Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Kubu Jokowi Siap Memecahkan Argumen Tim Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Tim Prabowo
Tim Prabowo

Jakarta, K24news Indonesia – Joko Widodo-Ma’ruf Amin, anggota tim kampanye nasional. Mengatakan ia siap bersaing dengan data dan argumen terhadap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan konflik antara pemilihan presiden 2019 dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam PHPU ini, kubu Jokowi-Ma’ruf telah menjadi kelompok terkait.

Jokowi-Ma’ruf juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya siap untuk menghadapi dan memecah berbagai argumen yang akan disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi.

“Tentu saja, ada banyak hal yang akan mudah kita pecahkan. Seperti data yang dikirimkan,” kata Ace kepada Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (6 of 13).

Dia juga menyentuh pada smallum awal kamp Prabowo-Sandi dengan bukti tautan berita. TKN juga siap untuk menanggapi petitum yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto, mengenai status Ma’ruf Amin di dua bank yang dimiliki ISIS.

“Jika sekarang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Maka kami cukup bersedia memperjuangkan data dan perdebatan tentang gugatan yang mereka ajukan dalam persidangan,” kata politisi Golkar.

Lihat juga: Ngabalin: PAN memiliki visi yang sama dengan pemerintah Jokowi

Ace menegaskan kembali status Ma’ruf sebagai dewan pengawas Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Menurut dia, karena dua badan tersebut adalah anak perusahaan milik negara, mereka tidak dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang, sebagai karyawan BUMN.

“Kami akan dengan mudah mematahkan argumen ini dan menyadari bahwa KPU telah mengklarifikasi posisi Ma’ruf sebagai dewan pengawas syariah di dua bank syariah, dan menurut peraturan saat ini telah dipertanyakan dan Bawaslu kata anak perusahaan publik itu bukan BUMN, “katanya.

Di sisi lain, Ace berkomentar tentang masalah dana kampanye Jokowi oleh Bambang. Dia percaya bahwa bukti tidak akan memperkuat persidangan di Mahkamah Konstitusi juga.

Lihat juga: Menteri Pertahanan Peduli Senior dan Junior-nya di TNI Terkait 22 Mei

Karena, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, bidang dan bidang Mahkamah Konstitusi menyangkut benda-benda dalam bentuk hasil penghitungan.

“Karena ini harus menjadi alat bukti yang disorot misalnya dalam hasil perhitungan suara. Bukti Formulir C1 atau saksi diperlukan jika itu menjadi gelembung suara, itu hanya menjadi objek ke Pengadilan”, katanya.

TKN telah menyiapkan 33 pengacara untuk menangani penuntutan tim hukum Prabowo-Sandi. TKN juga menyatakan siap memperkuat argumen yang disampaikan oleh KPU Bawaslu.

“Kami sangat siap,” kata Ace.

Polisi soal Pencabutan Surat Cegah: Kivlan Zen Kooperatif

Kivlan Zen

Kivlan Zen.

Jakarta, K24news IndonesiaPolisi menjelaskan alasan pencabutan surat pembatalan pencegahan ke luar negeri terhadap Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, salah satu alasan pembatalan pencegahan karena penyidik mendapatkan informasi bahwa Kivlan Zen akan bekerjasama dengan Polri terkait penyidikan kasus dugaan makar yang menjeratnya.

“Penyidik mendapat info bahwa pak Kivlan Zen akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Iqbal dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Lihat juga: Alasan 1 Ramadan Jatuh pada 6 Mei 2019

Selain itu, kata Iqbal, paspor Kivlan Zen juga akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat.

“Jadi tidak akan diizinkan meninggalkan Indonesia atau memasuki negara lain, itu info dari imigrasi,” katanya.

Sebab itu, kata Iqbal, penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi.

Polisi sebelumnya melayangkan surat pencegahan terhadap Kivlan Zen, pada Jumat (10/5). Penyidik juga telah mencegat Kivlan di bandara Soekarno Hatta, Jakarta saat Kivlan hendak terbang ke Batam.

Namun, polisi kemudian mengirimkan surat pembatalan ke Imigrasi dan langsung direspon dengan mencabut status pencegahan Kivlan.

Kivlan dicegah setelah dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan merupakan salah satu tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Belakangan dia getol menggembar-gemborkan isu kecurangan pemilu 2019.

Lihat juga: MK Tolak Permohonan GKR Hemas soal Dualisme Kepemimpinan DPD

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh CNNIndonesia.com, diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin.

Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.

Rekapitulasi Nasional: PDIP 54,3 Persen, Tertinggi di Bali

PDIP

Rekapitulasi Nasional: PDIP 54,3 Persen, Tertinggi di Bali Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. PDIP meraih suara tertinggi di Provinsi Bali.

Jakarta, K24news Indonesia — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di Provinsi Bali dalam pemilihan legislatif Pemilu 2019. Hal ini diketahui lewat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5).

Dalam rapat itu, PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah. Dengan kata lain,mencatat 54,36 persen dari seluruh suara sah di daerah pemilihan (dapil) Bali.

PDIP mengulang kesuksesan Pemilu 2014 dan memastikan Bali tetap menjadi ‘Kandang Banteng’.

Di bawah PDIP, ada Partai Golkar (382.607 suara), Partai Demokrat (118.830 suara), Partai Gerindra (109.600 suara), Partai Nasdem (102.966 suara), Partai Hanura (84.012 suara), dan PSI (55.399 suara).

Lihat juga: Rekapitulasi Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul Jauh

Kemudian ada PKB (49.695 suara), Partai Berkarya (42.158 suara), PKS (39.024 suara), Perindo (36.467 suara), PPP (12.195 suara), Partai Garuda (8.825 suara), PAN (8.136 suara), PBB (2.445 suara), dan PKPI (3.417 suara).

Di Bali tercatat ada 3.220.479 orang pemilih. Namun hanya 2.606.201 orang yang mengikuti pileg. Lalu ada 2.313.366 suara sah, sedangkan 292.835 suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Raihan tahun ini diketahui meningkat dibanding pemilihan lima tahun lalu. Saat itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri meraih 872.885 suara, disusul Golkar (329.620 suara), Demokrat (311.246), dan Gerindra (219.521).Jakarta, CNN Indonesia — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di Provinsi Bali dalam pemilihan legislatif Pemilu 2019. Hal ini diketahui lewat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5).

Dalam rapat itu, PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah. Dengan kata lain,mencatat 54,36 persen dari seluruh suara sah di daerah pemilihan (dapil) Bali.

PDIP mengulang kesuksesan Pemilu 2014 dan memastikan Bali tetap menjadi ‘Kandang Banteng’.

Di bawah PDIP, ada Partai Golkar (382.607 suara), Partai Demokrat (118.830 suara), Partai Gerindra (109.600 suara), Partai Nasdem (102.966 suara), Partai Hanura (84.012 suara), dan PSI (55.399 suara).

Lihat juga: Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Raihan diketahui berbanding lurus dengan hasil penghitungan Pilpres 2019 di Pulau Dewata. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul telak atas paslon Prabowo-Sandi dalam rekapitulasi di hari yang sama.

Jokowi meraih 91,68 persen suara. Sementara Prabowo hanya 8,32 persen. Persentase keunggulan Jokowi sama setara jumlah 2.351.057 suara. Sementara itu Prabowo-Sandi meraih 213.415 suara. Dengan kata lain, paslon 01 menang dengan suara sepuluh kali lipat dari paslon 02.

Rekapitulasi Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul Jauh

rekapitulasi suara.

Ilustrasi pleno rekapitulasi suara.

Surabaya, K24news Indonesia — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam hasil rekapitulasi suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Hal itu didapat dari hasil rekapitulasi 23 kabupaten/kota yang telah dirampungkan KPU Jatim pada Rabu (8/9) dini hari, di Surabaya.

Lihat juga: Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Dari data sementara, Jokowi-Ma’ruf mampu unggul di 21 kabupaten/kota. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya mampu meraih kemenangan di dua kabupaten/kota, yakni di Bondowoso dan Pacitan.

Jokowi berhasil mendapat perolehan persentase suara 70,33 persen dengan total suara sebanyak 8.850.340. Sedangkan Prabowo mendapat 29,67 persen dengan 3.732.965 suara.

“Sampai hari keempat ini kita sudah menyelesaikan 23 kabupaten/kota yang sudah melakukan proses rapat pleno di tingkat provinisi,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam saat ditemui di lokasi rekapitulasi Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (8/5).

