Pilpres 2019 Archives

Kubu Jokowi Siap Memecahkan Argumen Tim Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Posted on Juni 13, 2019Juni 13, 2019

Jakarta, K24news Indonesia – Joko Widodo-Ma’ruf Amin, anggota tim kampanye nasional. Mengatakan ia siap bersaing dengan data dan argumen terhadap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan konflik antara pemilihan presiden 2019 dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam PHPU ini, kubu Jokowi-Ma’ruf telah menjadi kelompok terkait.

Jokowi-Ma’ruf juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya siap untuk menghadapi dan memecah berbagai argumen yang akan disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi.

“Tentu saja, ada banyak hal yang akan mudah kita pecahkan. Seperti data yang dikirimkan,” kata Ace kepada Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (6 of 13).

Dia juga menyentuh pada smallum awal kamp Prabowo-Sandi dengan bukti tautan berita. TKN juga siap untuk menanggapi petitum yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto, mengenai status Ma’ruf Amin di dua bank yang dimiliki ISIS.

“Jika sekarang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Maka kami cukup bersedia memperjuangkan data dan perdebatan tentang gugatan yang mereka ajukan dalam persidangan,” kata politisi Golkar.

Lihat juga: Ngabalin: PAN memiliki visi yang sama dengan pemerintah Jokowi

Ace menegaskan kembali status Ma’ruf sebagai dewan pengawas Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Menurut dia, karena dua badan tersebut adalah anak perusahaan milik negara, mereka tidak dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang, sebagai karyawan BUMN.

“Kami akan dengan mudah mematahkan argumen ini dan menyadari bahwa KPU telah mengklarifikasi posisi Ma’ruf sebagai dewan pengawas syariah di dua bank syariah, dan menurut peraturan saat ini telah dipertanyakan dan Bawaslu kata anak perusahaan publik itu bukan BUMN, “katanya.

Di sisi lain, Ace berkomentar tentang masalah dana kampanye Jokowi oleh Bambang. Dia percaya bahwa bukti tidak akan memperkuat persidangan di Mahkamah Konstitusi juga.

Lihat juga: Menteri Pertahanan Peduli Senior dan Junior-nya di TNI Terkait 22 Mei

Karena, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, bidang dan bidang Mahkamah Konstitusi menyangkut benda-benda dalam bentuk hasil penghitungan.

“Karena ini harus menjadi alat bukti yang disorot misalnya dalam hasil perhitungan suara. Bukti Formulir C1 atau saksi diperlukan jika itu menjadi gelembung suara, itu hanya menjadi objek ke Pengadilan”, katanya.

TKN telah menyiapkan 33 pengacara untuk menangani penuntutan tim hukum Prabowo-Sandi. TKN juga menyatakan siap memperkuat argumen yang disampaikan oleh KPU Bawaslu.

“Kami sangat siap,” kata Ace.

Polisi soal Pencabutan Surat Cegah: Kivlan Zen Kooperatif

Posted on Mei 11, 2019Mei 11, 2019

Kivlan Zen.

Jakarta, K24news Indonesia — Polisi menjelaskan alasan pencabutan surat pembatalan pencegahan ke luar negeri terhadap Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, salah satu alasan pembatalan pencegahan karena penyidik mendapatkan informasi bahwa Kivlan Zen akan bekerjasama dengan Polri terkait penyidikan kasus dugaan makar yang menjeratnya.

“Penyidik mendapat info bahwa pak Kivlan Zen akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Iqbal dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Lihat juga: Alasan 1 Ramadan Jatuh pada 6 Mei 2019

Selain itu, kata Iqbal, paspor Kivlan Zen juga akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat.

“Jadi tidak akan diizinkan meninggalkan Indonesia atau memasuki negara lain, itu info dari imigrasi,” katanya.

Sebab itu, kata Iqbal, penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi.

Polisi sebelumnya melayangkan surat pencegahan terhadap Kivlan Zen, pada Jumat (10/5). Penyidik juga telah mencegat Kivlan di bandara Soekarno Hatta, Jakarta saat Kivlan hendak terbang ke Batam.

Namun, polisi kemudian mengirimkan surat pembatalan ke Imigrasi dan langsung direspon dengan mencabut status pencegahan Kivlan.

Kivlan dicegah setelah dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan merupakan salah satu tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Belakangan dia getol menggembar-gemborkan isu kecurangan pemilu 2019.

Lihat juga: MK Tolak Permohonan GKR Hemas soal Dualisme Kepemimpinan DPD

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh CNNIndonesia.com, diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin.

Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.

