Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Pekan Depan, Pencari Suaka Harus Tinggalkan Posko Kalideres

Jakarta, K24news Indonesia — Pemerintah memberi waktu kepada para pencari suaka untuk meninggalkan gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat sampai pekan depan. Gedung itu selama ini menjadi tempat pengungsian sementara para pencari suaka.

“Tadi hasil rapat dengan Menko Polhukam, Kemensos, dan UNHCR sampai hari Senin (9/9),” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri saat dihubungi, Kamis (5/9).

Taufan mengatakan pihaknya belum bisa mengusulkan terkait apa yang akan dilakukan jika pencari suaka menolak pindah. Namun jika benar terjadi Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam. Selain itu, tempat penampungan tidak akan disediakan lagi.

Lebih lanjut, karena UNCHR belum bisa menemukan solusi dalam rapat itu, maka mereka juga diberi waktu kembali untuk menyelesaikan masalah administrasi.

“Kita kasih waktu UNHCR biar bernegosiasi dengan pengungsi itu,” ujar dia.

Lihat juga: Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika

Dia pun berharap para pencari uaka mematuhi hal tersebut. Dia mengatakan akan terus memberi imbauan.

Pengawasan Jalan Terus

Taufan menambahkan pihaknya akan terus mengawasi para pencari suaka, terutama terkait dimana mereka akan tinggal jika harus pergi dari Kalideres.

Taufan juga menyebut jika para pencari suaka memilih hidup berbaur dengan masyarakat maka mereka harus menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat.

“Contohnya di sini buang sampah ada perda yang melarangnya. Kehidupan bersalam-salaman, sopan santun di sini amat tinggi. Mereka sudah diinformasikan,” kata dia.

Lihat juga: Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

Selain itu, Tuafan menjamin tidak akan membiarkan konflik antara pencari suaka dan masyarakat sekitar terjadi.

“Minimal secara garis besar aktivitas mereka bagaimana kita tahu,” ujar Taufan.

Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Chairul Anwar mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap para pencari suaka di Indonesia.

Hal ini tidak lepas dari kondisi terkini bahwa masih ada sejumlah pencari suaka yang bertahan di eks Gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat meski batas waktu tinggal disana sudah lewat sejak 31 Agustus 2019.

“Tentunya pengawasan yang efektif harus dilakukan oleh imigrasi. Bisa dibantu kepolisian,” ujar Chairul.

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Chairul mengatakan pencari suaka yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan diberi dispensasi. Menurutnya, penindakan menggunakan hukum nasional akan tetap diterapkan.

Selain itu, dia menjelaskan mekanisme penanganan pencari suaka sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Menurutnya Kemenko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator, sedangkan Kemendagri bertugas menyampaikan data dan laporan pengungsi serta menyampaikan pertimbangan kepada Menko Polhukam.

Chairul mengatakan dari pendataan ulang riil di lapangan per Kamis kemarin, ada 390 pengungsi yang masih tinggal di Kalideres.

Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika

Jakarta, K24news Indonesia — Kepolisian menyebut jaringan tokoh separatis Papua, Benny Wenda tersebar di Eropa, Asia Pasifik dan Afrika. Benny disebut menyebarkan berita-berita provokasi ke jaringannya tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuturkan Benny merupakan salah satu dalang yang memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Provokasi dilakukan dengan menyebarkan konten berupa narasi foto dan video.

Lihat juga: Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

“Dia sebagai orang yang memprovokasi melalui konten-kontennya baik narasi-narasi foto, video, itu yang dia sebar di beberapa koneksinya mereka yang ada di Eropa, kemudian di kawasan Asia Pasifik maupun juga ada sebagian di Afrika,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Dedi mengatakan pihaknya telah memantau jejak digital hasil pembicaraan, juga penyebaran konten-konten bernilai provokasi tersebut.

“Itu sudah dipantau untuk jejak digitalnya dari hasil pembicaraan, kemudian konten-konten yang berhasil disebar oleh yang bersangkutan kepada kelompok- kelompoknya,” tuturnya.

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuding Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua, termasuk melakukan mobilisasi diplomatik ke sejumlah negara.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan Benny aktif menyebarkan hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.

Menurut pemerintah, Benny adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politik memisahkan Papua Barat dari Indonesia.

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Sementara itu Benny menuding balik Wiranto tengah berupaya memicu konflik horizontal dengan warga Papua.

“Wiranto gunakan saya. Wiranto adalah penjahat perang yang dicari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kejahatan perang,” kata Benny melalui surat elektronik kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (3/9).

Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, K24news IndonesiaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantk Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Sigit dilantik menggantikan eks Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau yang pensiun per tanggal 1 September 2019. Saat melantik, Anies menyinggung tupoksi Sigit yang nantinya akan mengurusi kawasan pesisir Utara Jakarta atau kawasan reklamasi.

“Kita harapkan bisa menuju itu, upaya memanfaatkan kawasan pesisir. Programnya sudah disiapkan, sedangkan aspek eksekusi akan membutuhkan komunikasi, akan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh komponen,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Selain pemanfaatan kawasan pesisir utara Jakarta, Anies juga menyinggung sejumlah titipan tugas lainnya. Beberapa di antaranya ialah soal transportasi dan isu lingkungan di Jakarta Utara.

Anies berharap agar ada pengembangan transportasi di kawasan Jakut mengingat latar belakang Sigit yang merupakan dari Dinas Perhubungan.

“Kita menginginkan Jakarta Utara benar-benar kawasan pesisir yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang itu semua membutuhkan pantauan kontak dari seluruh jajaran khususnya Wali Kota Jakarta Utara,” sambungnya.

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Anies juga meminta agar Sigit memerhatikan kualitas pendidikan serta kesehatan bagi warga Jakarta Utara. Tidak lupa juga Anies menitipkan agar Jakut memiliki kawasan pariwisata yang lebih baik.

“Saya berharap saudara bisa menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari, wisata internasional di wilayah Jakarta Utara,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

 

Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

 

Jakarta, CNN Indonesia — Personel TNI sampai saat ini masih terus melakukan pengamanan terhadap berbagai objek vital yang ada di wilayah Jayapura, Papua.

“Personel TNI khususnya kita diletakkan di objek-objek vital, pengamanan objek vital,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/8).

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Disampaikan Eko, pengamanan di objek vital itu tetap dilakukan meski saat ini kondisi di Jayapura sudah kondusif dan mulai kembali normal. Pengamanan itu, lanjutnya, sebagai langkah antisipasi jika nantinya aksi massa kembali terjadi.

“Kita antisipasi aksi-aksi, siapa tahu ada aksi susulan atau apa kita amankan,” ujarnya.

Eko mengungkapkan sejumlah objek vital yang dilakukan pengamanan yakni kantor Bank Indonesia di Papua, Pertamina, Kantor Gubernur, pelabuhan, bandara, menara telekomunikasi (BTS), dan sebagainya.

Kantor Dewan Adat Mbaham Matta seusai dibakar massa saat melakukan aksi di Kabupaten Fak – Fak, Papua Barat, Rabu (21/8).

Pengamanan objek vital itu, kata Eko, dilakukan oleh sekitar tiga SSK (satuan setingkat kompi) yang berasal dari Kostrad dan Marinir.

Di sisi lain, Eko menuturkan saat ini upaya pembersihan dampak kerusakan akibat aksi massa juga sudah mulai dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Pembersihan dampak anarkis tadi dilakukan oleh kepolisian,” ucap Eko.

Lihat juga: DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Sebelumya, kegiatan unjuk rasa yang berujung pembakaran sejumlah bangunan terjadi di Jayapura, Papua mulai Kamis (29/8) hingga Jumat (30/8) dini hari.

Dalam aksi itu, massa diketahui melakukan pembakaran sejumlah bangunan, mulai dari kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Bea Cukai, kantor Telkomsel, kantor KPU dan sebagainya.

Terkait aksi itu, kepolisian telah menetapkan 30 orang sebagai tersangka.

Kondisi Jayapura pasca demo ricuh, tepatnya di depan Pasar Mama Mama Papua, Jumat (30/8).

“Ada 30 tersangka,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/8).

Adapun rinciannya adalah 17 orang ditetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP atas dugaan pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebanyak tujuh orang dijerat dengan Pasal 365 KUHP.

Satu tersangka dijerat dengan Pasal 187 KUHP atas tindak pidana pembakaran. Tiga orang dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan dua orang dijerat dengan Pasal 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa senjata tajam.

Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Jakarta, CNN Indonesia — Belasan warga Papua mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat (30/8) malam.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan warga Papua itu tampak menunggu di depan pintu Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Sementara itu, belasan personel kepolisian juga tampak melakukan penjagaan. Bahkan, setiap kendaraan yang akan masuk ke area Mapolda diperiksa oleh anggota.

Lihat juga: DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Belum jelas maksud dari kedatangan warga Papua di Mapolda Metro Jaya. Warga Papua yang berada di lokasi enggan menjelaskan maksud kedatangan mereka.

Namun, kedatangan warga Papua diduga berkaitan dengan kabar penangkapan sejumlah orang oleh pihak kepolisian yang tengah beredar.

Untuk mengkonfirmasi kabar penangkapan, CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi terkait kabar penangkapan.

DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Jakarta, K24News Indonesia – Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan masih jauh. Pemerintah belum mengajukan rancangan undang-undang yang merupakan salah satu syarat awal pemindahan ibu kota.

“Memekarkan kabupaten baru atau otonomi baru itu perlu undang-undang. Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan ibu kota,” kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/8).

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

Selain itu, lanjutnya, sejumlah tahapan juga harus dilalui pemerintah dalam proses memindahkan ibukota. Di antaranya mencabut regulasi yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu kota hingga membuat regulasi terkait status aset negara yang berada di Jakarta.

Pemerintah disebut Yandri tidak bisa memulai pembangunan di lokasi ibu kota baru tanpa membuat regulasi tentang pemindahan ibu kota lebih dahulu.

Yandri berkata pemerintah akan dicap melakukan tindakan penyimpangan uang negara bila melakukan hal tersebut.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Selama belum ada undang-undang, menurut saya, ibu kota belum bisa dipindahkan atau diproses apapun balik ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Selatan,” ungkap sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Berangkat dari itu, Yandri mengatakan wacana pemindahan ibu kota ini perlu pengkajian lebih lama. Pemerintah perlu mengajak dan meyakinkan seluruh fraksi di DPR hingga tokoh masyarakat sebelum merealisasikan wacana tersebut.

“Perlu pengkajian lebih dalam,” tuturnya.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Presiden Jokowi telah berulangkali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Presiden bahkan secara terbuka meminta izin kepada para wakil rakyat dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8) pekan lalu, terkait pemindahan ibu kota.

Dalam kesempatan berbeda Jokowi mengatakan sejumlah lokasi yang sedang dipertimbangkan adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Tengah. Presiden terpilih RI Periode 2019-2024 itu pun masih belum mau menyebut secara gamblang.

BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

Ilustrasi penanganan kebakaran hutan.

Jakarta, K24news Indonesia – Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Kamis (15/8) pada pukul 18.00 WIB, diketahui terdapat 49 titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Titik panas yang diungkap dari data Lapan Fire Hotspot itu terdeteksi berada di tujuh kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Lokasinya yakni Kabupaten Pulang Pisau 21, Barito Selatan 9, Kapuas 8, Barito Timur 4, Kotawaringin Timur 2, Lamandau 2, Seruyan 1, dan Kota Palangkaraya 2.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

BPBD Provinsi Kalimantan Tengah juga melaporkan kualitas udara di Palangkaraya berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat dampak titik panas. Sementara di wilayah lain seperti pangkalan Bun, Sampit dan Muara Teweh menunjukkan kualitas udara baik.

Asap karena karhutla juga mempengaruhi jarak pandang, tercatat di Pangkalan Bun dan Sampit sejauh 9 km, Palangkaraya 6 km, Buntok 5 km, dan Muara Teweh 4 km.

Antisipasi

BPBD Provinsi Kalteng menjelaskan upaya memadamkan api dan titik panas terus dilakukan. Sebanyak 1.512 personel gabungan dari warga, TNI, dan Polri diterjunkan untuk menangani situasi, melakukan operasi pemadaman, dan pendinginan.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Personel di darat juga mendapat bantuan dari petugas udara melalui pengiriman helikopter untuk melakukan pengeboman air dan patroli. Sejumlah helikopter melakukan pengeboman air di beberapa titik, seperti helikopter jenis Mi-7 melakukannya di wilayah Bukit Tunggal dan Marang.

Total 2 sorti pengeboman di wilayah tersebut menghabiskan air sebanyak 160.000 liter atau dengan 40 kali pengeboman.

Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

Ilustrasi kantong plastik.

Surabaya, K24news Indonesia – Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan surat edaran bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang imbauan larangan penggunaan kantong plastik sekal3i pakai, kepada seluruh pelaku usaha di Surabaya.

Imbauan tersebut didasari Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolahan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan upaya pengendalian sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiandi, membenarkan hal tersebut. Menurut dia imbauan itu adalah komitmen Pemkot Surabaya dalam mewujudkan program gerakan Surabaya Zero Waste, utamanya sampah plastik.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Imbauan itu juga disebut sudah mulai disebar dan disosialisasikan ke beberapa pelaku usaha di Surabaya.

“Hari ini mulai kita sebar ke beberapa tempat, seperti mal, restoran, serta pusat perbelanjaan yang banyak menggunakan plastik, demikian juga di pasar tradisional,” kata Eko, Rabu (14/8).

Imbauan larangan kantong plastik itu tidak hanya dilakukan di kalangan pengusaha. Sebelumnya, kata Eko, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) sudah mendorong para pelajar mengganti kemasan air minum dari botol plastik dengan cara membawa tumbler ke sekolah.

Menurutnya, dampak dari penggunaan kantong plastik itu sangat berbahaya bagi kesehatan serta lingkungan, apalagi bila digunakan sebagai pembungkus makanan. Ditambah lagi, plastik juga tergolong bahan yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk terurai.

“Sampah plastik itu bisa sampai 500 tahun baru terurai dan pastinya juga berbahaya apabila dipakai pembungkus makanan,” kata Eko.

Lihat juga: Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Maka itu, dia berharap masyarakat lebih sadar tentang bahaya penggunaan plastik. Pihaknya juga mengaku membutuhkan dukungan dari masyarakat agar mulai membisakan diri membawa kantong yang lebih ramah lingkungan saat belanja.

“Harapannya, masyarakat sudah mulai membisakan diri ketika belanja membawa kantong sendiri,” katanya.

Eko menegaskan akan terus mendorong peran serta masyarakat untuk membangun lingkungan yang sehat. Terutama permasalahan sampah plastik yang kian tahun mengalami banya problematika.

“Untuk mengubah perilaku masyrakat memang tidak mudah, namun secara bertahap Pemkot Surabaya akan terus memberikan edukasi,” katanya.

Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Surabaya, K24new Indonesia — Pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka perkara kasus amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya, tidak kunjung dilakukan Polda Jatim.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan mengatakan tidak juanya pelimpahan tahap 2 itu karena pihaknya mengalami kesulitan untuk menghadirkan para tersangka dalam waktu bersamaan guna diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

“Pemanggilan itu ada kendala kehadiran untuk beberapa tersangka ini. Kan ada beberapa pihak, para tersangka di dalam perkara ini (harus) dipanggil dihadirkan secara bersamaan untuk dilimpahkan secara serentak nantinya,” kata Yusep di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (13/8).

Lihat juga: Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Yusep mengatakan penyerahan berkas tahap 2 ini harus dilakukan secara bersamaan dan sekaligus, tidak bisa 1 persatu atau terpisah. Walaupun begitu, tegas Yusep, polisi akan berusaha secepatnya untuk menyerahkan barang bukti beserta tersangka amblasnya Jalan Gubeng.

“Tinggal pelimpahan saja. Secepatnya dihadirkan, akan kita serahkan. Mudah-mudahan pekan ini bisa kita limpahkan,” kata dia.

Sebelumnya, Kejati Jatim menyatakan berkas kasus Jalan Gubeng sebelumnya telah dinyatakan P-21 sejak Jumat (19/7) lalu. Itu artinya penyidik hanya memiliki waktu sekitar 5-6 hari lagi sebelum perkara dinyatakan P-21 A setelah melakukan pelimpahan tahap 2.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Asep Maryono mengatakan jika setelah 30 hari massa P-21 diterbitkan, penyidik tidak kunjung melakukan penyerahan tahap 2, maka jaksa pun menerbitkan P-21 A yang tenggat waktunya juga sama yakni 30 hari.

“Kalau P21 A, berarti (jangka waktu) 60 hari setelah P-21 pertama diterbitkan, belum ada tahap II, itu kami kembalikan seluruh SPDP dan berkas-berkasnya ke penyidik, itu untuk memberikan ketetapan hukum jangan sampai ini statusnya tersangka terus,” kata Asep saat dikonfirmasi.

Artinya, sambung Asep, jika penyidik tidak juga melakukan pelimpahan tahap II dan membiarkan kasus ini menggantung, maka bisa saja perkara tersebut dinyatakan ditutup.

“Kasus itu bisa ditutup, karena penyidik kan tidak menyerahkan tersangka dan barang bukti, itu tidak ada kepastian hukum, jangan sampai kasusnya menggantung,” ujarnya.

Lihat juga: Polda Banten Catat 139 Rumah Rusak Akibat Gempa

Terkait amblasnya Jalan Gubeng yang terjadi pada 18 Desember 2018, penyidik Polda JatimĀ  telah menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah RH selaku Projek Manager PT Saputra Karya; AP selaku Side Manager dari PT NKE; Bs selaku Dirut PT NKE; RW selaku Manager PT NKE; LAH Selaku Engenering SPV PT Saputra Karya dan AK yang merupakan Side Manager PT Saputra Karya.

Selain itu, sempat juga mencuat nama putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Benardi, dalam kasus tersebut. Fuad juga pernah diperiksa penyidik Polda Jatim sebagai saksi pada 26 Maret 2019.

Kala itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans barung Mangera mengatakan Fuad diperiksa berkaitan dengan perizinan proyek basement RS Siloam, milik PT Saputra Karya, yang diduga jadi penyebab amblasnya Raya Gubeng.

Sementara itu, usai pemeriksaan kala itu, Fuad mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus amblasnya jalan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa kedatangan dirinya hanya memberikan keterangan sebagai saksi.

Para tersangka amblasnya jalan Gubeng Surabaya itu dipersangkakan Pasal 192 ayat 2 KUHP dan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Skenario PLN Menghidupkan Pemadaman Listrik di Jakarta dan Sekitarnya

Jakarta, K24News IndonesiaPerusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim tengah melakukan upaya perbaikan guna menghidupkan daerah-daerah yang listrik nya padam, Minggu (4/8).

Dengan perbaikan yang dilakukan, listrik bisa kembali menyala di Jakarta dalam tempo 3 jam. Sementara untuk Banten dan Jawa Barat bisa nomor dalam waktu 4 hingga 5 jam.

Pelaksana Tugas Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, proses perbaikan dilakukan mulai pukul 16.27 WIB. Listrik yang dialirkan berasal dari Jawa Timur.

“Listrik dari Jawa Timur kemudian masuk ke Saguling dan Cirata,” kata Cahyani di Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Minggu (4/8).

Lihat juga: Polda Banten Catat 139 Rumah Rusak Akibat Gempa

Cahyani mengatakan 2 pembangkitan listrik tenaga air itu punya 2 fungsi yakni sebagai back start dan penstabil daya dan tegangan.

“Tetapi dalam hal ini fungsi sebagai back start karena listrik berasal dari Jawa Timur,” katanya.

Dari 2 PLTA itu, listrik akan masuk ke wilayah Cibinong dan Depok. “Alhamdulillah 16.27 WIB Pasokan masuk ke Gardu Gandul,” ujar Cahyani.

Dari Gandul, pasokan listrik selanjutnya akan ditransmisikan ke PLTU Suralaya di Cilegon dan PLTGU Muara Karang di Jakarta Utara.

Sebelum ke Suralaya, listri akan melewati Legok dan Balajara sehingga sebagian Banten akan normal.

Lihat juga: Anies Baswedan : Tidak Ada Lagi Angkutan Umum Berusia Lebih dari 10 Tahun

“Suralaya ini kapasitasnya mencapai 2800 megawatt dan ini akan memulihkan secara total,” kata Cahyani.

Sementara aliran listrik ke Muara Karang akan diprioritaskan untuk memasok setrum kawasan ibu kota.

Jika lancar, pasokan listrik ke Muara Karang bisa menormalkan wilayah ibu kota dalam tempo 3 pekan.

Lihat juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Menejemen PLN menurut Cahyani memimpin langsung proses perbaikan.

Listrik padam sejam Minggu siang sekitar pukul 11.48 WIB karena gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Kegagalan transfer energi dari timur ke barat ini menyebabkan kegagalan (trip) di seluruh pembangkitan di sisi tengah dan barat jawa.

Gangguan ni mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami listrik padam.