Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Rekapitulasi Nasional: PDIP 54,3 Persen, Tertinggi di Bali

PDIP

Rekapitulasi Nasional: PDIP 54,3 Persen, Tertinggi di Bali Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. PDIP meraih suara tertinggi di Provinsi Bali.

Jakarta, K24news Indonesia — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di Provinsi Bali dalam pemilihan legislatif Pemilu 2019. Hal ini diketahui lewat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5).

Dalam rapat itu, PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah. Dengan kata lain,mencatat 54,36 persen dari seluruh suara sah di daerah pemilihan (dapil) Bali.

PDIP mengulang kesuksesan Pemilu 2014 dan memastikan Bali tetap menjadi ‘Kandang Banteng’.

Di bawah PDIP, ada Partai Golkar (382.607 suara), Partai Demokrat (118.830 suara), Partai Gerindra (109.600 suara), Partai Nasdem (102.966 suara), Partai Hanura (84.012 suara), dan PSI (55.399 suara).

Lihat juga: Rekapitulasi Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul Jauh

Kemudian ada PKB (49.695 suara), Partai Berkarya (42.158 suara), PKS (39.024 suara), Perindo (36.467 suara), PPP (12.195 suara), Partai Garuda (8.825 suara), PAN (8.136 suara), PBB (2.445 suara), dan PKPI (3.417 suara).

Di Bali tercatat ada 3.220.479 orang pemilih. Namun hanya 2.606.201 orang yang mengikuti pileg. Lalu ada 2.313.366 suara sah, sedangkan 292.835 suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Raihan tahun ini diketahui meningkat dibanding pemilihan lima tahun lalu. Saat itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri meraih 872.885 suara, disusul Golkar (329.620 suara), Demokrat (311.246), dan Gerindra (219.521).Jakarta, CNN Indonesia — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di Provinsi Bali dalam pemilihan legislatif Pemilu 2019. Hal ini diketahui lewat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5).

Dalam rapat itu, PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah. Dengan kata lain,mencatat 54,36 persen dari seluruh suara sah di daerah pemilihan (dapil) Bali.

PDIP mengulang kesuksesan Pemilu 2014 dan memastikan Bali tetap menjadi ‘Kandang Banteng’.

Di bawah PDIP, ada Partai Golkar (382.607 suara), Partai Demokrat (118.830 suara), Partai Gerindra (109.600 suara), Partai Nasdem (102.966 suara), Partai Hanura (84.012 suara), dan PSI (55.399 suara).

Lihat juga: Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Raihan diketahui berbanding lurus dengan hasil penghitungan Pilpres 2019 di Pulau Dewata. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul telak atas paslon Prabowo-Sandi dalam rekapitulasi di hari yang sama.

Jokowi meraih 91,68 persen suara. Sementara Prabowo hanya 8,32 persen. Persentase keunggulan Jokowi sama setara jumlah 2.351.057 suara. Sementara itu Prabowo-Sandi meraih 213.415 suara. Dengan kata lain, paslon 01 menang dengan suara sepuluh kali lipat dari paslon 02.

Rekapitulasi Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul Jauh

rekapitulasi suara.

Ilustrasi pleno rekapitulasi suara.

Surabaya, K24news Indonesia — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam hasil rekapitulasi suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Hal itu didapat dari hasil rekapitulasi 23 kabupaten/kota yang telah dirampungkan KPU Jatim pada Rabu (8/9) dini hari, di Surabaya.

Lihat juga: Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Dari data sementara, Jokowi-Ma’ruf mampu unggul di 21 kabupaten/kota. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya mampu meraih kemenangan di dua kabupaten/kota, yakni di Bondowoso dan Pacitan.

Jokowi berhasil mendapat perolehan persentase suara 70,33 persen dengan total suara sebanyak 8.850.340. Sedangkan Prabowo mendapat 29,67 persen dengan 3.732.965 suara.

“Sampai hari keempat ini kita sudah menyelesaikan 23 kabupaten/kota yang sudah melakukan proses rapat pleno di tingkat provinisi,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam saat ditemui di lokasi rekapitulasi Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (8/5).

Lihat juga; Sandiaga Uno Nilai Tim Pemantau Pencaci Jokowi Kurang Kerjaan
Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Dua kompetitor di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Per hari ini, kata Anam pihaknya bakal merampungkan rekapitulasi 8 kabupaten/kota yakni Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, dan Magetan.

Itu artinya sudah ada 30 kabupaten/kota di Jatim yang telah selesai direkapitulasi. Besok, Anam menyebut pihaknya hanya tinggal merampungkan tujuh hingga delapan kabupaten/kota saja.

“Harapan kami [hari ini] akan menyelesaikan total 30 kabupaten kota, sehingga besok kita menyisakan delapan atau tujuh kabupaten kota. Jadi harapan kami tanggal 9 Mei semua kabupaten kota sudah siap dan sudah selesai dibacakan,” kata Anam.

Anam menargetkan rekapitulasi itu rampung pada 10 Mei dan segera menyetor hasil pleno itu ke KPU RI.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

“Sehingga kisaran tanggal 10 atau 11, kami di Jatim sudah bisa melakukan proses rapt pleno terbuka di KPU RI,” ujarnya.

Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres di 23 kabupaten/kota di Jatim:

  1. Kediri (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 143.991 suara (78,71 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 38.955 suara (21,29 persen)
  1. Blitar (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 73.660 suara (77,74 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 21.086 suara (22,26 persen)
  1. Pasuruan (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 71.351 suara (56,95 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 53.943 suara (43,05 persen)
  1. Mojokerto (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 60.858 suara (71,03 persen)
    -Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 24.819 suara (28,97 persen)
  1. Madiun (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 84.998 suara (71,39 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 34.069 suara (28,61 persen)
  1. Batu (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 101.288 suara (74,06 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 35.470 suara (25,94 persen)
  1. Probolinggo (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 85.184 suara (58,50 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 60.431 suara (41,50 persen)
  1. Nganjuk:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 541.179 suara (80,40 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 131.953 suara (19,60 persen)
Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?
  1. Ngawi:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 424.178 suara (78,11 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 118.860 suara (21,89 persen)
  1. Bojonegoro:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 560.695 suara (67,22 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 273.461 suara (32,78 persen)
  1. Tuban:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 533.704 suara (73,13 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 196.103 suara (26,87 persen)
  1. Lamongan:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 515.751 suara (64,63 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 282.300 suara (35,37 persen)
  1. Gresik:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 506.307 (66,72 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 252.515 suara (33,28 persen)
  1. Lumajang:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 386.281 suara (59,28 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 265.333 suara (40,72 persen)
  1. Ponorogo:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 422.016 suara (71,68 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 166.716 suara (28,32 persen)
  1. Trenggalek:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 351.868 suara (77,01 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 105.036 suara (22,99 persen)
  1. Tulungagung:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 550.644 suara (81,83 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 122.250 suara (18,17 persen)
  1. Blitar:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 638.096 suara (85,21 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 110.751 suara (14,79 persen)
  1. Kediri
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 815.883 suara (82,50 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 173.098 suara (17,50 persen)
  1. Jember:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 891.208 suara (64,82 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 483.786 suara (35,18 persen)
  1. Banyuwangi:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 711.117 suara (72,22 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 273.543 suara (27,78 persen)
  1. Bondowoso:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 213.887 suara (43,51 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 277.677 suara (56,49 persen)
  1. Pacitan:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 116.196 suara (41,86 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 230.810 suara (58,14 persen)
Lihat juga: Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Terpisah, KPU Kota Surabaya akhirnya merampungkan rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (8/5) dini hari. Hasilnya Jokowi-Ma’ruf unggul telak atas Prabowo-Sandiaga.

Jokowi-Ma’ruf berhasil meraup 1.124.966 suara, sedangkan pasangan calon 02 Prabowo-Sandi hanya memperoleh 478.439 suara.

“Kami sudah merampungkan rapat pleni rekapitulasi ini, selanjutnya nya kami akan segera menyerahkan hasil ini ke KPU Jatim, untuk tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, saat dikonfirmasi.

KPU Sebut Situsnya Diretas Ratusan Hacker Setiap Hari

Ilustrasi hacker.

Ilustrasi hacker.

Jakarta, K24news IndonesiaKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebut situs resmi KPU kpu.go.id mendapat serangan peretas atau hacker setiap waktu. Ia menyebut ada ratusan peretas setiap hari yang melakukan serangan ke situs resmi KPU.

“Setiap hari. Dalam satu hari bisa ratusan yang menyerang,” kata Hasyim usai menerima Mahfud MD dan Gerakan Suluh Kebangsaan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4).

Lihat juga : Nostalgia Pakai BBM, Minta Pin Hingga ‘Ngeping’

Meski begitu, Hasyim memastikan KPU bisa menangkal serangan peretas. Ia menyebut KPU menyiagakan tim khusus teknologi informatika untuk menjaga situs.

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz berujar KPU telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional untuk mempersiapkan diri.

Lihat juga: Beli HotelTonight, AirBnB Kini Sewakan Kamar Hotel

Ia menuturkan KPU juga bekerja sama dengan para peretas yang berniat membangun sistem IT KPU.

“Serangan ada, namun alhamdulillah baik KPU berbagai pihak terkait termasuk teman hacker yang berbaik hati membantu kami memberikan masukan dan saran kami apresiasi,” pungkas dia.

KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

Viryan Azis

Komisioner KPU Viryan Azis.

Jakarta, K24News Indonesia — KPU menegaskan penghitungan suara di situs resmi Pemilu2019.kpu.go.id belum final.

Situs resmi Pemilu 2019 itu mencatat keunggulan sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kalau misalnya berkembang screenshot salah 1 paslon, itu yang penting itu belum hasil final. Bahkan 1% saja belum,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4).

Viryan menyampaikan hasil yang tertera saat ini belum mencerminkan hasil final. Sebab hingga saat ini suara yang masuk baru 0,001648% dari total 813.350 TPS yang ada di Indonesia.

Lihat juga: Prabowo Sujud Syukur Usai Unggul 62 Persen

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut perhitungan suara akan terus berlanjut. Sebab data akan diserahkan secara bertahap dari daerah.

Setelah form C1 selesai dicatat, petugas TPS akan membuat beberapa salinan. Salah satu salinan dibawa ke Kantor KPU kota/kabupaten untuk dipindai. Lalu dikirim ke pusat untuk ditayangkan dalam situs resmi.

“Situng itukan berbasis C1 yang di-scan. Kalau berbasis C1 yang di-scan, kan harus menunggu proses penghitungan suara di TPS selesai,” ujarnya.

Lihat juga: KPU Ingatkan Sanksi Berat untuk Pelaku Serangan Fajar

KPU berulang kali menegaskan data penghitungan suara di situs pemilu2019.kpu.go.id resmi dari KPU. Namun KPU tidak akan menetapkan hasil Pemilu 2019 dari hasil di situs tersebut.

KPU akan menetapkan hasil pemilu dari penghitungan suara secara fisik. Mereka akan merekapitulasi surat suara dari tingkat TPS hingga tingkat nasional pada rentang 17 April – 22 Mei 2019.

Prabowo sebelumnya mengklaim telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 62

KPU Ingatkan Sanksi Berat untuk Pelaku Serangan Fajar

Arief Budiman.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Arief Budiman.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan peserta pemilu, termasuk capres dan cawapres, untuk menghindari praktik politik serangan fajar atau politik uang lainnya.

Dalam konteks politik, serangan fajar didefinisikan sebagai politik uang yang diberikan calon atau tim pemenangan kepada pemilih agar menentukan pilihan pada jagoannya pada pagi-pagi hari pemungutan suara.

Arief menyebut peserta pemilu yang melakukan serangan fajar akan diskualifikasi meski sudah dinyatakan menang.

