Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Anies Fokus Dengan Pengungsi Sebelum Bicara Penanganan Pascabanjir

Anies

Anies Baswedan bantu korban banjir di Kampung Makassar.

Jakarta, K24news Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan berbicara soal teknis mengenai penanganan banjir yang salah satunya pembenahan drainase Ibu Kota. Anies mengatakan dirinya kini sedang fokus membicarakan pemulihan para pengungsi dan korban banjir lainnya.

“Nanti kita bicarakan recovery dan lain-lain sesudah ini, kami konsentrasi pada memastikan rehabilitasi berjalan dengan cepat,” kata  Anies di Kampung Makassar, Jakarta, Minggu (5/1).

Anies juga mengatakan pihaknya masih lebih mementingkan upaya jangka pendek mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak cuaca ekstrem masih akan terjadi.

Menurut Anies pihaknya konsentrasi terhadap penanganan jangka pendek terlebih dahulu dan pengamanan fasilitas yang mampu mencegah banjir.

“Sekarang konsentrasi kita adalah pengamanan dengan semua sumberdaya yang ada, dengan semua fasilitas yang ada, dengan sistem yang ada. Baru sesudah ini bicara jangka panjang tentang perbaikan,” ucap Anies.

Lihat juga : Banjir Manokwari, Jalur Trans Papua Barat Tertimbun Longsor

Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI saat ini, kata Anies, ialah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan hingga pos pengungsian. Anies memastikan warga dapat mengakses pelayanan kesehatan hingga memakai pos pengungsian jika keadaan masing-masing rumah belum kondusif.

“Bila mereka masih perlu di tempat pos pengungsian, kita fasilitasi terus sampai mereka bisa kembali sepenuhnya ke rumah. Karena ada sebagian yang rumahnya sama sekali belum bisa digunkana,” ucap Anies.

“Jadi salama mereka belum bisa menggunakan, pos kita siap menampung. Tidak ada batas. Sampai mereka bisa kembali di rumahnya masing-masing,” lanjut dia.

Terakhir, Anies enggan disinggung mengenai sinergitas Jakarta dengan kota penyangga dalam antisipasi banjir. Menurut Anies sinergitas tersebut merupakan  tanggung jawab pemerintah pusat.

“Nah, itu kewenangan di kementerian PUPR. Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta. Begitulah sampai ke pengelolaan sungai antar provinsi, maka itu di kelola kementerian PUPR,” ungkapnya..

Lihat juga : Sewindu, Umat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Natalan Di Luar Istana

Ketua PA 212 Bakal Tegur Anies Soal Penghargaan Diskotek

PA 212

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif langkah Pemerintah Povinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada Diskotek Colosseum keliru.

Karena itu, dia mengaku bakal menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Penghargaan terhadap Diskotek jelas keliru,” kata Slamet kepada CNN Indonesia, Minggu (15/12).

Slamet menyebut penghargaan itu keliru sebab diskotek adalah tempat yang bersalah dengan norma agama.

Lihat juga: Ma’ruf: Sistem Khilafah Bukan Di Tolak Tapi Tertolak Di NKRI

“Tempat seperti diskotek sendiri tidak sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal,” ujarnya.

Slamet mengaku pihaknya akan bertemu dengan Anies untuk memberikan teguran terkait pemberian penghargaan tersebut.

“Kami akan menemui Gubernur dan Tabayyun serta tegur secara langsung jika penghargaan itu benar ada,” ucap Slamet.

Pemprov DKI memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha. Untuk kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam, penghargaan itu diberikan kepada Colosseum Club 1001.

Pendapat Slamet itu berbeda dengan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak yang membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga: Tito Karnavian Sindir Pemda ‘Endapkan’ APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank

Yusuf menghitung tidak ada yang aneh dari donasi penghargaan terselip “saya pikir tidak ada barang yang aneh,” ucap Yusuf Martak melalui pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

Kata Yusuf, pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di ibu kota.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarak

“Dan tidak hanya diputuskan oleh gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang-orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap dia.

 

Lantik Wali Kota Jakut, Anies Singgung Kawasan Pesisir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, K24news IndonesiaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantk Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Sigit dilantik menggantikan eks Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau yang pensiun per tanggal 1 September 2019. Saat melantik, Anies menyinggung tupoksi Sigit yang nantinya akan mengurusi kawasan pesisir Utara Jakarta atau kawasan reklamasi.

“Kita harapkan bisa menuju itu, upaya memanfaatkan kawasan pesisir. Programnya sudah disiapkan, sedangkan aspek eksekusi akan membutuhkan komunikasi, akan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh komponen,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Lihat juga: Situasi Papua Kondusif, TNI Tetap Kawal Objek Vital

Selain pemanfaatan kawasan pesisir utara Jakarta, Anies juga menyinggung sejumlah titipan tugas lainnya. Beberapa di antaranya ialah soal transportasi dan isu lingkungan di Jakarta Utara.

Anies berharap agar ada pengembangan transportasi di kawasan Jakut mengingat latar belakang Sigit yang merupakan dari Dinas Perhubungan.

“Kita menginginkan Jakarta Utara benar-benar kawasan pesisir yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang memungkinkan pengembangan transportasi secara besar. Saya berharap kepada Wali Kota Jakarta Utara yang dilantik secara serius memanfaatkan aspek ini,” ujar Anies.

“Kita juga memiliki project yang masih berjalan, mulai dari pembangunan ITF, pembangunan stadion yang itu semua membutuhkan pantauan kontak dari seluruh jajaran khususnya Wali Kota Jakarta Utara,” sambungnya.

Lihat juga: Belasan Warga Papua Sambangi Mapolda Metro Jaya

Anies juga meminta agar Sigit memerhatikan kualitas pendidikan serta kesehatan bagi warga Jakarta Utara. Tidak lupa juga Anies menitipkan agar Jakut memiliki kawasan pariwisata yang lebih baik.

“Saya berharap saudara bisa menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari, wisata internasional di wilayah Jakarta Utara,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

 

Surya Paloh Belum Berniat Calonkan Anies di Pilpres 2024

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan dirinya belum niat untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja semuanya tentu perlu proses karena 2024 masih 5 tahun lagi.

Yang jelas untuk saat ini Surya sama sekali tidak memiliki niatan mencalonkan Anies untuk maju di Pilpres.

“Prosesnya nanti kita lihat. 2024 masih panjang, 5 tahun lagi. Kalau sekarang (mencalonkan Anies) belum ada niat,” kata Surya saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Surya menyebut hubungan dan kedekatannya dengan Anies ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Maka saat keduanya bertemu di DPP NasDem beberapa waktu lalu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi dengan Pilpres 2024.

Lihat juga: JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Soal kedekatan, Surya menyebut tidak cuma Anies saja. Rival Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan tokoh lain yang turut dekat dengan dirinya.

“Dua-duanya ini adalah adik saya, semua pihak tahu saya pendukung Ahok untuk jabatan Gubernur DKI,” kata Surya.

Usai Ahok kalah di Pilgub dan Anies akhirnya menjadi Gubernur, Surya mengaku tidak pernah bertemu lagi dengan Anies. Baru kemudian pada Juli lalu Anies memang mengajak bertemu untuk sekedar bersilaturahmi dan santap siang bersama.

Lihat juga: Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Usai santap siang banyak awak media yang bertanya apakah dia mau mencalonkan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Secara spontan Surya mengaku langsung menjawab kemungkinan iya jika Anies memang punya potensi sebagai Capres 2024.

“Wartawan tanya tadi ngomong apa saja, apa mau calonkan Anies 2024, sejujurnya saya juga jawab spontan,” kata Surya.

 

Anies Baswedan : Tidak Ada Lagi Angkutan Umum Berusia Lebih dari 10 Tahun

Jakarta, K24news IndonesiaGubernur DKi Jakarta Anies Baswedan lewat Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualiatas Udara akan melarang kendaraan umum berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di jalanan ibu angkutan yang berusia lebih dari 10 tahun.

“Mulai tahun ini kita akan tuntaskan, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi. Ini kita akan strict di tahun 2020,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/2).

Lihat juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Sedangkan untuk kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun, Anies akan melarang beroperasi pada 2025.

Menurut Anies, kendaraan pribadi diberi waktu lebih lama untuk mempersiapkan larangan tersebut lantaran pihaknya ingin masyarakat benar-benar siap dan tidak melanggar.

“Kita punya periode waktu 6 tahun untuk masyarakat bersiap, bahwa kendaraan yang bisa beroperasi di Jakarta hanya kendaraan yang usianya dibawah 10 tahun,” jelas dia.

“Karena itulah kita tarik di tahun 2025 sehingga ada ancang-ancang waktu,” tambahnya.

Lihat juga: Masalah Sampah di Jakarta, Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

Anies lebih lanjut menjelaskan pihaknya ingin agar penerapan aturan itu dibarengi dengan komitmen meremajakan kendaraan umum.

Dalam Ingub tersebut, Anies ingin agar Kepala Dinas Perhubungan untuk mempercepat peremajaan 10.047 moda transportasi umum di Ibu Kota.

“Kalau kendaraan nyaman AC-nya berfungsi maka orang mau pindah kendaraan roda, di bonceng atau pribadi ke kendaraan umum karena kenyamanannya ada. Untuk nyaman kendaraan umumnya harus baru,” ucap Anies.

Dalam Ingub itu Anies juga menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga agar mempercepat pembangunan trotoar di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung yang dilalui angkutan umum pada 2020.

Lihat juga:1.155 Pengungsi Asing Menempati Penampungan Mantan Gedung Kodim

“Kepala Dinas Marga Provinsi DKI Jakarta agar melakukan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki,” mengutip bunyi Ingub poin 4 butir a.

Sambil mempercepat pembangunan, Anies meminta agar Dinas Perhubungan membuat rekayasa lalu lintas di wilayah yang sedang dibangun trotoar.

 

Masalah Sampah di Jakarta, Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

k24NEWS.ME, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sedang menyusun roadmap pengelolaan sampah di ibu kota. Dia menyatakan itu menanggapi studi banding yang dilakukan anggota DPRD DKI ke Surabaya, Jawa Timur, mencari solusi penanganan sampah Jakarta.

Anies mengatakan sedang mempersiapkan perubahan pengelolaan sampah dengan roadmap itu karena gubernur DKI sebelumnya dinilai tidak fokus. “Kami merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta,” ujar dia di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli 2019.

Sebelumnya, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI, Bestari Barus, melakukan studi banding mengenai pengelolaan sampah ke Surabaya, Jawa Timur. Politikus Partai NasDem itu bahkan bertanya apakah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin diboyong ke Jakarta agar masalah sampah teratasi.

Lihat juga: 1.155 Pengungsi Asing Menempati Penampungan Mantan Gedung Kodim

Dalam video yang beredar di media sosial, Risma tertawa mendengar penuturan kalau DKI memiliki anggaran soal sampah sampai Rp 3 triliun. Dalam video lainnya, menanggapi isi video yang pertama, Risma menyatakan siap membantu kalau DKI membutuhkan.

Tentang ajakan memboyong Risma ke Jakarta itu, Anies merasa itu sebagai serangan terhadap dirinya dari Bestari. “Jadi yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya menyerang gubernur sekarang tapi malah justru menyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi hati-hati tuh Pak Bestari,” kata Anies menuturkan.

PKS Sebut Cawagub DKI Mandek Karena Belum Diteken Prabowo

Prabowo

PKS dan Gerindra sudah menyetujui dua nama untuk menjadi cawagub DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, namun administrasi menunggu tanda tangan Prabowo.

Jakarta, K24News Indonesia – Nama Calon Wakil Gubernur DKI hingga kini belum diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PKS menyebut administrasi nama masih tersandung di Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang belum mendatanganinya.

“Saat ini kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra,” kata Ketua DPW DKI Jakarta, Syakir Purnomo kepada CNN, Rabu (27/2).

PKS dan Gerindra DKI diketahui sudah menyetujui 2 nama menjadi cawagub DKI. Mereka adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Administrasi 2 nama itu, kata Syakir sudah selesai di tingkat Jakarta.

“Yang tanda tangan sudah Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, Ketum dan Sekum DPW PKS DKI dan Presiden serta Sekretaris Jenderal DPP PKS,” ujar dia.

Lihat juga: Kunjungi Cilacap, Jokowi Dapat Bambu Sakti dari Warga

Syakir berharap tanda tangan bisa berjalan dengan lancar. Sehingga bisa segera diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diberikan kembali ke DPRD DKI.

“Tinggal isi nama, dan hari itu juga kita kirimkan ke DKI,” tutup Anies.

Lihat Juga: Erick Thohir Sebut Pidato Kebangsaan Jokowi Tidak Tiru Prabowo

Jika Mundur Capres Prabowo Subianto Terancam Penjara dan Denda

Prabowo-Sandi

K24NEWS.ME – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada kewajiban yang harus dipenuhi Prabowo Subianto berencana mengundurkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Prabowo Subianto - Sandiaga uno

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandi Djoko Santoso menyatakan Prabowo Subianto bakal mengundurkan diri sebagai Capres jika terjadi banyak kecurangan selama Pilpres 2019 berlangsung.

“Kami belum berkomentar tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Wahyu dikantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

Merujuk dari UU No 7 tahun 2017 Pasal 236 ayat (2). Paslon atau salah seorang dari paslon dilarang mengundurkan diri jika sudah ditetapkan sebagai peserta Pilpres 2019 oleh KPU. Sejauh ini, KPU telah menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon nomor urun 01 dan Prabowo-Sandi sebagai paslon nomor urut 02.

Lalu pada Pasal 552 Ayat (1), setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran pertama akan diberikan hukuman.

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak adalah 50 miliar rupiah.”

Pada Pasal 553 Ayat (1) setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran kedua juga akan dikenakan hukuman.

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.”

Sebelumnya, melalui pemberitaan di sejumlah media massa, Djoko Santoso mengatakan Prabowo bakalan mengundurkan diri sebagai capres atau peserta Pilpres 2019. Djoko mengaku bakal mendukung Prabowo jika itu benar-benar dilakukan.

Langkah itu akan diambil jika kecurangan marak terjadi selama rangkaian Pilpres 2019 berjalan. Salah satu potensi kecurangan yang dilihat Djoko yakni soal penyandang disabilitas mental yang diperbolehkan mencoblos.