Rekapitulasi Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul Jauh

Posted on Mei 8, 2019Mei 8, 2019

Ilustrasi pleno rekapitulasi suara.

Surabaya, K24news Indonesia — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam hasil rekapitulasi suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Hal itu didapat dari hasil rekapitulasi 23 kabupaten/kota yang telah dirampungkan KPU Jatim pada Rabu (8/9) dini hari, di Surabaya.

Lihat juga: Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Dari data sementara, Jokowi-Ma’ruf mampu unggul di 21 kabupaten/kota. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya mampu meraih kemenangan di dua kabupaten/kota, yakni di Bondowoso dan Pacitan.

Jokowi berhasil mendapat perolehan persentase suara 70,33 persen dengan total suara sebanyak 8.850.340. Sedangkan Prabowo mendapat 29,67 persen dengan 3.732.965 suara.

“Sampai hari keempat ini kita sudah menyelesaikan 23 kabupaten/kota yang sudah melakukan proses rapat pleno di tingkat provinisi,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam saat ditemui di lokasi rekapitulasi Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (8/5).

Lihat juga; Sandiaga Uno Nilai Tim Pemantau Pencaci Jokowi Kurang Kerjaan

Dua kompetitor di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Per hari ini, kata Anam pihaknya bakal merampungkan rekapitulasi 8 kabupaten/kota yakni Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, dan Magetan.

Itu artinya sudah ada 30 kabupaten/kota di Jatim yang telah selesai direkapitulasi. Besok, Anam menyebut pihaknya hanya tinggal merampungkan tujuh hingga delapan kabupaten/kota saja.

“Harapan kami [hari ini] akan menyelesaikan total 30 kabupaten kota, sehingga besok kita menyisakan delapan atau tujuh kabupaten kota. Jadi harapan kami tanggal 9 Mei semua kabupaten kota sudah siap dan sudah selesai dibacakan,” kata Anam.

Anam menargetkan rekapitulasi itu rampung pada 10 Mei dan segera menyetor hasil pleno itu ke KPU RI.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

“Sehingga kisaran tanggal 10 atau 11, kami di Jatim sudah bisa melakukan proses rapt pleno terbuka di KPU RI,” ujarnya.

Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres di 23 kabupaten/kota di Jatim:

Kediri (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 143.991 suara (78,71 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 38.955 suara (21,29 persen)

Blitar (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 73.660 suara (77,74 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 21.086 suara (22,26 persen)

Pasuruan (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 71.351 suara (56,95 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 53.943 suara (43,05 persen)

Mojokerto (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 60.858 suara (71,03 persen)
-Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 24.819 suara (28,97 persen)

Madiun (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 84.998 suara (71,39 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 34.069 suara (28,61 persen)

Batu (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 101.288 suara (74,06 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 35.470 suara (25,94 persen)

Probolinggo (Kota):

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 85.184 suara (58,50 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 60.431 suara (41,50 persen)

Nganjuk:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 541.179 suara (80,40 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 131.953 suara (19,60 persen)

Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?

Ngawi:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 424.178 suara (78,11 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 118.860 suara (21,89 persen)

Bojonegoro:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 560.695 suara (67,22 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 273.461 suara (32,78 persen)

Tuban:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 533.704 suara (73,13 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 196.103 suara (26,87 persen)

Lamongan:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 515.751 suara (64,63 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 282.300 suara (35,37 persen)

Gresik:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 506.307 (66,72 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 252.515 suara (33,28 persen)

Lumajang:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 386.281 suara (59,28 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 265.333 suara (40,72 persen)

Ponorogo:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 422.016 suara (71,68 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 166.716 suara (28,32 persen)

Trenggalek:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 351.868 suara (77,01 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 105.036 suara (22,99 persen)

Tulungagung:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 550.644 suara (81,83 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 122.250 suara (18,17 persen)

Blitar:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 638.096 suara (85,21 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 110.751 suara (14,79 persen)

Kediri

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 815.883 suara (82,50 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 173.098 suara (17,50 persen)

Jember:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 891.208 suara (64,82 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 483.786 suara (35,18 persen)

Banyuwangi:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 711.117 suara (72,22 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 273.543 suara (27,78 persen)

Bondowoso:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 213.887 suara (43,51 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno: 277.677 suara (56,49 persen)

Pacitan:

Joko Widodo – Ma’ruf Amin : 116.196 suara (41,86 persen)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno : 230.810 suara (58,14 persen)

Lihat juga: Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Terpisah, KPU Kota Surabaya akhirnya merampungkan rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (8/5) dini hari. Hasilnya Jokowi-Ma’ruf unggul telak atas Prabowo-Sandiaga.

Jokowi-Ma’ruf berhasil meraup 1.124.966 suara, sedangkan pasangan calon 02 Prabowo-Sandi hanya memperoleh 478.439 suara.

“Kami sudah merampungkan rapat pleni rekapitulasi ini, selanjutnya nya kami akan segera menyerahkan hasil ini ke KPU Jatim, untuk tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, saat dikonfirmasi.

Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Posted on Mei 7, 2019Mei 7, 2019

Calon Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta, K24news.me Indonesia — Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto disebut meminta agar Ustaz Bachtiar Nasir mengikuti seluruh prosedur hukum yang ada terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak mengatakan pesan itu disampaikan langsung Prabowo saat bertemu dengan Bachtiar Nasir di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Pak Prabowo sampaikan ikuti prosedur hukum kalau memang tidak merasa bersalah, ikuti. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena aparat juga pasti tahu lah mana menetapkan kesalahan mana bukan kesalahan,” kata Yusuf di kediaman Prabowo, Selasa (7/5) malam.

Yusuf juga memastikan Bachtiar Nasir akan memenuhi semua panggilan aparat kepolisian terkait kasus ini. Pemeriksaan Bachtiar sebagai tersangka akan dilakukan penyidik Bareskrim Polri, Rabu (8/5).

Lihat juga: Sandiaga Uno Nilai Tim Pemantau Pencaci Jokowi Kurang Kerjaan

Memang, kata dia, saat pertemuan tadi, Prabowo. Bachtiar maupun ulama Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF Ulama yang hadir tak banyak membahas soal penetapan tersangka terhadap Bachtiar.

Semua pihak yang hadir, kata Yusuf, sudah saling tahu tanpa harus dibicarakan bahwa Bachtiar saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. “Kita sudah tahu sama tahu. (Kasus Bachtiar) secara spesifik tadi tidak dibahas,” katanya.

Pantauan CNN saat Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis meninggalkan kediaman Prabowo. Bachtiar Nasir hingga saat ini masih berada di dalam belum keluar sama sekali.

Belum diketahui apa yang dibicarakannya keduanya sejak sore hingga malam ini.

Lihat juga: Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Diberitakan sebelumnya, Tokoh Gerakan 212 Bachtiar Nasir ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua.

Penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka itu dibenarkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga.

“Betul (Bactiar ditetapkan sebagai tersangka),” kata Daniel kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/5).

Kasus yang menjerat Bachtiar adalah kasus lama yang telah diproses sejak 2017 lalu. Bachtiar yang pernah menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Jokowi-Ma’ruf Habiskan Dana Rp601,3 M untuk Kampanye Pilpres

Posted on Mei 2, 2019Mei 2, 2019

Paslon 01 dalam Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin beserta para ketua umum parpol koalisi.

Jakarta, K24news Indonesia — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menghabiskan dana Rp601,3 miliar untuk dana kampanye selama Pilpres 2019.

“Total penerimaan TKN adalah Rp606,7 miliar. Lalu pengeluarannya itu sebesar Rp601,3 miliar,” kata Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5).

Trenggono menyebut pengeluaran terbanyak untuk biaya operasional kampanye. Pos anggaran tersebut menyedot biaya Rp597,9 miliar.

Jokowi dan Ma’ruf, kata Trenggono, tak mengeluarkan sepeser pun.

Lihat juga: Punya Kepentingan di Pileg, Buruh Awasi Keberadaan C1

Dana kampanye Jokowi-Ma’ruf, ujar Trenggono, berasal dari beberapa sumber. Rinciannya, kata Trenggono, dari parpol-parpol koalisi ada Rp79 miliar, dana sumbangan kelompok sebesar Rp251 miliar.

Kemudian sumbangan jalur perseorangan ada Rp21,8 miliar yang bersumber dari 252 orang. Sementara kucuran uang terbesar berasal dari sumbangan perusahaan.

“Perusahaan sejumlah Rp253,9 miliar, itu terdiri dari 40 perusahaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Trenggono tak menampik kucuran dana yang besar dari perusahaan bakal memengaruhi keputusan Jokowi jika terpilih kelak.

“Ya pasti dong (memengaruhi kebijakan kelak), tapi memengaruhi dalam arti positif, untuk kemajuan rakyat supaya bisa hebat,” ujar dia.

Lihat juga: Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Posted on April 28, 2019April 28, 2019

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Jakarta, K24news Indonesia — Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut Presiden Joko Widodo telah mengakui ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Sandi sendiri juga mengaku mendapat laporan kecurangan pelaksanaan pemilu di antaranya di Jawa Timur dan beberapa daerah di Banten.