“Sudah ada regulasinya, kalau melakukan money politic juga terbukti bisa sampai diskualifikasi nanti,” kata Arief di Kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).

Arief menyampaikan peserta didiskualifikasi jika terbukti secara sah melakukan politik uang secara terstrukturm sistematis, dan masif. Hal tersebut, kata dia, telah diatur Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain diskualifikasi, pelaku seerangan Fajar juga diancam serangkaian pasal UU Pemilu.

Lihat juga: AHY Banggakan Program Sosial SBY di Depan Prabowo

Dia menyebut Pasal 515 mengatur pemberi uang agar memaksa pemilih tidak menggunakan hak suara, diancam hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta.

Kemudian, pasal 523 ayat (1) mengancam orang yang menjanjikan uang kepada pemilih dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp24juta. Jika dilakukan di masa tenang, diancam hukuman 4 tahun penjara dan denda 48juta. Sementara jika dilakukan di Hari-H, diganjar hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta.

Arief menyampaikan terkait politik uang menjadi perhatian kerja sama KPU dan KPK jelang Pemilu 2019.

“Diskusi tentang money politic itu kita lakukan setiap saat,” ucap dia saat akan menemui pimpinan KPK Saut Situmorang.

Sebelumnya, akhir bulan lalu KPK menetapkan caleg dari Partai Golkar untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Tengah II, Bowo Sidik Pangarso, sebagai tersangka kasus suap distribusi pupuk.

Dari kasus Bowo tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar‘ Pemilu 2019.

Terkait kasus tersebut, KPK pun menduga peluang ada caleg yang juga mengumpulkan uang untuk serangan fajar pada hari pemungutan suara, 17 April mendatang.

“Kalau saya melihat itu sebagai sinyal, jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es, gitu ya. Ternyata semua orang melakukan itu dan kebetulan ini hanya 1 yang ketangkap,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, 29 Maret 2019.

Agus pun berharap Bawaslu lebih giat memantau gerak-gerik para kontestan Pemilu 2019. Agus menyebut pihaknya kesulitan dalam menindak karena tidak semua kandidat adalah penyelenggara negara.

“Kebetulan saja kemarin penyelenggara negara. Kemudian dari sisi Undang-Undang kami terbatas,” tuturnya.

Ahmad Dhani ‘siap dipindahkan’ ke Surabaya untuk jalani sidang kasus vlog

Ahmad Dhani

K24news – Pengacara musisi Ahmad Dhani mengatakan kliennya siap dipindahkan ke Surabaya untuk menghadiri persidangan kasus vlog.

“Persidangan digelar setiap minggu, jadi akan lebih baik jika Dhani berada di Surabaya,” kata Hendarsam kepada BBC News, (29/1).

Saat ini Dhani menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, setelah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan ujaran kebencian.

Dia langsung dibawa ke Cipinang setelah hakim menjatuhkan vonis 1.5 tahun penjara hari Senin (28/01).

Hendarsam mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima jadwal persidangan kasus vlog. Kejaksaan di Surabaya sudah melimpahkan berkas kasus ke pengadilan.

Kasus ini berawal dari keberatan sejumlah pihak atas vlog yang diunggah Dhani di Surabaya pada Agustus 2018.

Ketika itu, Dhani tertahan di lobi hotel dan tidak bisa menghadiri acara yang digelar oleh pendukung gerakan ganti presiden.

Dhani, melalui vlognya, menggunakan kata “IDIOT” saat mengacu ke pihak-pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden.

Pada Oktober 2018, Dhani ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat juga: Ahmad Dhani Berharap Bebas, Hadapi Vonis Ujaran Kebencian

Rencana memindahkan Dhani ke Surabaya diungkapkan oleh juru bicara Kejaksaan Negri (Kejari) Surabaya.

Ahmad Dhani
Ahmad Dhani menyatakan setelah divonis, dia tak pernah menyatakan ujaran kebencian.

Seperti dilaporkan Kompas.com, juru bicara Kejari Surabaya, Richard Marpaung, mengatakan sesuai prosedur normatif, tim jaksa Surabaya akan berkoordinasi dengan jaksa Jakarta Selatan untuk memindahkan Dhani ke Surabaya selama masa peradilan di Surabaya.

Kasus vlog adalah kasus kedua yang dihadapi Dhani dalam beberapa bulan terakhir.

Lihat juga: Polisi Cecar Komisioner KPU Dengan 20 Pertanyaan Soal OSO

Dalam kasus ujaran kebencian, Dhani telah divonis 1.5 tahun penjara oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim ketua Ratmoho menyatakan Dhani “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”.

Dia disebut terbukti melakukan ujaran kebencian dalam 3 cuitan di akun Twitter @Ahmaddhaniprast, 2 cuitan di antaranya dilakukan oleh 2 admin yang berbeda.

Pengacara Dhani, Hendarsam, menyatakan akan langsung naik banding atas vonis yang dia sebut “subjektif dan tidak berdasarkan prameter SARA”.

“Kami tadinya berharap hakim memberikan pertimbangan yang merujuk pada nilai akademik, yang sarat dengan muatan hukum, argumentasi dan dalil hukum. Ini yang tidak kami lihat,” kata Hendarsam kepada BBC News, hari Senin.

‘Terutama yang terkait dengan unsur perbuatan melakukan ujaran kebencian. Apakah perbuatan Dhani termasuk ujaran kebencian atau tidak. Kalau ya, alasannya apa? Hakim hanya mengatakan perbuatannya masuk dalam ujaran kebencian. Tapi hakim tidak membeberkan alasannya. Ini kan jadinya subjektif,” kata Hendarsam.

Ahmad Dhani
Ahmad Dhani langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, setelah divonis.

Peneliti jaringan penggerak kebebasan berekspresi online Asia Tenggara, Safenet, Matahari Timoer, mengatakan twit Dhani termasuk ekspresi politik yang mestinya tidak dibawa ke pengadilan.

“Kalau mau rata semuanya dipenjara, mau berapa orang ? Kita lihat saja di media sosial, berapa banyak pendukung calon 01 dan 02 yang saling kecam. Apakah harus diajukan menjadi delik pencemaran nama baik dan SARA. Bagi kami, mestinya tidak sampai ke ranah hukum,” kata Matahari memberi contoh pada kondisi saat ini.

Lihat juga: Prabowo Sebut Menkeu Pencetak Utang, JK: Yang Penting Bisa Dibayar

Dhani resmi menjadi status tersangka kasus ujaran kebencian dalam cuitan sarkastis pada 23 Nov 2017, yang dilaporkan oleh ketu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) Network, Jack Lapian dengan landasan pelanggaran Undang-undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat itu, Perbincangan di media sosial ramai dan kasus penistaan agama oleh BTP atau Ahok di tengah kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta.

 

 

Polisi Cecar Komisioner KPU dengan 20 Pertanyaan Soal OSO

Pramono Ubaid Tanthowi

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi diberikan 20 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pencalegan OSO.

K24News – Polisi Cecar  mengajukan 20 pertanyaan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemeriksaan terkait laporan pencoretan Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

“Tadi diberikan 20 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya. Sesuai apa yang kami lakukan dan argumen kami yang selama ini kami bangun,” ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono mengatakan pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap yang telah dilakukan selama ini. Terkait pencalonan OSO, serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

Lihat juga: Ahmad Dhani Berharap Bebas, Hadapi Vonis Ujaran Kebencian

“Kita jelaskan sebagaimana Argumen kita selama ini. KPU dalam menjalankan tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi,” kata Pramono.

Pramono menekankan pihaknya mengacu pad putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI.

Oesman Sapta Odang (
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Disisi lain, dia menekankan KPU juga tidak mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA). Yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak 2 kali kepada OSO untuk masuk DCT sepanjang bersedia mengundurkan diri.

Pramono diketahui di periksa bersama dengan keluarga KPU Arief Budiman. Selanjutnya kepolisian akan memeriksa komisioner KPU RI lainnya.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum OSO, Herman Kadir, melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1).

Lihat juga: Prabowo Sebut Menkeu Pencetak Uang 

Berdasarkan laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

sebelumnya, putusan MA dan PTUN memenangkan gugatan OSO diakomodasi dalam daftar calon anggota DPD. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus bahwa anggota DPD tidak boleh berasal dari parpol, dan putusan itu berlaku saat diputuskan.

Sementara, Bawaslu memutuskan bahwa KPU harus mengakomodasi OSO dalam daftar caleg DPD  dengan syarat Ketua Umum Partai Hanura itu mengundurkan diri dari parpolnya.

 

KPU Tunjuk Tommy Tjokro-Anisha Dasuki Moderator Debat Capres

Tommy Tjokro.

Presenter Najwa Shihab batal menjadi moderator debat Capres kedua Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki sebagai moderator dalam debat yang akan dilaksanakan 17 Febuari.

“Kami sudah menyepakati debat kedua nanti tetap 2 moderator. Pertama Anisha Dasuki dan kedua Tommy Tjokro,” kata ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/1).

Anisha adalah presenter iNews TV, sementara Tjokro adalah mantan presenter Metro TV.

KPU sedang menghubungi kedua nama tersebut untuk konfirmasi. KPU tidak menutup kemungkinan mengganti moderator jika Anisha dan Tjokro tidak bersedia.

Sebelumnya nama Najwa muncul bersama Tommy Tjokro sebagai moderator debat capres kedua. Arief mengonfirmasi nama Najwa diajukan stasiun Televisi penyelenggara.

Selain Najwa, beberapa nama lain juga masuk dalam bursa moderator debat kedua, diantaranya Rosiana Silalahi, Alfito Deannova, dan Karni Ilyas.

Sosok Najwa itu kemudian memantik polemik. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan ada sejumlah orang dalam BPN yang menolak Najwa.

Arief membantah pencoretan nama Najwa dilakukan menyusul kontroversi terkait netralitas presenter berita itu.

“KPU menetapkan moderator debat dan sudah dapat persetujuan masing-masing paslon,” kata Arief.

Selain moderator, KPU juga sudah menunjuk panelis yang akan merumuskan materi debat. Meski begitu, KPU belum mau membocorkan detail nama tim panel tersebut.

“Namanya akan kami sebutkan setelah yang bersangkutan bersedia, akademisi UI, ITB, IPB, Undip, Walhi, UGM, dan Airlangga,” tuturnya.

KPU Jangan Sok Kuasa, KPU Diajari Revolusi Moral Oleh Amien Rais

Kpu Amien rais

Benar kubu yang tidak tau aturan, sok hebat, main ancam pula lagi.

K24news.me – Capres dan Cawapres Prabowo dan Sandiaga ingin mengubah misi yang telah disetor ke KPU. KPU menyatakan perbaikan dokumen misi dan program kandidat Pilpres 2019 tidak dapat dilakukan lagi.

Kpu Amien rais

Prinsipnya adalah misi, Program pasangan Capres dan Cawapres merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendaftaran. Karena posisi regulasinya sudah seperti itu, maka sudah tidak dimungkinkan lagi ada perubahan misi dan program dari pasangan Capres dan Cawapres, seperti yang dikatakan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Salinan misi merupakan salah satu syarat proses pendaftaran Capres dan Cawapres. Karena tahap proses pendaftaran itu sudah dilalui, dokumen misi itu tidak dapat diubah lagi.

Enggak jelas apa alasan mereka ingin mengganti misi. Apakah sadar kalau misi jelek sehingga mereka mau mengubahnya ? Ataukah sudah sadar misi lebih terlihat seperti rayuan kosong? Ataukah mereka merasa visi misinya terlalu berat sehingga mau diganti dengan yang lebih mudah? Itu sudah terlambat. Ibarat dikasih tugas, dijawab, kemudian jawaban dikumpulkan, ehh masa mau ditarik lagi untuk direvisi. Logika Konyoll..

