K24News.me

Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Tag: Jokowi

Pemimpin Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes

Pemimpin Projo

Jakarta, K24news Indonesia – Sang Ketua umum penataan kemasyarakatan partisan  Joko Widodo Pemimpin Projo, Budi Arie Setiadi menyinggung soal jabatan wakil menteri desa dan pembangunan area terlalaikan yang diembannya saat ini. Budi mengaku sebetulnya tidak ingin jabatan tersebut.

Katanya ia lebih terbawa menjadi wakil menteri pertahanan yang kini dipimpin mantan rival Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto.

Bertepatan saya ditugaskan menjadi wamendes, terimakasih Pak Jokowi. Tapi saya katakan ke Pak Presiden Jokowi saya sebetulnya mau jadi wamenhan,” kata Budi di hadapan Presiden dalam pidato pembuka Kongres Projo II di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu (7/12).

Sebutan Budi pun langsung menuai galak tawa dari segenap delegasi kongres Projo yang hadir. Budi kembali menyambung pidatonya.

Lihat juga: SBY Disebut Bakal Berikan Sikap Politik Bulan Ini

Ia mengaku tidak diberi izin menjadi wakil menteri pertahanan dengan alasan takut jatuh cinta.

“Tapi bagi saya tidak diberi karena takut saya jatuh cinta,” kata Budi yang kembali disambut tawa peserta.

Namun, Budi tidak menguraikan maksud jatuh cinta yang disebutkannya tertulis terlerai dari itu, Budi mebahasakan kongres kedua Projo ini merupakan momentum unifikasi pasca-Pilpres 2019.

Tapi dia mengungkapkan kongres dibentuk untuk memberi dukungan penuh dari organ Projo menjelang kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin 5 tahun kedepan.

Lihat juga: Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila

Kami ikut mendukung visi Indonesia berkembang pada pemerintahan 2019-2024. Nah untuk sukses perlu apa, ya perlu keberanian. Mana ada mau maju takut dan ragu-ragu. Kalau mau maju ya harus berani,” ucap dia.

dia menambahkan selama Jokowi masih jadi pemimpin, Projo bakal selalu berada di belakang memberi dukungan.

Kami dukung penuh Jokowi untuk hanya 2 periode. Walau dalam hati kecil jangankan dua tiga periode, lima juga mau. Tapi saya yakin Pak Jokowi tidak serakah orang nya,” ucap Budi.

Kongres kedua Projo berlangsung 2 hari yaitu Sabtu-Minggu (7-8/12). Pembukaan kongres dilakukan hari ini dihadiri dan dibuka langsung Jokowi.

Selain membahas strategi Projo pengawal kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kongres juga menjadi agenda pemilihan struktur baru Projo 2019-2024.

Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila

Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan yang dibuat kementerian/lembaga terkandung nilai-nilai Pancasila. Jokowi menyebut para pimpinan instansi pemerintah harus memegang teguh ideologi tersebut.

“Saya meminta, agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus nampak. Ideologi Pancasila itu harus nampak di situ. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/12).

Jokowi mengklaim kebijakan yang dirinya bentuk selama ini memiliki nilai-nilai Pancasila. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan program keluarga harapan (PKH).
“Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ. kemanusiaan, prikemanusiaan. Ada di situ,” ujarnya.

Lihat juga: Tahajud Bersama, Massa Reuni 212 Doakan Rizieq Bisa Pulang

Kemudian, kata Jokowi, kebijakan BBM satu harga di wilayah Papua juga terkandung nilai Pancasila.

“BBM satu harga ada ideologinya di situ. Saya jawab ada, saya pastikan ada, keadilan sosial ada di situ,” tuturnya.

Jokowi mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur juga memiliki nilai Pancasila. Menurutnya, jangan hanya melihat kebijakan itu secara fisik maupun dampak ekonominya saja.

“Ini adalah mempersatukan, di situ ada persatuannya. Jadi harus dinampakan seperti itu,” ujarnya.

“Coba lebih dalami lagi, akan muncul ideologi-ideologi, yang setiap program bapak ibu sekalian munculkan ada rasa ideologi Pancasilanya,” kata mantan wali kota Solo tersebut.

Namun, bagi Jokowi, yang tak kalah penting adalah membumikan Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila ini harus bisa ditransfer kepada anak-anak muda, yang saat ini mencapai 129 juta jiwa.

Ia menginginkan penyebaran Pancasila dilakukan secara masif dan kuat melalui media komunikasi dan sosial yang digandrungi anak-anak muda.