Lihat juga; Sandiaga Uno Nilai Tim Pemantau Pencaci Jokowi Kurang Kerjaan
Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Dua kompetitor di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Per hari ini, kata Anam pihaknya bakal merampungkan rekapitulasi 8 kabupaten/kota yakni Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, dan Magetan.

Itu artinya sudah ada 30 kabupaten/kota di Jatim yang telah selesai direkapitulasi. Besok, Anam menyebut pihaknya hanya tinggal merampungkan tujuh hingga delapan kabupaten/kota saja.

“Harapan kami [hari ini] akan menyelesaikan total 30 kabupaten kota, sehingga besok kita menyisakan delapan atau tujuh kabupaten kota. Jadi harapan kami tanggal 9 Mei semua kabupaten kota sudah siap dan sudah selesai dibacakan,” kata Anam.

Anam menargetkan rekapitulasi itu rampung pada 10 Mei dan segera menyetor hasil pleno itu ke KPU RI.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

“Sehingga kisaran tanggal 10 atau 11, kami di Jatim sudah bisa melakukan proses rapt pleno terbuka di KPU RI,” ujarnya.

Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres di 23 kabupaten/kota di Jatim:

  1. Kediri (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 143.991 suara (78,71 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 38.955 suara (21,29 persen)
  1. Blitar (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 73.660 suara (77,74 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 21.086 suara (22,26 persen)
  1. Pasuruan (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 71.351 suara (56,95 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 53.943 suara (43,05 persen)
  1. Mojokerto (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 60.858 suara (71,03 persen)
    -Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 24.819 suara (28,97 persen)
  1. Madiun (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 84.998 suara (71,39 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 34.069 suara (28,61 persen)
  1. Batu (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 101.288 suara (74,06 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 35.470 suara (25,94 persen)
  1. Probolinggo (Kota):
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 85.184 suara (58,50 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 60.431 suara (41,50 persen)
  1. Nganjuk:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 541.179 suara (80,40 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 131.953 suara (19,60 persen)
Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?
  1. Ngawi:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 424.178 suara (78,11 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 118.860 suara (21,89 persen)
  1. Bojonegoro:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 560.695 suara (67,22 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 273.461 suara (32,78 persen)
  1. Tuban:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 533.704 suara (73,13 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 196.103 suara (26,87 persen)
  1. Lamongan:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 515.751 suara (64,63 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 282.300 suara (35,37 persen)
  1. Gresik:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 506.307 (66,72 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 252.515 suara (33,28 persen)
  1. Lumajang:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 386.281 suara (59,28 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 265.333 suara (40,72 persen)
  1. Ponorogo:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 422.016 suara (71,68 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 166.716 suara (28,32 persen)
  1. Trenggalek:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 351.868 suara (77,01 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 105.036 suara (22,99 persen)
  1. Tulungagung:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 550.644 suara (81,83 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 122.250 suara (18,17 persen)
  1. Blitar:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 638.096 suara (85,21 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 110.751 suara (14,79 persen)
  1. Kediri
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 815.883 suara (82,50 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 173.098 suara (17,50 persen)
  1. Jember:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 891.208 suara (64,82 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 483.786 suara (35,18 persen)
  1. Banyuwangi:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 711.117 suara (72,22 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 273.543 suara (27,78 persen)
  1. Bondowoso:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 213.887 suara (43,51 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 277.677 suara (56,49 persen)
  1. Pacitan:
  • Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 116.196 suara (41,86 persen)
  • Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 230.810 suara (58,14 persen)
Lihat juga: Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Terpisah, KPU Kota Surabaya akhirnya merampungkan rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (8/5) dini hari. Hasilnya Jokowi-Ma’ruf unggul telak atas Prabowo-Sandiaga.

Jokowi-Ma’ruf berhasil meraup 1.124.966 suara, sedangkan pasangan calon 02 Prabowo-Sandi hanya memperoleh 478.439 suara.

“Kami sudah merampungkan rapat pleni rekapitulasi ini, selanjutnya nya kami akan segera menyerahkan hasil ini ke KPU Jatim, untuk tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, saat dikonfirmasi.

Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Paslon 01 dalam Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin beserta para ketua umum parpol koalisi.