“Saya sudah dapat laporan cukup komprehensif karena kemarin ada di Jatim dan di Banten. Presiden sendiri sudah menyampaikan ada kecurangan tersebut,” ujar Sandi di hadapan para relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (28/4).

Lihat juga: “Mohon Jangan Anak Tirikan Kami”. Kalau Pak Jokowi jawab, “Endasmu!” Situ Mau Apa?

Namun Sandi tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut.

Sandi meminta pada para relawan agar terus mengawal proses penghitungan suara yang saat ini masih berjalan.

Ia mengaku beberapa kali diminta turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawasi langsung proses tersebut.

Lihat juga: Prabowo: Kita Kawal Perolehan Suara, Jangan Sampai Berubah

“Sekarang saya mohon ke para relawan untuk memastikan kecurangan-kecurangan itu teridentifikasi dengan baik, dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kita kawal juga agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Selain proses penghitungan suara, Sandi juga meminta para relawan mengawal proses pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Lihat juga: Prabowo Imbau Relawan Bergerak ke Kecamatan untuk Awasi TPS

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, Sandi melanjutkan, ada sekitar 8.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang.

“Kita cegah intimidasi karena kita semua sama-sama menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ucapnya.

Petugas KPPS Meninggal Dunia Tembus 272 Orang, 1.878 Sakit

Posted on April 27, 2019April 27, 2019

Ilustrasi petugas KPPS di Pemilu 2019.

Jakarta, K24news Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu 2019, per Sabtu (28/4) pukul 18.00, mencapai 272 orang.

Sementara itu, jumlah petugas sakit selama bertugas di Pemilu 2019 mencapai 1.878 orang.

“Total petugas yang meninggal dan sakit mencapai 2.150 orang,” ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dalam keterangannya, Sabtu (27/4).

Jumlah petugas KPPS yang meninggal diketahui terus bertambah. Seperti diketahui, pada Jumat (26/4), data KPU mencatat petugas yang meninggal dunia di angka 230 orang. Artinya, dalam sehari terdapat 42 petugas yang gugur karena bertugas untuk Pemilu 2019.

Lihat juga: Bendungan Katulampa Siaga 2, Jakarta Waspada Banjir Kiriman

Sebelumnya, Ketua Arief Budiman mengakui bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia merupakan suatu desain pemilu yang cukup berat.

Arief menyebut desain Pemilu 2019 berat karena tahapan-tahapan Pemilu sudah diatur secara rigid dan harus dilakukan secara tepat waktu. Terlebih lagi, turut ditambah dengan beban penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar dalam waktu yang bersamaan.

“Desain pemilu kita 2019 memang ini cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu,” kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Arief pun tak menampik bila ketatnya waktu tahapan pemilu inilah yang menjadi penyebab padatnya beban kerja petugas sehingga banyaknya petugas KPPS dan pengawas Pemilu ‘berguguran’ di saat bertugas.

Lihat juga: KPK akan Panggil Menteri yang Disebut Beri Uang ke Bowo Sidik

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Penetapan ini dikeluarkan Kemenkeu pada Kamis (25/4) kemarin.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan santunan yang diberikan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta per orang. Angka itu sesuai dengan yang diajukan oleh KPU.

“(Santunan) sudah ditetapkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). (Jumlahnya) sesuai dengan yang diusulkan KPU,” tutur Askolani kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/4).

Untuk pelaksanaannya, kata Askolani, Kemenkeu memberikan wewenang kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ini artinya, pencairan dana akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

KPU soal Prabowo Unggul di Situs Resmi Belum Final

Posted on April 17, 2019April 17, 2019

Komisioner KPU Viryan Azis.

Jakarta, K24News Indonesia — KPU menegaskan penghitungan suara di situs resmi Pemilu2019.kpu.go.id belum final.

Situs resmi Pemilu 2019 itu mencatat keunggulan sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kalau misalnya berkembang screenshot salah 1 paslon, itu yang penting itu belum hasil final. Bahkan 1% saja belum,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4).

Viryan menyampaikan hasil yang tertera saat ini belum mencerminkan hasil final. Sebab hingga saat ini suara yang masuk baru 0,001648% dari total 813.350 TPS yang ada di Indonesia.

Lihat juga: Prabowo Sujud Syukur Usai Unggul 62 Persen

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut perhitungan suara akan terus berlanjut. Sebab data akan diserahkan secara bertahap dari daerah.

