Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Romi Mengakui Terima Suap Jual Beli Jabatan Kementerian Agama

Romi

Jakarta, K24news Indonesia – Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan Kementerian Agama, Romahurmuziy alias Romi mengaku menerima uang dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris hasanuddin di rumahnya pada Februari 2019.

Romi mengklaim terpaksa terima uang itu karena merasa tidak enak dengan Ketua Umum PP Persatuan Nahdlatul Ulama Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Haris.

Hal ini disampaikan Romi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/12).

“Waku itu Haris kasih bingkisan dan bilang ‘Gus ini tolong diterima sebagai keikhlasan saya, kalau enggak, berarti jenengan engga mau bantu saya,” ujar Romi.

Lihat juga: Napi Rutan Palembang Terjerumus Peredaran Heroin Di Jakarta

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7) telah membantah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur kepada Romahurmuziy.

Mantan Ketua Umum PPP itu pun menerima bingkisan yang ternyata berisi uang dari Haris.

Meski demikian Romi mengaku tidak memperkirakan jumlah uang tersebut. Dia hanya memperkirakan yang itu berjumlah Rp 250 juta karena terdiri dari 25 buntel uang.

“Saya cek dihitung ada sekitar Rp250 juta,” katanya.

Romi mengaku menerima uang itu karena mengingat sosok Kiai Asep dan Khofifah di belakang Haris. Menurut Romy , keduanya meerupakan tokoh besar yang ikut berpengaruh dengan perannya sebagai ketum PPP.

“Dua-duanya tokoh sentral dan saya perlukan untuk parpol,” ucap Romi.

Lihat juga: Kelompok HAM Pesimistis Skandal Novel Sentuh Aktor Intelektual

Kendati demikian, Romy mengaku menyesal telah menerima suap tersebut. Rekam jejak keluarganya selama ini adalah sebagai anggota DPR yang bersih dari korupsi. Dia merasa nama baik yang dibangun selama ini telah hancur.

“Saya menyesalkan kejadian ini, karena saya dilahirkan dalam tradisi politik mulai dari kakek buyut, ibu saya, adalah anggota DPR. Nama baik saya dihancurkan,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, Romi didakwa menerima suap terkait jabatan di Kemenag. Romi disebut meminta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

KPK Memanggil 6 Saksi Korupsi Wali Kota Medan Dzulmi

 

Medan, K24news Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dijadwalkan pemeriksaan Sekda Medan, Wiriya Al Rahman Kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan kantor pemerintah kota di Medan pada 2019. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin.

“Pertanyaannya akan diperiksa untuk tersangka TDE [ Tengku Dzulmi Eldin],” kata juru bicara Febri Diansyah KPK Dikonfirmasi, Selasa (29/10).

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi lainnya untuk tersangka yang sama. Mereka adalah Staf Subag Protokoler Pemkot Medan, Uli Artha Simanjuntak; Honorer Protokol Pemkot Medan, M Taufiq Rizal; Honorer Staf Wali Kota Medan, Eghi Devara Harefa; Honorer Protokoler Medan, Sultan Sholahuddin; dan Ajudan Wali Kota Medan, Muhammad Arbi Utama.

“Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama,” terang Febri.

Lihat juga: Polwan Pemberi Miras ke Asrama Mahasiswa Papua Dinonaktifkan

Sebelumnya, KPK sudah melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Wali Kota Medan selama 12 jam, Jumat (18/10) malam. Dari penggeledahan tersebut, KPK membawa 4 koper besar yang diduga merupakan barang bukti.

KPK juga telah menggerebek sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Di antaranya seperti Kantor Dinas Perhubungan Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Medan. Dari 2 tempat ini  penyidik menyita sejumlah dokumen-dokumen yang diambil menggunakan 2 koper berukuran besar dan 2 kardus kecil.

Selain itu juga menyita mobil Toyota Avanza Silver yang digunakan Ajudan Wali Kota Medan, Andika saat melakukan penggeledahan pada Sabtu (19/10).

Dalam perkara ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 Desember 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala Dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.

Lihat juga: KPK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Surat Seleksi Pegawa

KPK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Surat Seleksi Pegawai

Jakarta, K24news Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap surat palsu seleksi pegawai KPK.

Diketahui, pada Rabu (21/8) kemarin beredar surat dalam format PDF dengan kop/kepala surat bertuliskan “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” yang beralamat di Renon, Denpasar Bali tertanggal 21 Agustus 2019.

Lihat juga: Wapres JK Dukung Menristekdikti Datangkan Rektor Asing

Surat tersebut tertulis dan ditujukan kepada para calon karyawan KPK Indonesia. Di surat itu tertera jadwal dan tahapan seleksi pada 21-24 Agustus 2018 di Jalan Raya Legian, Kuta, Badung, Bali. Terdapat juga lampiran 85 nama dengan lokasi tes di Denpasar-Bali.

“Kami pastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh KPK-RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (22/8).

Febri juga mengimbau kepada pihak-pihak yang dihubungi atau diminta uang dengan dalih akomodasi atau sejenisnya harap segera melaporkan ke kantor kepolisian setempat. Mereka juga diminta untuk melaporkannya dengan menghubungi Call Center KPK 198.

Lihat juga: Berpura-pura Mati, Warga Pontianak Diperiksa Polisi

“KPK mengajak masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus seleksi pegawai seperti ini,” kata Febri.

Diketahui dalam surat itu tertera juga sejumlah kelengkapan yang harus dibawa oleh para peserta seperti, kartu peserta, ijazah, pas foto dan kemeja putih. Terdapat juga orang yang harus dihubungi terkait dengan akomodasi tiket keberangkatan ke lokasi yang tertera di surat tersebut.

Jatuh Karena Pemimpin Yang Korupsi

Korupsi
 

SELESAI sudah menodai DPR kita. Setelah mantan Ketua DPR, Setya Novanto dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dalam akuisisi KTP elektronik (E-ktp). Wakil Presiden Taufik Kurniawan yang tidak aktif dari DPR dijatuhi hukuman 6 tahun Penjara karena korupsinya.

Politis Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan bersalah menerima suap terkait dengan administrasi dana alokasi khusu (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Total suap dari kedua kasus ini mencapai lebih dari Rp3,8 miliar.

Kasus yang menangkap Taufik menjadi gambaran busuknya rantai suap dari pemerintah daerah serta swasta ke pimpinan parlemen. Pengungkapan awal dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2016 oleh KPK.

Lihat juga: FPI: Rizieq Shihab Ingin Kembali ke Indonesia Tetapi Dicegah

Saat itu, dari 6 orang yang terjaring, KPK mengidentifikasi 2 tersangkat, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan PNS Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen Sigit Widodo. Beberapa hari kemudian giliran Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi Group, Hartoyo yang menjadi tersangka.

https://youtu.be/rYqPR-TMkOQ

Permainan itu sangat kotor karena pada saat itu bupati Kebumen Yahya Fuad juga menjadi tersangka. Dia mengendalikan pembelian proyek di wilayahnya dengan meminjam 5 bendera perusahaan. Secara total, ada 11 tersangka yang ditentukan oleh KPK dari jaringan bisnis dan perusahaan.

Pejabat DPR yang seharusnya menjadi benteng terakhir dan paling kuat untuk kepentingan rakyat telah benar-benar membantu memuluskan pekerjaan tikus-tikus dikawasan itu. Korupsi di sidang yang melibatkan banyak orang dari pemerintah, parlemen, dan swasta ini juga terjadi dalam kasus E-KTP.

Lihat juga: Prabowo Bertemu Jokowi,Ibu Pepes Selalu Memberikan Dukungannya

Dalam kasus E-ktp, 7 orang sejauh ini telah dihukum atas kerugian negara total Rp2.3 triliun. KPK baru-baru ini mengumumkan bakal ada tersangka baru dari kasus tersebut.

Setnov dan Taufik seperti puncak gunung es dari moral para wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. DPR periode 2014-2019 barangkali bisa disebut parlemen terburuk karena 2 pemimpinnya tejerat korupsi.

Dalam rapat dengar pendapat di hadapan Komisi III DPR pada tanggal 1 Juli 2019, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa dalam kasus tipikor yang ditangani lembaga antirasuah pelaku terbanyak adalah anggota DPR dan DPRD.

Besarnya pengaruh dan kekuasaan yang muncul dari kursi parlemen telah membuat posisi ini sangat berbahaya. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota parlemen sebenarnya melibatkan banyak pihak, banyak jenjang, dan tentu saja dana negara dalam jumlah besar.

Lihat juga: Ahmad Dhani: Saya akan memotong alat kelamin jika Jokowi menang

Ketika kejahatan terus direplikasi meskipun fakta bahwa ada banyak kasus yang terungkap dan tokoh ditangkap, hukum negara ini harus mengupayakan hukuman semaksimal mungkin. Bukan saja pada denda dan hukuman penjara, hal-hal harus diterapkan pada pencabutan hak politik karena negara harus memastikan bahwa orang-orang dicegah lancung itu sedapat mungkin dijauhkan untuk kembali ke kursi kekuasaan.

Citra kuat DPR / DPRD sebagai sarang penyamun semestinya juga jadi peringatan besar untuk para caleg terpilih yang dilantik Oktober mendatang. Jangan sampai anggota DPR periode 2019-2024 mengikuti jejak pendahulunya. Orang-orang berharap DPR di masa depan mengembalikan citra parlemen yang telah rusak para oleh 2 pemimpin dan beberapa anggotanya yang telah terjebak dalam kasus korupsi.

Pembantaran Romi Sudah 24 Hari, KPK Cari Opini Pembanding

Romahurmuziy

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mencari opini pembanding (second opinion) dari dokter terkait dengan penyakit yang diderita tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romi.

KPK telah membantarkan penahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Rumah Sakit Polri sejak 2 April 2019. Terhitung sudah 24 hari Romi dibantarkan.

“Kalau kelamaan di sana juga perlu ada pembanding (second opinion), sudah kita pikirkan ini juga,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (26/4).

Basaria sendiri tidak membeberkan apa penyakit yang diderita oleh Romi. Sementara itu saat ditanyakan hal yang sama, Wakil Ketua KPK Laode . Syarif enggan membeberkan penyakit yang diderita Romi. 

Lihat juga: PBNU Bantah Terima Uang dari KONI untuk Muktamar di Jombang

“Penyakitnya apa tentu saya tidak bisa menyebutkan,” kata Laode.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dari kepala Rumah Sakit Polri terkait kondisi Romi.

“Terkait pembantaran tersangka RMY, KPK masih menunggu perkambangan dari Kepala RS Polri. Kemarin dilakukan MRI dan kontrol lanjutan. Jika sudah tidak dibutuhkan rawat inap KPK akan mencabut pembantaran,” kata Febri.

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Lihat juga: KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

KPK akan Panggil Menteri yang Disebut Beri Uang ke Bowo Sidik

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus yang menjerat Bowo Sidik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus yang menjerat Bowo Sidik.

Jakarta, K24news Indonesia — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya akan memanggil menteri yang disebut ikut memberi uang kepada tersangka Bowo Sidik Pangarso. Namun Saut tidak membeberkan siapa menteri yang dimaksud itu.

Bowo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kerja sama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia.

“Oh iya dong harus ada. KPK ini kan bicara keadilan kalau enggak, enggak adil,” kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Saut mengatakan penyidik KPK masih mengembangkan kasus yang menjerat Bowo Sidik. Ia mengatakan selama bukti masih ada, kasus itu akan terus diproses oleh KPK.

Lihat juga: Dahsyatnya Banjir Bandang Sentani, Pesawat Terseret Dari Bandara ke Jalan

“Penyidik masih ngembangin itu pasti. Anda percaya kalau memang kita bisa buktikan pasti kan ada proses,” kata Saut.

Sebelumnya, Pengacara Bowo Sidik Saut Edward Rajagukguk mengatakan salah satu menteri menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk melakukan serangan fajar. 

Dalam 400 ribu amplop tersebut terisi uang berjumlah Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu.

“Yang memenuhi Rp8 miliar yang ada di amplop sudah. Dari salah satu menteri di kabinet ini,” kata Saut, Rabu (10/4).

Lihat juga: Nahas, Agus Tewas Tertimpa Pohon yang Ditebangnya Sendiri

Keterangan soal siapa menteri yang dimaksud sudah disampaikan Bowo kepada penyidik. Hanya saja, pengacara Bowo enggan membeberkan siapa menteri yang dimaksud.

Bowo bersama Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti dan Indung, sebelumnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka suap kerja sama distribusi pupuk PT PILOG dengan PT HTK.

Bowo diduga meminta komisi kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah US$2 per metric ton. Ada enam kali penerimaan yang diduga telah terjadi sebelumnya di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan US$85.130.

KPK mengendus Bowo juga menerima uang di luar kasus dugaan suap kerja sama distribusi pupuk. Tim KPK kemudian menemukan uang sejumlah Rp8 miliar di Kantor PT Inersia, perusahaan milik Bowo.