan Nahdlatul Ulama Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Haris.

Hal ini disampaikan Romi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/12).

“Waku itu Haris kasih bingkisan dan bilang ‘Gus ini tolong diterima sebagai keikhlasan saya, kalau enggak, berarti jenengan engga mau bantu saya,” ujar Romi.

Lihat juga: Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7) telah membantah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur kepada Romahurmuziy.

Mantan Ketua Umum PPP itu pun menerima bingkisan yang ternyata berisi uang dari Haris.

Meski demikian Romi mengaku tidak memperkirakan jumlah uang tersebut. Dia hanya memperkirakan yang itu berjumlah Rp 250 juta karena terdiri dari 25 buntel uang.

“Saya cek dihitung ada sekitar Rp250 juta,” katanya.

Romi mengaku menerima uang itu karena mengingat sosok Kiai Asep dan Khofifah di belakang Haris. Menurut Romy , keduanya meerupakan tokoh besar yang ikut berpengaruh dengan perannya sebagai ketum PPP.

“Dua-duanya tokoh sentral dan saya perlukan untuk parpol,” ucap Romi.

Lihat juga: Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

Kendati demikian, Romy mengaku menyesal telah menerima suap tersebut. Rekam jejak keluarganya selama ini adalah sebagai anggota DPR yang bersih dari korupsi. Dia merasa nama baik yang dibangun selama ini telah hancur.

“Saya menyesalkan kejadian ini, karena saya dilahirkan dalam tradisi politik mulai dari kakek buyut, ibu saya, adalah anggota DPR. Nama baik saya dihancurkan,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, Romi didakwa menerima suap terkait jabatan di Kemenag. Romi disebut meminta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

PA 212

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif langkah Pemerintah Povinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada Diskotek Colosseum keliru.

Karena itu, dia mengaku bakal menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Penghargaan terhadap Diskotek jelas keliru,” kata Slamet kepada CNN Indonesia, Minggu (15/12).

Slamet menyebut penghargaan itu keliru sebab diskotek adalah tempat yang bersalah dengan norma agama.

Lihat juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

“Tempat seperti diskotek sendiri tidak sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal,” ujarnya.

Slamet mengaku pihaknya akan bertemu dengan Anies untuk memberikan teguran terkait pemberian penghargaan tersebut.

“Kami akan menemui Gubernur dan Tabayyun serta tegur secara langsung jika penghargaan itu benar ada,” ucap Slamet.

Pemprov DKI memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha. Untuk kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam, penghargaan itu diberikan kepada Colosseum Club 1001.

Pendapat Slamet itu berbeda dengan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak yang membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Yusuf menghitung tidak ada yang aneh dari donasi penghargaan terselip “saya pikir tidak ada barang yang aneh,” ucap Yusuf Martak melalui pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

Kata Yusuf, pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di ibu kota.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarak

“Dan tidak hanya diputuskan oleh gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang-orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap dia.

 

Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

napi rutan

Ilustrasi Heroin.

Palembang, K24news Indonesia – Penyidik Polda Metro Jaya menjemput Tanwir Kamal (35), narapidana rumah tahanan ( napi rutan ) Kelas I Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Alasannya, ia diduga terlibat peredaran narkotika kelas I jenis heroin di Jakarta, (15/12).

Penjemputan Tanwir merupakan tindak lanjut dari penangkapan Sajid Hussain, WNA Pakistan pengedar Narkotika jenis heroin yang ditangkap Polda Metro Jaya, Rabu (11/12) lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Hamsir.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kasus tersebut. Tanwir dijemput oleh tim penyidik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Ardie Demastyo.

Lihat juga: Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

“Penyidik Polda Metro menyediakan inspeksi ke kamar Hunian ada 2 ponsel milik napi Tanwir disita di dalam kamar sebagai bagian dari barang bukti. Sekarang kami sudah melakukan proses penyerahan napi tersebut kepada Polda Metro,” ujar Hamsir.

Diketahui Tanwir yaitu terpidana hal narkotika yang diringkus Subdit V Dik Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri atas kepemilikan sabu-sabu seberat 4,2kg. Tanwir dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 agenda oleh jaksa penuntut umum atas pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Namun majelis hakim yang diketahui oleh Paluko Hutagalung menjatuhkan hukuman hanya 8 bulan penjara pada 20 Februari 2018 lalu.

Lihat juga: Pemimpin Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes

Jaksa kemudian mengajukan upaya hukum banding dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi menghukum Tanwir dengan pidana penjara 8 Tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan banding.

Tanwir dijemput penyidik Polda Metro Jaya karena namanya disebut oleh Sajid Hussain, warga negara Pakistan yang ditangkap atas kepemilikan 5 gr narkotika jenis heroin. Namun, dalam proses pengembangan perkara tersebut, Sajid Hussain berusaha melawan hingga terpaksa ditembak mati petugas.

PAN Harap Wantimpres Bantu Presiden Jokowi Percepat Pembangunan

PAN

Jakarta, K24news Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN ) Saleh Daulay berharap 9 orang yang baru dilantik selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bisa melindungi Presiden Jokowi dalam mempercepat realisasi program pembangunan.

“Pelantikan Wantimpres ini di inginkan dapat mempersingkat realisasi program pembangunan yang dijanjikan Joko Widodo pada saat kampanye Pemilu 2019 yang lalu,” kata Saleh lewat keterangan tertulisnya, Jumat (13/12).

Dia juga berharap 9 orang Wantimpres yang baru dilantik dapat berkontribusi positif dan aktif dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Joko Widodo.

Saleh mengingatkan bahwa keberadaan Wantimpres tidak hanya sebagai lembaga prestisius tanpa karya, namun kehadirannya harus benar terasa dan berguna bagi Joko Widodo.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

“Dari sisi namanya, Wantimpres ini kan terkesan lembaga besar yang dekat dengan Presiden Jokowi. Tentu sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan,” katanya.

Saleh menambahkan, Wantimpres juga telah menambah banyak daftar pembantu Jokowi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa membuat Jokowi merealiasasikan program lebih cepat.

“Apalagi, para pembantu Presiden tersebut diklaim sebagai orang-orang yang sangat tepat duduk diposisinya. Wajar sekali jika masyarakat berharap banyak dari tindakan nyata yang akan mereka lakukan,” katanya.

Lihat juga: Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Pak Jokowi melantik secara resmi 9 anggota Wantimpres. Pelantikan Wantimpres dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12).

Pelantikan 9 anggota Wantimpres periode 2019-2024 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

9 orang yang diangkat menjadi anggota Wantimpres antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Kemudian politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Utama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi.

Selain itu politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo.