Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Anies Fokus Dengan Pengungsi Sebelum Bicara Penanganan Pascabanjir

Anies

Anies Baswedan bantu korban banjir di Kampung Makassar.

Jakarta, K24news Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan berbicara soal teknis mengenai penanganan banjir yang salah satunya pembenahan drainase Ibu Kota. Anies mengatakan dirinya kini sedang fokus membicarakan pemulihan para pengungsi dan korban banjir lainnya.

“Nanti kita bicarakan recovery dan lain-lain sesudah ini, kami konsentrasi pada memastikan rehabilitasi berjalan dengan cepat,” kata  Anies di Kampung Makassar, Jakarta, Minggu (5/1).

Anies juga mengatakan pihaknya masih lebih mementingkan upaya jangka pendek mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak cuaca ekstrem masih akan terjadi.

Menurut Anies pihaknya konsentrasi terhadap penanganan jangka pendek terlebih dahulu dan pengamanan fasilitas yang mampu mencegah banjir.

“Sekarang konsentrasi kita adalah pengamanan dengan semua sumberdaya yang ada, dengan semua fasilitas yang ada, dengan sistem yang ada. Baru sesudah ini bicara jangka panjang tentang perbaikan,” ucap Anies.

Lihat juga : Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI saat ini, kata Anies, ialah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan hingga pos pengungsian. Anies memastikan warga dapat mengakses pelayanan kesehatan hingga memakai pos pengungsian jika keadaan masing-masing rumah belum kondusif.

“Bila mereka masih perlu di tempat pos pengungsian, kita fasilitasi terus sampai mereka bisa kembali sepenuhnya ke rumah. Karena ada sebagian yang rumahnya sama sekali belum bisa digunkana,” ucap Anies.

“Jadi salama mereka belum bisa menggunakan, pos kita siap menampung. Tidak ada batas. Sampai mereka bisa kembali di rumahnya masing-masing,” lanjut dia.

Terakhir, Anies enggan disinggung mengenai sinergitas Jakarta dengan kota penyangga dalam antisipasi banjir. Menurut Anies sinergitas tersebut merupakan  tanggung jawab pemerintah pusat.

“Nah, itu kewenangan di kementerian PUPR. Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta. Begitulah sampai ke pengelolaan sungai antar provinsi, maka itu di kelola kementerian PUPR,” ungkapnya..

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Jakarta, K24news Indonesia – Banjir bandang disertai longsor melanda Dusun Isma dan Irmus, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (27/12) malam. Akibatnya, jalur TransPapua Barat sempat terputus karena tertimbun material longsor.

“Tadi malam banjir setinggi 1 meter menggenangi 28 unit rumah warga dan terjadi tanah longsor yang menimbun jalan trans Papua Barat sehingga transportasi warga menuju Distrik Amberbake dan Abun, serta ke Kabupaten Sorong terganggu,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12).

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Agus menambahkan Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, beserta Dinas PUPR, Dinas Terkait, TNI, Polri Dan masyarakat sudah turun ke lapangan sejak Sabtu pagi. Dengan mengerahkan peralatan berat mereka membersihkan material tanah longsor dan kayu.

BPBD setempat juga sudah memasang tenda di lapangan dan mengerahkan bantuan logistik untuk membantu warga terdampak.

“Informasi dari Derek, pada sore hari jalan sudah bisa dibuka dan dilalui kendaraan,” ujarnya.

“Pada siang harinya warga sempat menutup jalan dan menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan dan minta Gubernur dan Bupati meninjau lokasi banjir dan tanah longsor,” kata Agus.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Agus lebih jauh menuturkan banjir bandang dan longsor ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Manokwari pada Jumat. Hujan mengguyur dari sekitar pukul 15.00 sampai dengan 21.00 WIT.

“Tidak ada korban jiwa. Hanya 28 kepala keluarga atau 169 jiwa terdampak banjir,” ujar Agus.

Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

GKI Yasmin

Jakarta, K24news Indonesia — Jemaat Gereja Kristen Indonesia ( GKI ) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi terpaksa menggelar kembali perayaan ibadah Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/12). Jika dihitung, ini adalah tahun ke-8 mereka melakukan ibadah di sana sebagai protes karena dipersulit membangun rumah ibadah.

Kali pertama, pelaksanaan ibadah sekaligus aksi protes itu di seberang istana pada 2012 silam. Dan, selama 2 pekan sekali mereka beribadah mingguan di lokasi yang sama. Natal ini adalah ibadah ke-209 yang mereka lakukan di seberang istana sejak 2012 lalu.

Lihat juga : Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

Perayaan ibadah Natal 2019 oleh jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi kali ini diikuti puluhan orang: mulai anak-anak, remaja, dan dewasa.

Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Jamaah GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi Jayadi Damanik Mengomentari kasus pembangunan rumah ibadah mereka yang belum mendapatkan kejelasan. GKI Yasmin, kata Damanik, sejak 2008 pendiriannya terus dilempar kesini kemari tanggung jawabnya oleh pemerintah.

“Diakhirilah lempar melempar tanggung jawab itu. Karena peraturan bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang izin mendirikan rumah ibadah, itu menurut kami sepenuhnya ada di tangan dua menteri itu,” ujar Damanik usai perayaan ibadah di Taman Pandang, seberang Istana Kepresidenan, Rabu (25/12).

Damanik mengapresiasi upaya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang sebelumnya akan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru untuk GKI Yasmin di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin, Bogor. Namun, menurut Damanik, langkah itu terkesan melawan keputusan Mahkamah Agung.

“Oleh karena itu kalau kita pindah ke tempat lain artinya putusan Mahkamah Agung itu, kami ikut serta melawan putusan MA. Kecuali kalau putusan MA belum ada,” katanya.

Kedua gereja sebenarnya telah memenangkan putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011.

Mereka telah dinyatakan memiliki hak membangun dan menggunakan gereja. Akan tetapi, aksi pembangunan berdasarkan putusan tersebut tidak dilanjutkan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi.

GKI Yasmin
Jemaat GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia Bogor mengikuti ibadah perayaan Natal di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Lihat Juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

Menurut Damanik, yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini adalah Pemkot Bogor membiarkan kelompok intoleran yang tidak menghendaki IMB pendirian GKI Yasmin.

“Pembekuan IMB pada tahun 2008 itu kan karena ada kelompok intoleran yang tidak menghendaki itu, diikuti oleh pemerintah daerahnya,” lanjut Damanik.

Damanik mengatakan, jemaat GKI Yasmin, mestinya sudah merayakan Natal kali ini di rumah ibadah mereka. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan soal janji itu. Walhasil, mereka masih menggelar ibadah Natal didepan Istana untuk tahun ke-8.

“Pak Wali Kota (Bogor) hingga kini terus menjalin komunikasi menyampaikan bahwa segala komunikasi sedang dilakukan walaupun seberapa jauh komunikasi itu dilakukan tentu beliau lah yang paling tahu,” katanya.

“Masih ada waktu. Sekarang tanggal 25 [Desember 2019], berarti ya sekitar 6 hari lagi ya kalau kita mengikuti pernyataan beliau di bulan yang lalu,” lanjutnya.

Sementara itu, jemaat HKBP Filadelfia diketahui harus berpindah-pindah tempat ibadah setelah massa mengepung lokasi pembangunan gereja pada Januari 2010 silam.

Misa di seberang Istana Kepresidenan merupakan cara jemaat dari Bekasi dan Bogor mencari perhatian pemerintah pusat. Tujuannya untuk mendesak pemerintah daerah masing-masing yang menolak melepas segel di rumah ibadah mereka.

Lihat Juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

PA 212

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif langkah Pemerintah Povinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada Diskotek Colosseum keliru.

Karena itu, dia mengaku bakal menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Penghargaan terhadap Diskotek jelas keliru,” kata Slamet kepada CNN Indonesia, Minggu (15/12).

Slamet menyebut penghargaan itu keliru sebab diskotek adalah tempat yang bersalah dengan norma agama.

Lihat juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

“Tempat seperti diskotek sendiri tidak sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal,” ujarnya.

Slamet mengaku pihaknya akan bertemu dengan Anies untuk memberikan teguran terkait pemberian penghargaan tersebut.

“Kami akan menemui Gubernur dan Tabayyun serta tegur secara langsung jika penghargaan itu benar ada,” ucap Slamet.

Pemprov DKI memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha. Untuk kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam, penghargaan itu diberikan kepada Colosseum Club 1001.

Pendapat Slamet itu berbeda dengan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak yang membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Yusuf menghitung tidak ada yang aneh dari donasi penghargaan terselip “saya pikir tidak ada barang yang aneh,” ucap Yusuf Martak melalui pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

Kata Yusuf, pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di ibu kota.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarak

“Dan tidak hanya diputuskan oleh gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang-orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap dia.

 

Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

Ma'ruf

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Semarang, K24 news Indonesia – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sistem Khilafah tak bisa masuk ke Indonesia bukan karena ditolak namun tertolak karena lalu ada kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ditolak, bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI,” kata Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jumat (13/12).

Menurut Ma’ruf, NKRI adalah sebuah kesepakatan sehingga tidak bisa diganggu oleh pemikiran lain.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

“Jangan ada yang bawa pikiran di luar Negara Uni Republik Indonesia. NKRI berakhir final,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan sebuah negara tidak harus berbentuk Khilafah untuk menjadi islami. Islami menurutnya bisa ada dalam sistem republik. kerajaan atau keamiran dalam sebuah negara.

“Khilafah itu Islam, karena ada Khilafah Abbasiyah, Khilafah Usmaniah,” katanya.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

Ia mencontohkan Saudi Arabia secara kerjaaan Islami. Sementara negara yang berwujud keamiran dan Islami merupakan Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami,” jelas Ma’ruf.

Munculnya Intoleran dan radikalisme yang muncul di Indonesia saat ini, dikatakan Ma’ruf, tidak lain disebabkan karena ego dan fanatisme kelompok. Padahal, diseluruh kitab suci agama apapun, tidak ada yang mengajarkan untuk intoleran.

“Di dalam kitab beda agama pun kita diajarkan toleran. Lakum dinukum Waliyadin,” kata Ma’ruf.

Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Jakarta, K24News Indonesia – Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada sang pemimpin daerah (pemda) yang menyimpan uang dari Terkaan pendapatan dan Belanja Wilayah (APBD) hingga Rp2 triliun di bank. Katanya hal itu terkabul karena beberapa pemda merasa lebih aman menyimpan uang APBD di bank daripada menggunakannya untuk masyarakat.

“Informasi dari Menteri Keuangan lebih kurang dari Rp2 Triliun itu disimpan di bank, resmi bukan untuk gerakan yang menyentuh spontan ke masyarakat, ke rakyat,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Remunerasi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

Dia menegaskan bahwa hal tertulis sampai karena jumlahnya pemda merasa takut untuk membuat penyerapan hitungan atau memasang agenda untuk kepentingan yang memanfaatkan APBD.

Tito pun bicara bahwa kegelisahan mengejarkan aktivitas untuk masyarakat itu serta mengerjakan penyerapan APBD sebanyak pemda kaya di bawah 60%.

“Rasa kekhawatiran dari kepala area walhasil tidak mampu, tidak berani mengeksekusi karena takut dengan pihak (keamanan). Akibatnya mohon pemaafan ana meperhatikan para penyerapan pengeluaran di negeri banyak yang hanya 60 komisi bahkan ada yang kurang,” kata mantan Kapolri tersebut.

Berangkat dari itu, Tito menyuarakan bahwa Kemendagri dapat mengarahkan abdi negara penegak hukum dan pengawasan keuangan dalam rangka penolakan tindak pidana korupsi di jajaran pemda.

Lihat juga: Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Ia pun menyatakan dapat mengoptimalkan peran inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk bekerja sama dengan pemda dalam menempatkan langkah-langkah penangkalan korupsi.

“Untuk pembantahan korupsi yang paling utama yaitu kita menekankan pemeriksaan internal karena itu pengawasan internal di tanah linkage, terkoneksi dengan supervisi internal yang Itjen Kemendagri,” tutur Tito.

Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

Pesawat

 

Jakarta, K24news Indonesia – 2 Pesawat maskapai Lion Air hampir tidak dapat mendarat di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara akibat cuaca buruk. Dua pesawat Boeing tersebut sempat berputar-putar di langit Tarakan sebelum mendarat.

Merujuk dari informasi Basarnas Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, salah satu pesawat itu menempuh penerbangan Balikpapan-Tarakan. Sementara 1 pesawat lagi Surabaya-Tarakan.

“Seluruhnya penumpang selamat,” ucap Kepala Seksi Operasi Basarnas Kaltim-Kaltara, Octavianto mengutip antara, Sabtu (2/11).

Octavianto menyampaikan bahwa pesawat Boeing 737-9 GP dengan nomor penerbangan JT768/8738/PK-LJU dari Surabaya menuju Tarakat pergi pada pukul 15.10 WITA. Dijadwalkan tiba di Tarakan pukul 19.10 WITA.

Tapi pada saat bakal mendarat, 2 pesawat milik Lion Air ini berputar-putar di langit Tarakan.

Beberapa jam kemudian kedua pesawat tersebut berhasil mendarat di Bandara Juwata Tarakan. Pesawat dari Balikpapan mendarat pukul 20.16 WITA.

Lihat juga: Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan perubahan suhu dan cuaca akan mulai berlangsung terkait peralihan dari periode panas ke musim hujan.

Masa-masa suhu panas ekstrem sudah terlewati. Sepekan ke depan diperkirakan akan terjadi hujan lebat di sejumlah daerah.

Jikalau soal suhu panas, fase atau periode saat ini untuk suhu panas sudah lewat. Maka sampai Desember nanti potensi yang mencapai 39 sudah terlewati,” terang Kepala Sektor Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (31/10).

Miming mengatakan bahwa potensi cuaca ekstrem itu terjadi dikarenakan 3 bulan terakhir yakni masa transisi pergantian musim atau pancaroba.

“Jadi September, Oktober, November ini potensi cuaca ekstrem sangat signifikan Berjalan artinya bakal ada puting beliung, petir, hujan es, hujan lebat, disertai angin kencang dan petir. Kalau ini bulan Oktober, kita ini masih di masa transisi,” tutur dia.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

Jakarta, K24news Indonesia – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sudah menerima surat pengunduran diri Edy Juanedi. Edy yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Kepala BKD Chaidir menyampaikan bahwa Edy meminta sendiri untuk mengundurkan diri. Edy sendiri yang meminta untuk diturunkan jabatannya.

“Dia hanya menyebut mengundurkan diri dari jabatannya dan minta menjadi staf di Anjungan Dinas Pariwisata,” kata Chaidir saat dihubungi, Jumat (1/11).

Surat pengunduran diri Edy, kata Chaidir, di terima per tanggal 31 Oktober 2019. Surat tersebut ditujukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di terima oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Lihat juga: Perayaan HUT OPM 1 Desember, Menkominfo: Tak ada pembatasan internet

“Benar tanggal 31 di sampaikan kepada Gubernur lewat Pak Sekda,” papar dia.

Chaidir menyebutkan Edy tidak menyertakan argumen apapun terkait pengunduran Beliau. Chaidir juga membantah turunnya Edy karena permasalahan dana influencer sebesar Rp 5 Miliar.

“Enggak, enggak mungkin soal influencer,” tegas Chaidir.

Ke depannya posisi Kepala Dinas Pariwisata bakal diisi oleh pelaksana tugas. Chaidir menyampaikan posisi Plt dapat diseleksi setelah mendapatkan tutorial dari Anies.

Lihat juga: Polisi Menangkap 4 Distributor PSK di Kota Bunga Cianjur

“Seleksi diisi dahulu oleh Plt. Kita mengikut petunjuk pemimpin saja,” tutup dia.

Diawal mulanya Dinas Pariwisata tersandung kasus dana promosi influencer sebesar Rp 5 miliar. Budget itu ketahuan untuk membiayai aktivitas promosi pariwisata ibu kota lewat sarana sosial.

Berdasarkan usulan pada kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Biaya Sementara (KUAPPAS) DKI 2020, dana itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pariwisata yang oleh influencer di alat sosial.

Dana sebesar Rp 5.008.691.930 itu disasarkan pada 5 influencer. Influencer dengan cara umum ialah orang yang memiliki pengikut relatif besar di fasilitas sosial mereka dijadikan model panutan.

Belakangan, Asiantoro mengemukakan budget tersebut telah dicoret karena efisensi biaya yang dilakukan oleh DKI Jakarta K24news sudah coba menghubungi Edy tetapi belum meraih konfirmasi.

 

Perayaan HUT OPM 1 Desember, Menkominfo: Tak ada pembatasan internet

Menkominfo

Jakarta, K24news Indonesia – Pemerintah tentukan tidak ada pembatasan jaringan internet di Papua bertepatan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), 1 Desember yang akan datang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate menyebutkan pembatasan tidak harus dilakukan selama tidak ada kerusuhan.

“Tidak ada (pembatasan internet),” kata Jhony ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Tuturnya, selama keadaan masih berjalan normal, pembatasan internet benar-benar tidak harus dilakukan. Lagi pula, kata dia, selama ini pembatasan jaringan internet yang dilakukan di Papua dan beberapa wilayah rusuh yang lain demi mencegah munculnya informasi-informasi hoaks yang tersebar luas.

Tapi begitu, disaat ada kericuhan di Papua bertepatan dengan perayaan hari lahirnya OPM di 1 Desember kelak, kata Jhony, pihaknya tidak serta merta bakal memblokir internet di wilayah itu. Pemerintah dapat lebih dahulu mengamankan situasi lewat aparat keamanan.

Lihat juga: Polisi Menangkap 4 Distributor PSK di Kota Bunga Cianjur

“Kami layar saja,” katanya.

“Kami memonitor percakapannya. Bagaimana mutu percakapan dan sampai di tingkat mana bahayanya. Dan kami informasikan ke instansi  terkait untuk melakukan pencegahannya supaya tidak ada sipil disorder, kekacauan di Warga, kata dia.

Kominfo pun, kata Jhony, tidak memiliki persiapan khusus buat menghadapi tanggal 1 Desember kelak. Pemerintah, kata dia selama ini telah mengawasi seluruh wilayah dan bukan hanya Papua. Pemantauan dilakukan selama 7×24 jam.

“Kami kawal teknologi info di Indonesia. Anda tidur, Kominfo tidak tidur. Biar apa? untuk menjaga kedaulatan dan kenyamanan Penduduk, kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berulang kali membawa ketentuan buat memblokir internet di Papua. Pemblokir internet di Papua dan Papua Barat dilakukan pada saat kerusuhan yang berlangsung akhir Agustus silam.

Usai beberapa Minggu, pelayanan internet di 13 kabupaten/kota kembali di buka setelah situasi keamanan dinilai kondusif. Terakhir pada Rabu 11 September sore hasilnya penduduk Manokwari dan Sorong dapat kembali terhubung data internet.

Sementara itu, pelayanan internet juga diblokir saat kerusuhan di Wamena. Pemerintah beralasan pembatasan internet dilakukan demi mencegah arus info hoaks yang berpotensi menambah potensi gesekan di warga meluas.

Polisi Menangkap 4 Distributor PSK di Kota Bunga Cianjur

Jakarta, K24news Indonesia – Bareskrim Mabes Polri menangkap 4 orang terkait dugaan penyaluran Pekerja Seks Komersil (PSK) di Kota Bunga, Cianjur, Jawa Barat. Orang tersebut saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Mereka adlah KJ atau kerap dikenal dengan sebutan Om Grace, As Alias Tante Omel, NS dan YD. KJ dan AS ditangkap pada 23 September lalu.

Sedangkan NS dan YD ditangkap pada 4 Oktober lalu sekitar pukul 01.00 WIB.

“Kami mengamankan 4 pelaku yang patut diduga mempermudah terjadi perbuatan cabul dengan modus merekrut untuk memperkerjakan beberapa perempuan,” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Polri Komisaris Besar Agus Nugroho di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (29/10).

Lihat juga: Pekan Depan, Pencari Suaka Harus Tinggalkan Posko Kalideres

Sedangkan AS, dia sudah merekrut lebih dari 20 orang. Lalu NS dan YD juga berperan sebagai perekrut sekaligus pihak yang menawarkan PSK kepada klien mereka dan menerima pembayaran.

Kasus bermula dari kabar yang marak disebarkan di media sosial di kalangan warga negara-negara di Timur Tengah. Kabar yang tersebar ada tempat perdagangan PSK di Kota Bunga yang umumnya melayani turis-turis Timur Tengah.

Dari pemberitahuan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penyaluran PKS yang melibatkan 6 korban Warga Negara Indonesia (WNI) dan 1 Warga Negara Asing (WNA).

Mereka dikatakan menawarkan turis lokal maupun asing di Kota Bunga untuk membeli jasa yang mereka tawarkan dengan tarif yang bermacam-macam. Untuk PSK WNI di hargai dengan tarif mulai dari Rp 1 Juta sampai Rp 3 juta per malam. Sedangkan PSK WNA dengan tarif Rp 10 juta per malam.

“Dari hasil penyidikan ditemukan fakta para korban ini tidak menerima [Bayaran] sepenuhnya. Mereka hanya menerima 70%,” ujar Agus.

Agus juga menjelaskan, HK yang merupakan WNA dari Maroko sendiri sudah berulang kali datang ke Indonesia sejak tahun 2010 sebelum menjadi PSK. Ketika tengah resah memikirkan kebutuhan hidup di Indonesia HK berkenalan dengan salah satu tersangka. Kemudian dia disalurkan untuk menjadi PSK di Kota Bunga.

Atas perbuatan yang masuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini, keempat tersangka diamankan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 296 KUHP.

Untuk korban atau PSK yang bersangkutan dikatakan sudah dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing.

Lihat juga: Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika