Tag: Joko Widodo- Ma’ruf Amin

K24News – Pengacara Abu Barak , Achmad Michdan, mengatakan bebas bersyarat sudah didapatkan kliennya sejak 13 Des 2018. Dan bahwa Abu akan teguh pada pendiriannya (menolak bebas bersyarat)”.

“Gak ada urusannya saya, mau ditahan besok, lusa, sampai seterusnya, gak ada masalah buat beliau, kan selalu bilang begitu.”

Achmad ditanya komentarnya setelah Presiden Jokowi mengatakan dia tidak akan “tabrak hukum” terkait rencana pembebasan Abu dengan menekankan menandatangani dokumen setia kepada NKRI sebagai hal mendasar.

Jokowi mengatakan rencana pembebasan itu didasarkan pada aspek “kemanusiaan” karena usia dan kesehatan Ba’asyir. Namun dia menekankan “Kita ini juga ada sistem hukum yang harus kita lalui, ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan syarat.”

“Nah, syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau ndak kan saya nggak mungkin nabrak. Ya kan? Contoh, setia pada NKRI, setiap pada Pancasila, itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali,” kata Jokowi kepada para wartawan Selasa (22/01).

Dia juga mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, tengah mengkaji lebih lanjut.

Namun Achmad Michdan mengatakan dengan harus menandatangani dokumen taat kepada Pancasila, kondisi kembali seperti semula.

“Syarat yang mau dianulir itu yang sebetulnya menjadi kebijakan Pak Yusril, kebijakannya Pak Jokowi yang sudah dikonsultasikan ke Pak Yusril. Kalau itu pakai syarat lagi, sama kembali normal. Siapapun bisa itu, tidak perlu musti harus kebijakannya presiden untuk membebaskan,” kata Achmad.

Abu Bakar Beralasan

Dia juga menambahkan bahwa Ba’asyir juga mengatakan “kecintaan terhadap negara merupakan bagian dari iman.”

“Gak bisa diragukan. Bahkan dia ngomong kemarin, saya amat mencintai negara, bangsa serta rakyat Indonesia, itu statement saat kunjungan Yusril,” kata Achmad.

“Kan tinggal ditafsirkan, bahwa kecintaan terhadap negara kan lebih fleksible.. misalnya keyakinan kepada Islam dan kepada Pancasila dan barang kali itu tidak masalah. Kalau bicara Pancasila seolah-olah Islamnya tidak ada.. mestinya pandai ditafsirkan dan jangan kaku,” katanya lagi.

Menko Polhukam Wiranto dalam keterangan kepada pers Senin (21/01) menyatakan pembebasan Ba’asyir masih perlu pertimbangan terlebih dahulu, ” Dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya.”

Wiranto mengatakan Presiden Jokowi sangat memahami permintaan keluarga yang meminta Ba’asyir segera dibebaskan dengan alasan kesehatan.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehesif guna merespons permintaan tersebut,” ujar Wiranto.

Jumat (18/01) lalu, Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penasehat hukum pasangan capres Presiden Jokowi-Ma’ruf menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan pembebasan “tanpa syarat” kepada Abu Bakar.

Pembebasan dilakukan dengan alasan kemanusiaan, karena Ba’asyir dinilai sudah terlalu tua dan sudah menjalani 2 pertiga masa hukuman.

Ba’asyir sendiri di penjara untuk kedua kalinya tahun 2011 lalu, setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pendanaan pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, Mahfud MD, menulis melalui Twitternya mengatakan tidak mungkin Ba’asyir bebas murni.

“Tak mungkin Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni sebab bebas murni hanya dalam bentuk putusan hakim bhw ybs tak bersalah. Yang mungkin, sesuai dengan hukum yang berlaku, ABB hanya bisa diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi,” cuit Mahfud.

Twitter Mahfud MD

Tak mungkin Abu Bakar Baasyir (ABB) dikeluarkan dgn bebas murni sebab bebas murni hny dlm bentuk putusan hakim bhw ybs tak bersalah. Yg mungkin, sesuai dgn hukum yg berlaku, ABB hanya bs diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dgn syarat2 tertentu yg hrs dipenuhi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 21, 2019

Dalam wawancara terpisah terkait rencana pembebasan Ba’asyir, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, menyatakan bahwa rencana pembebasan ini dilakukan untuk membuang stigma Jokowi anti-Islam.

Abu Bakar telah menjalani 9 tahun dari hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan padanya pada 2011 karna mendanai pelatihan terorisme di Aceh.

Ba’asyir menolak menandatangani dokumen taat kepada Pancasila sebagai syarat pembebasan setelah menjalani 2 pertiga hukuman.

Namun dia mendapatkan “keringanan” dari Presiden Jokowi dengan pertimbangan “Kemanusiaan”.

“Kita membuang stigma yang sampai saat ini menyatakan Pak Jokowi itu tidak dekat dengan umat Islam, kan ternyata tidak terbukti,” ungkap Irfan.

“Melakukan kriminalisasi ulama, tidak ada kan? dengan seperti ini kan, itu menampik semuanya,” lanjutnya.

Meski demikian, Irfan seperti anggota TKN lainnya bersikukuh bahwa pembebasan Ba’asyir bukan untuk kepentingan elektoral. “Ya itu tadi,  karena kemanusiaan, kita berharap melihat dari sudut pandang aja.”

Untuk Tarik Simpat Muslim Konsevatif

Hurriyah, pengamat politik Universitas Indonesia, memandang terdapat motif politik di balik keputusan pembebasan Ba’asyir.

“Ketika suasananya adalah kontestasi elektoral, maka pertimbangan elektoral masuk disitu,” ujar Hurriyah.

Menurutnya, Jokowi memberikan pembebasan “tanpa syarat” kepada Ba’asyir karena tengah menyasar pemilih Muslim konservatif.

Target suara itu dipilih karena jumlah suara ceruk tersebut cukup signifikan dibanding yang lainnya.