Timsesnya pun aneh. Katanya revisi untuk melengkapi gagasan yang belum tercantum. Mereka sudah pasti ngumpul bareng, membahas ini dengan bareng, harusnya bisa membuat visi misi dengan matang. Ya sudah lah, mereka memang aneh sih. Dan pura-pura lugu tidak tahu aturan.

Dan ini yang lebih lucu lagi. Sok galak tapi ternyata sama aja. Mantan ketua MPR tapi tidak tau aturan. Pura-pura pikun mentang-mentang sudah tua.

Dewan pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, memperingatkan KPU soal Revisi visi misi yang tidak dapat diganti lagi.

Amien Rais, memperingatkan KPU soal Revisi visi misi yang tidak dapat diganti lagi.

Silakan nilai apakah ini peringatan, ultimatum atau bahkan ancaman buat KPU.

“Cuma gini cuma, saya hanya berhati-hati Saudara-saudara KPU, Anda hanya pelaksana. Di sini saya katakan, tolong, jangan sok kuasa. Anda itu ahnya pelaksana ya,” kata Amien Rais.

Dia lalu membahas soal pemilihan umum yang transparan, jujur, dan adil. Amien kembali memperingatkan KPU. “Nanti yang akan mendapatkan nasib buruk ya, yang nasib tidak diinginkan itu adalah pihak yang merasa tidak memperoleh sebuah pileg yang transparan, yang luber, yang jujur. Jadi bahkan saya katakan deh, PKU hati-hati, masa ada daftar pemilih tetap sekian juta ternyata bodong. Kemudian ada e-KTP ada ratusan ribu dibuang ke tong sampah, dibuang ke semak berlukar dan lain-lain. Ini apa-apaan ya,” kata Amien.

Sekali lagi Amien meminta KPU tidak bertindak semau-maunya atau sok berkuasa. “Saya memang bilang KPU, tolong jangan sok berkuasa. Anda, sekali lagi, hanya pelaksana, yang menentukan adalah yang bermain dalam hal ini pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga ya. Jadi tolong, karena kita sudah lebih pandai dari KPU, insyaallah kita punya tenaga IT juga tidak kalah. Jadi jangan macam-macam ya,” kata Amien.

Waduh, kok ngomongnya gitu. Yakin tuh e-KTP ang tercecer jumlahnya ratusan ribu? setau penulis ada 3 apa 4 kasus tercecernya e-KTP masing-masing jumlahnya hanya ribuan, ditotalkan paling hanya belasan ribu. Ini omongan kok sampai ratusan ribu? Tanggung sekali, kok gak sekalian bilang 7 kontainer e-KTP.

Amien Rais ini mirip saat mau jewer ketum Muhammadiyah, omongannya tidak sopan.

KPU sudah jalankan aturan, bapak tua ini malah tidak senang. Salah sendiri siapa suru timses Capres sebelah tidak buat dengan matang? Dia sendiri sok atur KPU dengan kata yang bernada seperti mengancam. Lagi-lagi narasinya terkesan ingin transparan. Sebuah strategi pembusukan KPU ternyata masih terus berlanjut.

Daripada bilang KPU jangan sok kuasa, lebih baik peringati diri sendiri agar bapak tua ini jangan sok atur orang lain apalagi dengan cara tidak langsung meminta pihak lain melenceng dari aturan. kalau mau main beginian, lebih baik atur anaknya yang dokter itu biar jangan sok tau dan sok bisa analisis luka aniaya. Lebih baik intropeksi diri sendiri agar jangan sok hebat mau jewer orang lain.

lucu banget jadi orang, katanya mau bicara soal revolusi moral. Beginikah moral yang mau dipamerkan pak? Revolusi dulu moral sendiri. Ngomong aja sembarangan dan tidak tau autran. Malu dong.

Bagaimana menurut kalian ?