“Ideologi Pancasila sekarang ini memang harus kita sebarkan. Kita banjiri narasi-narasi besarnya lewat barang-barang (alat komunikasi dan media sosial) ini,” ujarnya.

DPR Sebut Pemerintah Belum Ajukan RUU soal Ibu Kota Baru

Jakarta, K24News Indonesia – Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan masih jauh. Pemerintah belum mengajukan rancangan undang-undang yang merupakan salah satu syarat awal pemindahan ibu kota.

“Memekarkan kabupaten baru atau otonomi baru itu perlu undang-undang. Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan ibu kota,” kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/8).

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

Selain itu, lanjutnya, sejumlah tahapan juga harus dilalui pemerintah dalam proses memindahkan ibukota. Di antaranya mencabut regulasi yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu kota hingga membuat regulasi terkait status aset negara yang berada di Jakarta.

Pemerintah disebut Yandri tidak bisa memulai pembangunan di lokasi ibu kota baru tanpa membuat regulasi tentang pemindahan ibu kota lebih dahulu.

Yandri berkata pemerintah akan dicap melakukan tindakan penyimpangan uang negara bila melakukan hal tersebut.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Selama belum ada undang-undang, menurut saya, ibu kota belum bisa dipindahkan atau diproses apapun balik ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Selatan,” ungkap sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Berangkat dari itu, Yandri mengatakan wacana pemindahan ibu kota ini perlu pengkajian lebih lama. Pemerintah perlu mengajak dan meyakinkan seluruh fraksi di DPR hingga tokoh masyarakat sebelum merealisasikan wacana tersebut.

“Perlu pengkajian lebih dalam,” tuturnya.

Lihat juga: Polda Jatim Kesulitan Panggil Tersangka Jalan Gubeng Amblas

Presiden Jokowi telah berulangkali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Presiden bahkan secara terbuka meminta izin kepada para wakil rakyat dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8) pekan lalu, terkait pemindahan ibu kota.

Dalam kesempatan berbeda Jokowi mengatakan sejumlah lokasi yang sedang dipertimbangkan adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Tengah. Presiden terpilih RI Periode 2019-2024 itu pun masih belum mau menyebut secara gamblang.

Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Badung, Bali, K24news Indonesia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan lokasi Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, yang juga merupakan tempat perhelatan Kongres V PDIP pada 8 Agustus 2019.

Dia menyebut wajar apabila PDIP yang memiliki akar historis dan basis massa yang kuat di Bali mengadakan kongres di Pulau Dewata itu.

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

“PKB menggelar Muktamar di Bali, setelah 12 hari yang lalu PDIP menggelar kongres di Bali. Saya kadang-kadang mikir, PDIP kan punya alasan kuat gelar kongres di Bali, karena basis terkuat PDIP di Bali,” kata Jokowi kala berpidato di Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, Jokowi mempertanyakan tujuan utama PKB menggelar Muktamar di Bali. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperkirakan bahwa PKB bertujuan untuk meraup suara besar di Bali pada Pemilu berikutnya.

“Saya tidak tahu alasannya apa. Saya nebak-nebak, jangan-jangan PKB ingin memperoleh suara besar di Bali,” kata dia.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Hati-hati Pak Gubernur [Bali I Wayan Koster], hati-hati, Ketua DPD-DPD [PDIP] hati-hati,” tambah Jokowi sambil disambut tertawa. Diketahui, Wayan Koster juga merupakan Ketua DPD PDIP Bali.

Jokowi mengatakan sudah sewajarnya apabila PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin ingin memperkuas jangkauan suaranya di Bali. Dia mengatakan PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin yang memiliki kedekatan dengan para pemeluk agama Hindu dengan prinsip pluralisme.

“Dan tujuan akhirnya untuk persatuan dan kebangkitan bangsa,” kata Jokowi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2019 di Bali, PDIP menjadi jawara dengan raihan 1.257.590 suara. Sementara, PKB hanya ada di posisi 8 dengan apaian 49.695 suara.

Prabowo Bertemu Jokowi,Ibu Pepes Selalu Memberikan Dukungannya

Pepes

Jakarta, K24news Indonesia – Partai Ibu mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno (Pepes) mengatakan dia terus mendukung Prabowo meskipun telah ada pertemuan dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam skala besar, kami sekarang mendukung persatuan Indonesia, jadi kami terus mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi karena kami percaya mereka berdua percaya pada Indonesia, jadi kami mendukung,” kata Presiden Pepes. Wulan, saat dihubungi CNN, Minggu (14/7).

Pertemuan mendadak antara Prabowo dan Jokowi pada hari Sabtu memicu berbagai reaksi. Sebagian besar menyambut pertemuan yang akan menghilangkan pertengkaran politik antara kedua komunitas dalam pemilihan presiden kemarin.

Namun, beberapa sukarelawan bantuan Prabowo-Sandi kecewa dengan pertemuan ini. Mereka menganggap bahwa Prabowo mengkhianati janjinya sendiri dan juga para pengikutnya.

Lihat juga: Ahmad Dhani: Saya akan memotong alat kelamin jika Jokowi menang

Akun Twitter Partai Gerindra bahkan dibanjiri ucapkan kekecewaan para pendukung Prabowo terkait pertemuan tersebut. Beberapa netizen yang mengaku relawan Prabowo-Sandi bersumpah tidak akan mendukung kedua lagi.

Sementara itu, Wulan menjelaskan bahwa Pepes tidak kecewa dengan keinginan politik Prabowo untuk berdamai dengan Jokowi. Dia mengatakan Pepes terus berjuang untuk “memberdayakan masyaraka”.

“Dialah yang telah memutuskan untuk membuat keputusan politik, dan kami percaya bahwa keputusan Pak Prabowo dan timnya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Wulan.

“Ini harus menjadi kasus (mendukung pertemuan Prabowo-Jokowi) karena semuanya memiliki visi bangsa yang lebih luas daripada kita,” tambahnya.

Lihat juga: Kubu Jokowi Siap Memecahkan Argumen Tim Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan juru bicara Pemenang Korps Nasional (BPN), mengatakan keputusan Prabowo untuk bertemu Jokowi kemarin didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.

Dahnil yakin bahwa Prabowo tidak akan pernah mengkhianati pengikutnya hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi, seperti lowongan.

“Kepentingan adalah untuk kepentingan seluruh bangsa, saya percaya pada komitmen nasional pak Prabowo, dan dia tidak akan pernah mengkhianati harapan para pengikutnya untuk memiliki kursi menteri, misalmya.” kata Dahnil. Dalam video yang diposting di akun pribadi YouTube-nya.

Dahnil mengatakan alasan pertemuan prabowo dengan Jokowi kemarin adalah untuk menghapus balas dendam politik di masa depan, terutama antara pendukung kedua belah pihak.

Kubu Jokowi Siap Memecahkan Argumen Tim Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Tim Prabowo
Tim Prabowo

Jakarta, K24news Indonesia – Joko Widodo-Ma’ruf Amin, anggota tim kampanye nasional. Mengatakan ia siap bersaing dengan data dan argumen terhadap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan konflik antara pemilihan presiden 2019 dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam PHPU ini, kubu Jokowi-Ma’ruf telah menjadi kelompok terkait.

Jokowi-Ma’ruf juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya siap untuk menghadapi dan memecah berbagai argumen yang akan disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi.

“Tentu saja, ada banyak hal yang akan mudah kita pecahkan. Seperti data yang dikirimkan,” kata Ace kepada Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (6 of 13).

Dia juga menyentuh pada smallum awal kamp Prabowo-Sandi dengan bukti tautan berita. TKN juga siap untuk menanggapi petitum yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto, mengenai status Ma’ruf Amin di dua bank yang dimiliki ISIS.

“Jika sekarang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Maka kami cukup bersedia memperjuangkan data dan perdebatan tentang gugatan yang mereka ajukan dalam persidangan,” kata politisi Golkar.

Lihat juga: Ngabalin: PAN memiliki visi yang sama dengan pemerintah Jokowi

Ace menegaskan kembali status Ma’ruf sebagai dewan pengawas Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Menurut dia, karena dua badan tersebut adalah anak perusahaan milik negara, mereka tidak dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang, sebagai karyawan BUMN.

“Kami akan dengan mudah mematahkan argumen ini dan menyadari bahwa KPU telah mengklarifikasi posisi Ma’ruf sebagai dewan pengawas syariah di dua bank syariah, dan menurut peraturan saat ini telah dipertanyakan dan Bawaslu kata anak perusahaan publik itu bukan BUMN, “katanya.

Di sisi lain, Ace berkomentar tentang masalah dana kampanye Jokowi oleh Bambang. Dia percaya bahwa bukti tidak akan memperkuat persidangan di Mahkamah Konstitusi juga.

Lihat juga: Menteri Pertahanan Peduli Senior dan Junior-nya di TNI Terkait 22 Mei

Karena, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, bidang dan bidang Mahkamah Konstitusi menyangkut benda-benda dalam bentuk hasil penghitungan.

“Karena ini harus menjadi alat bukti yang disorot misalnya dalam hasil perhitungan suara. Bukti Formulir C1 atau saksi diperlukan jika itu menjadi gelembung suara, itu hanya menjadi objek ke Pengadilan”, katanya.

TKN telah menyiapkan 33 pengacara untuk menangani penuntutan tim hukum Prabowo-Sandi. TKN juga menyatakan siap memperkuat argumen yang disampaikan oleh KPU Bawaslu.

“Kami sangat siap,” kata Ace.

Sandiaga Uno Nilai Tim Pemantau Pencaci Jokowi Kurang Kerjaan

Jakarta, K24news Indonesia — Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno menyebut tim hukum nasional yang akan dibentuk oleh Menteri Koordinator Badan Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebagai tim kurang kerjaan. Tim itu untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum, pihak yang mencerca dan memaki Presiden Jokowi.

“Saya enggak mau suudzon takutnya nanti kita membuat kerjaan yang sangat tidak perlu kaya kurang kerjaan saja,” kata Sandi usai menggelar buka puasa bersama di kediaman Ibunya, Mien Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

Kata Sandi, tim itu tak perlu dibentuk sebab tim ini berpotensi hanya menghambur-hamburkan uang negara.

“Padahal sudah ada netizen yang budiman, kalau tokoh-tokoh itu ada omongan kan langsung dinilai sama netizen yang budiman,” kata Sandi. “Kalau ada badan lagi nanti menurut saya akan ada tambahan lagi untuk anggaran. Negara sudah banyak pengeluaran dan menurut saya bukan prioritas.”

Lihat juga: Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Sandi menyebut ide untuk membentuk tim yang dikatakan Wiranto itu sebagai ide yang sangat usang. Tak segan-segan Sandi bahkan menyebutnya sebagai sesuatu dari zaman lama atau dia menyebutnya dengan istilah zaman old.

Hal ini menurut Sandi sengaja dibentuk untuk membungkam tokoh-tokoh lama yang memang senang mengungkapkan ketidaksetujuannya pada pemerintah.

“Saya tegas saja, itu menurut saya cara-cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh, enggak apa-apa biar para tokoh bicara kalau tokoh bicara kan ada Undang-undang ITE, ada Undang-undang yang berlaku di masyarakat,” katanya.

Lihat juga: Punya Kepentingan di Pileg, Buruh Awasi Keberadaan C1

Tim hukum nasional tersebut nantinya akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari perguruan tinggi. Wiranto mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.

Wiranto berjanji akan memastikan pemerintah akan mengimplementasikan aturan-aturan dan sanksi tersebut secara adil. Ia berkata tak ada perlakuan khusus bagi tokoh manapun yang melanggar aturan hukum.

Jokowi Kampanye di Manado, Pendukung Pasang Flashlight

Jokowi

Jokowi Kampanye di Manado, Pendukung Pasang <i>Flashlight</i> Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo saat kampanye terbuka di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (25/3/2019).

Manado, K24news.me Indonesia – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dijadwalkan tiba di Manado, Sulawesi Utara, pada pukul 18.45 Wita, Minggu (31/3). Namun malam ini Jokowi diperkirakan tidak menggelar kampanye terbuka karena kehadirannya telah melebihi batas waktu ketentuan KPU soal kampanye.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Sulawesi Utara, Frangky Wongkar mengatakan Jokowi hanya akan menjalankan agenda kenegaraan.

“Tidak ada kampanye, tapi 9 partai pendukung dan masyarakat pendukung tetap akan menyambutnya,” ujar Frangky saat dihubungi CN, Minggu (31/3).

Lihat juga: AHY Banggakan Program Sosial SBY di Depan Prabowo

Frangky memperkirakan sekitar ribuan pendukung akan menunggu Jokowi di ruas jalan Ring Road. Mereka akan menyalakan lampu di ponsel masing-masing secara bersamaan ketika Jokowi melintasi jalan tersebut.

“Para pendukung akan menyalakan flashlight secara bersama-sama saat Jokowi lewat. Flashlight dinyalakan dari cahaya handphone atau senter handphone,” kata Frangky.

Ajakan menyambut Jokowi dengan flashlight juga beredar di media sosial.

Malam ini Jokowi dijadwalkan akan memberi pengarahan kepada peserta Konferensi Gereja dan masyarakat PGI. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan bermalam di Manado dan berencana melanjutkan perjalanan pada Senin (1/4) pagi.

Lihat juga: 10 Years Challenge, Siasat Komunikasi Ma’ruf dengan Milenial

Jokowi: Hasil Survei Di Jabar Sudah Menang, Tapi Tipis Banget

Jokowi optimistis

Jokowi optimistis bisa membalikkan keadaan di Jawa Barat setelah pada Pilpres 2014 lalu dikalahkan Prabowo di Tanah Pasundan.

Jakarta, K24News Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hasil survei internal dirinya bersama Ma’ruf Amin sudah unggul dari pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno di wilayah Jawa Barat. Namun Jokowi mengakui keunggulan atas pasangan Prabowo-Sandi masih sangat tipis.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para Relawan Balad Jokowi dalam acara parahyangan Bersatu, di Vila Istana Bunga, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/3).

“Kalau kita lihat, hasil survei sekarang itu sudah lewat. Alhamdullilah sudah menang tapi tipis banget. Tugas kita semuanya agar itu jadi kemenangan yang tebel banget,” kata Jokowi disambut riuh para relawan.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci hasil survei internal yang dia singgung. Hal itu disampaikan Jokowi untuk merespons hasil sejumlah lembaga survei yang belakangan masih mengunggulkan Prabowo di Jawa Barat.

Lihat juga: Pakde Karwo Nilai Andi Arief Elegan Mundur Dari Wasekjen PD

Jokowi menyadari pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dirinya kalah di Jabar. Saat itu, kata calon presiden nomor 01 pihaknya hanya memperoleh 40,22% suara, sementara pihak lawan Prabowo-Hatta mendapat 59,78% suara.

Namun Jokowi optimistis pihaknya bisa memang di Tanah Pasundan pada Pilpres 2019. “Saya yakin di 17 April kita akan memenangkan Provinsi Jawa Barat, atas Izin Allah,” ujarnya yang mengenakan ikat kepala khas Sunda warna Hitam.

Lihat juga: Ditolak, Rocky Gerung Tetap Akan Menggelar TalkShow Di Jember

Ajak Relawan Lawan Hoaks

Jokowi lebih lanjut mengajak para relawan untuk berani melawan hoaks alias kabar bohong serta fitnah yang disebarkan kepada masyarakat. Menurutnya, hoaks dan fitnah saat ini tidak hanya disebar lewat media sosial, tetapi juga dari pintu ke pintu.

“Jangan sampai, coba dilihat di media sosial isinya hoaks, tidak hanya di dunia maya, sekarang dari pintu ke pintu” kata Jokowi.

Lihat juga: Ali Mochtar Ngabalin Mengaku Salat 2 Rakaat Dengar Andi Arief Ditangkap

Jokowi meminta para relawannya untuk cepat menangkis hoaks dan fitnah dengan cepat. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada relawan tidak takut melawan hoaks dan fitnah yang terus disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan takut lawan yang namanya hoaks, kabar fitnah, kabar bohong, harus kita lawan. Kalau tidak kita lawan dipikir kita takut. Harus dijelaskan dengan fakta-fakta, harus dijelaskan dengan data-data.” ujarnya.

Terowongan Nanjung Atasi Banjir 3 Kecamatan Di Bandung

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di lokasi proyek terowongan Nanjung, Bandung pada Minggu (10/3).

Jakarta, K24News Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan proyek terowongan Nanjung diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terowongan air tersebut dibangun sepanjang 230 meter.

“Kami harapkan ini dapat mengatasi banjir yang ada di Bandung, terutama di daerah Dayeuhkolot, di Baleendah, di Bojongsoang. Ini bisa terkurangi banyak sekali dengan adanya Terowongan ini, “kata Jokowi di lokasi proyek, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/3).

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan terowongan air ini telah direncanakan sejak 15 tahun lalu. Menurutnya, proyek tersebut tidak terealisasi sejak 15 tahun silam lantaran Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kemampuan membangunnya.

Lihat juga: Jokowi Sapa Masyarakat Palembang Dari Jembatan Ampera

Oleh karena itu, kata Jokowi setelah meninjau lapangan dan melakukan kajian pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan terowongan yang nantinya berfungsi untuk menyalurkan air Sungai Citarum.

“Kalau enggak diambil alih pusat ya tidak mungkin ini akan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu menargetkan proyek terowongan air tersebut bisa selesai pada akhir tahun ini. Menurut Jokowi ada 2 terowongan yang dibangun. Dia menyebut salah satu terowongan sudah selesai dibangun, sementara satunya lagi masih dalam proses.

Lihat juga: Pakde Karwo Nilai Andi Arief Elegan Mundur Dari Wasekjen PD

“Tahun ini rampung lah, akhir tahun ini Insyaallah sudah rampung, selesai. Sehingga nanti musim hujan berikut sudah keliatan fungsi dari terowongan ini,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sekretaris Kabinet Promono Anung, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bandung Dadang M. Nasser.