Jakarta, K24news Indonesia — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menghabiskan dana Rp601,3 miliar untuk dana kampanye selama Pilpres 2019.

“Total penerimaan TKN adalah Rp606,7 miliar. Lalu pengeluarannya itu sebesar Rp601,3 miliar,” kata Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5).

Trenggono menyebut pengeluaran terbanyak untuk biaya operasional kampanye. Pos anggaran tersebut menyedot biaya Rp597,9 miliar.

Jokowi dan Ma’ruf, kata Trenggono, tak mengeluarkan sepeser pun.

Lihat juga: Punya Kepentingan di Pileg, Buruh Awasi Keberadaan C1

Dana kampanye Jokowi-Ma’ruf, ujar Trenggono, berasal dari beberapa sumber. Rinciannya, kata Trenggono, dari parpol-parpol koalisi ada Rp79 miliar, dana sumbangan kelompok sebesar Rp251 miliar.

Kemudian sumbangan jalur perseorangan ada Rp21,8 miliar yang bersumber dari 252 orang. Sementara kucuran uang terbesar berasal dari sumbangan perusahaan.

“Perusahaan sejumlah Rp253,9 miliar, itu terdiri dari 40 perusahaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Trenggono tak menampik kucuran dana yang besar dari perusahaan bakal memengaruhi keputusan Jokowi jika terpilih kelak.

“Ya pasti dong (memengaruhi kebijakan kelak), tapi memengaruhi dalam arti positif, untuk kemajuan rakyat supaya bisa hebat,” ujar dia.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Punya Kepentingan di Pileg, Buruh Awasi Keberadaan C1

KSPI

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan caleg buruh tak sepatutnya dicurangi, karena bukan kader parpol melainkan hasil kesepakatan dengan partai yang sudah ditentukan.

Jakarta, K24news Indonesia — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan akan mengawasi form C1 hasil pemilihan umum 17 April 2019 lalu agar tidak ada kecurangan. Pasalnya, KSPI mengaku punya kepentingan di pemilu di mana beberapa buruh maju menjadi calon legislatif.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan isu kecurangan pemilu merebak beberapa hari belakangan. Ia khawatir, kecurangan itu juga akan menular ke hasil perhitungan legislatif dan bisa merugikan caleg yang berasal dari kalangan buruh.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Apalagi menurut dia, potensi kecurangan tersebut terbuka lebar karena ada caleg lawan yang punya modal lebih banyak ketimbang caleg buruh, sehingga bisa melakukan kecurangan. Untuk itu, ia meminta buruh untuk tetap mengawal form C1 DPR hingga penetapan oleh KPU tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

“Kami punya kepentingan sampai 22 Mei ketika KPU memutuskan. Bahwa kami akan kawal form C1 jangan sampai ada kecurangan,” jelas Said di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

Ia mengatakan setidaknya ada empat sampai lima kandidat caleg buruh yang diperkirakan mendapatkan kursi di DPR sejauh ini. Satu di antaranya adalah caleg Partai Gerindra daerah pemilihan VII Jawa Barat Obon Tabroni yang juga merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

Seharusnya, lanjut Said, caleg buruh tidak sepatutnya dicurangi karena mereka bukan kader partai politik. Penetapan caleg ini merupakan hasil diskusi antara serikat buruh dan partai yang sudah ditentukan, sehingga buruh tidak punya kewajiban tertentu yang mengikat kepada partai pengusungnya.

Maka dari itu, Said hanya berharap hasil KPU nantinya benar-benar mencerminkan pemilu yang jujur dan nihil kecurangan. 

“Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada manipulasi data. Tidak boleh ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak,” imbuh pria yang juga pernah ikut kontestasi Pemilu sebagai caleg tersebut.

Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?

Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Jakarta, K24news Indonesia — Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut Presiden Joko Widodo telah mengakui ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Sandi sendiri juga mengaku mendapat laporan kecurangan pelaksanaan pemilu di antaranya di Jawa Timur dan beberapa daerah di Banten. 

“Saya sudah dapat laporan cukup komprehensif karena kemarin ada di Jatim dan di Banten. Presiden sendiri sudah menyampaikan ada kecurangan tersebut,” ujar Sandi di hadapan para relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (28/4). 

Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?

Namun Sandi tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut.

Sandi meminta pada para relawan agar terus mengawal proses penghitungan suara yang saat ini masih berjalan. 

Ia mengaku beberapa kali diminta turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawasi langsung proses tersebut.

Lihat juga:   Prabowo: Kita Kawal Perolehan Suara, Jangan Sampai Berubah

“Sekarang saya mohon ke para relawan untuk memastikan kecurangan-kecurangan itu teridentifikasi dengan baik, dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kita kawal juga agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Selain proses penghitungan suara, Sandi juga meminta para relawan mengawal proses pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. 

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, Sandi melanjutkan, ada sekitar 8.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang.

“Kita cegah intimidasi karena kita semua sama-sama menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ucapnya.

Petugas KPPS Meninggal Dunia Tembus 272 Orang, 1.878 Sakit

KPPS

Ilustrasi petugas KPPS di Pemilu 2019.

Jakarta, K24news Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu 2019, per Sabtu (28/4) pukul 18.00, mencapai 272 orang.

Sementara itu, jumlah petugas sakit selama bertugas di Pemilu 2019 mencapai 1.878 orang. 

“Total petugas yang meninggal dan sakit mencapai 2.150 orang,” ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dalam keterangannya, Sabtu (27/4).

Jumlah petugas KPPS yang meninggal diketahui terus bertambah. Seperti diketahui, pada Jumat (26/4), data KPU mencatat petugas yang meninggal dunia di angka 230 orang. Artinya, dalam sehari terdapat 42 petugas yang gugur karena bertugas untuk Pemilu 2019.

Lihat juga: Bendungan Katulampa Siaga 2, Jakarta Waspada Banjir Kiriman

Sebelumnya, Ketua Arief Budiman mengakui bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia merupakan suatu desain pemilu yang cukup berat.

Arief menyebut desain Pemilu 2019 berat karena tahapan-tahapan Pemilu sudah diatur secara rigid dan harus dilakukan secara tepat waktu. Terlebih lagi, turut ditambah dengan beban penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar dalam waktu yang bersamaan.

“Desain pemilu kita 2019 memang ini cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu,” kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Arief pun tak menampik bila ketatnya waktu tahapan pemilu inilah yang menjadi penyebab padatnya beban kerja petugas sehingga banyaknya petugas KPPS dan pengawas Pemilu ‘berguguran’ di saat bertugas.

Lihat juga: KPK akan Panggil Menteri yang Disebut Beri Uang ke Bowo Sidik

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Penetapan ini dikeluarkan Kemenkeu pada Kamis (25/4) kemarin.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan santunan yang diberikan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta per orang. Angka itu sesuai dengan yang diajukan oleh KPU.

“(Santunan) sudah ditetapkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). (Jumlahnya) sesuai dengan yang diusulkan KPU,” tutur Askolani kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/4).

Untuk pelaksanaannya, kata Askolani, Kemenkeu memberikan wewenang kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ini artinya, pencairan dana akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Prabowo: Kita Kawal Perolehan Suara, Jangan Sampai Berubah

Capres Prabowo Subianto

Capres Prabowo Subianto meminta para relawannya terus mengawal proses perhitungan suara.

Jakarta, K24News Indonesia — Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subiantomeminta  para relawan untuk tetap waspada dan siaga dalam proses rekapitulasi suara. Kewaspadaan, menurut dia, dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi kecurangan. 

“Alhamdulillah kita sudah menang, tetapi saya tetap menghimbau kepada seluruh relawan dan masyarakat untuk jangan lengah. Kita kawal perolehan suara kita, jangan sampai berubah,” ujar Prabowo di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Selatan, Rabu (24/4). 

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Ia juga mengapresiasi masyarakat dan para relawan yang selama ini telah mengawal proses penghitungan suara.

“Terimakasih atas dukunganmu, terimakasih atas semangatmu, kalian adalah pelopor penggerak perubahan, terimakasih atas pengawalan kalian,” kata Prabowo.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso juga mengapresiasi semangat juang para relawan dan masyarakat Indonesia yang telah berkorban untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 

“Hari ini saudara-saudara sekalian kita bersyukur atas kemenangan Prabowo-Sandi, saudara-saudara telah menyumbangkan pikiran tenaga pada tanggal 17 April, dan hasilnya memang Prabowo-Sandi menang,” ungkap Djoko. 

Lihat juga: KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei sebelumnya mengunggulkan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari Prabowo-Sandiaga pada pilpres 2019. Demikian pula pada hasil perhitungan sementara KPU yang hingga kini masih berjalan. 

Kendati demikian, pasangan Prabowo-Sandi mengklaim memenangkan pilpres berdasarkan hasil perhitungan riil yang dilakukan mereka. Klaim kemenangan diumumkan pasangan nomor urut 02 pertama pada malam hari usai pemungutan suara digelar.

Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Prabowo

Prabowo yakin kalau dia kalah karena dicurangi!


Jakarta, K24news Indonesia – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengimbau kepada seluruh relawannya untuk berbondong-bondong hadir di kecamatan demi mengawal perhitungan suara. Pernyataan itu diutarakan melalui video berdurasi 3 menit 15 detik yang diunggah pada akun Facebook Prabowo Subianto.

“Saya minta semua relawan, semua kader-kader juga termasuk para purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) supaya berbondong hadir ke kecamatan,” ungkap Prabowo di video tersebut.

Alasan Prabowo mengimbau para relawan ke Kecamatan karena sebagian besar perhitungan suara masih ada di tingkat tersebut. Lalu, mengapa Prabowo meminta relawannya berbondong mendatangi kecamatan?

Lihat juga: KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

1. Prabowo geram karena merasa terus dicurangi

Situasi yang disaksikan publik pada (17/4) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pascapilpres 2014 lalu. Prabowo mengklaim kemenangan sepihak dan menyerukan telah terjadi kecurangan secara sistematis yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadi kecurangan maka satu-satunya solusi yakni dengan mengerahkan orang dan mengawal sendiri proses penghitungan suara. 

“Amankan suara kita, jangan mau dicurangi terus. Yang jelas kita tidak akan terima kedaulatan Rakyat Indonesia dirampok,”ujar Prabowo dalam video yang diunggah pada Kamis (18/4). 

Lihat juga: Prabowo Sujud Syukur Usai Unggul 62 Persen

2. Prabowo sebut demokrasi Indonesia sedang terancam

Capres Prabowo Subianto
Capres Prabowo Subianto ketika tengah melakukan sujud syukur di depan kediamannya pada 17 April 2019

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan bila demokrasi dalam keadaan kritis. Bagi dia, kecurangan yang berdampak terhadap kekalahannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Saat ini adalah saat-saat yang krusial, yang vital dalam kelangsungan hidup bangsa kita, kedaulatan rakyat kita, yang kita junjung tinggi, yang merupakan bagian integral dari demokrasi yang dianut oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa rakyatlah yang harus dengan tenang memilih pemimpin-pemimpinnya,” kata Prabowo.

3. Prabowo mendapat banyak laporan kecurangan di Pemilu 2019

Prabowo

Berdasarkan data yang dimiliki oleh kubu penantang, banyak laporan yang menceritakan adanya intimidasi dan ancaman supaya tidak memilih pasangan Prabowo-Sandiaga. Bahkan, dia menuding aparatur pemerintahan juga terlibat dalam upaya memenangkan capres petahana.

“Penyimpangan dari kaidah demokrasi telah terjadi di mana-mana. Intimidasi yang terus menerus, penggantian surat suara, penggunaan money politic secara besar-besaran, penggunaan aparat-aparat negara untuk membela kepentingan salah satu pihak, yang jelas merupakan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum dan kaidah-kaidah demokrasi,” kata Prabowo. 

4. Prabowo yakin menang di atas 60%

Prabowo

Terakhir, Prabowo yakin dirinya unggul lebih dari 60 persen berdasarkan data internal yang ia miliki. Dia mengklaim data tersebut merupakan potret C1 di ratusan ribu TPS di seluruh Indonesia.

“Dari semua laporan yang masuk keunggulan kita sangat jelas, berada di sekitar 61,62,63 persen bahkan ada juga hitungan 64 persen, tetapi hal ini harus diamankan di tingkat kecamatan,” tutupnya.

Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Perlu dikawal penghitungan suara hingga ke tingkat kecamatan?