Setelah form C1 selesai dicatat, petugas TPS akan membuat beberapa salinan. Salah satu salinan dibawa ke Kantor KPU kota/kabupaten untuk dipindai. Lalu dikirim ke pusat untuk ditayangkan dalam situs resmi.

“Situng itukan berbasis C1 yang di-scan. Kalau berbasis C1 yang di-scan, kan harus menunggu proses penghitungan suara di TPS selesai,” ujarnya.

Lihat juga: KPU Ingatkan Sanksi Berat untuk Pelaku Serangan Fajar

KPU berulang kali menegaskan data penghitungan suara di situs pemilu2019.kpu.go.id resmi dari KPU. Namun KPU tidak akan menetapkan hasil Pemilu 2019 dari hasil di situs tersebut.

KPU akan menetapkan hasil pemilu dari penghitungan suara secara fisik. Mereka akan merekapitulasi surat suara dari tingkat TPS hingga tingkat nasional pada rentang 17 April – 22 Mei 2019.

Prabowo sebelumnya mengklaim telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 62

Prabowo Sujud Syukur Usai Unggul 62 Persen

Posted on April 17, 2019April 17, 2019

Prabowo Subianto sujud syukur.

Jakarta, K24news Indonesia — Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bersujud syukur di depan pendukungnya usai melontarkan pidato tentang klaim kemenangannya di Pilpres2019.

Pantauan CNN, Rabu (17/4), sujud syukur itu dilakukan Prabowo di kediamannya di Kertanegara 4 bersama sejumlah tokoh koalisi partai pendukungnya. Terlihat pula, anggota BPN Yusuf Martak menemani Prabowo.

Hadir dalam konferensi pers deklarai kemenangan itu, Politikus Demokrat Syarif Hasan, Politikus PKS Salim Segaf Al Jufri.

“Saya sebagai muslim ingin menutup dengan mengumandangkan takbir dan sesudah itu sujud syukur,” kata Prabowo.

Lihat juga: KPU Ingatkan Sanksi Berat untuk Pelaku Serangan Fajar

Tapi, kata Prabowo, dia juga menghormati kawan-kawan agama lain. “Semua kawan ikut membela kita, yang Katolik, Protestan, Hindu, Budha, kami mayoritas ingin mengagungkan Allah SWT,” katanya.

Sebelum sujud syukur, Prabowo Subianto mengklaim, berdasarkan hasil real count ia dan Sandiaga Uno sudah memenangkan Pilpres 2019.

“Berdasarkan hasil real count kita sudah menang 62%,” kata Prabowo.

Lihat juga: Jokowi Kampanye di Manado, Pendukung Pasang Flashlight

Menurut Prabowo, perolehan suara 62% itu berdasarkan suara yang diambil dari 320.000 TPS pemilu 2019 atau sekitar 40%.

“Saya yakin ini hasil dari ahli statistik dan ini tidak akan berubah banyak,” kata Prabowo.

Prabowo pun meminta pendukungnya untuk mengawal suara di TPS, tiap kecamatan dan formulir C1.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih semua unsur,” kata Prabowo.

KPU Ingatkan Sanksi Berat untuk Pelaku Serangan Fajar

Posted on April 8, 2019April 8, 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan peserta pemilu, termasuk capres dan cawapres, untuk menghindari praktik politik serangan fajar atau politik uang lainnya.

Dalam konteks politik, serangan fajar didefinisikan sebagai politik uang yang diberikan calon atau tim pemenangan kepada pemilih agar menentukan pilihan pada jagoannya pada pagi-pagi hari pemungutan suara.

Arief menyebut peserta pemilu yang melakukan serangan fajar akan diskualifikasi meski sudah dinyatakan menang.

“Sudah ada regulasinya, kalau melakukan money politic juga terbukti bisa sampai diskualifikasi nanti,” kata Arief di Kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).

Arief menyampaikan peserta didiskualifikasi jika terbukti secara sah melakukan politik uang secara terstrukturm sistematis, dan masif. Hal tersebut, kata dia, telah diatur Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain diskualifikasi, pelaku seerangan Fajar juga diancam serangkaian pasal UU Pemilu.

Lihat juga: AHY Banggakan Program Sosial SBY di Depan Prabowo

Dia menyebut Pasal 515 mengatur pemberi uang agar memaksa pemilih tidak menggunakan hak suara, diancam hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta.

Kemudian, pasal 523 ayat (1) mengancam orang yang menjanjikan uang kepada pemilih dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp24juta. Jika dilakukan di masa tenang, diancam hukuman 4 tahun penjara dan denda 48juta. Sementara jika dilakukan di Hari-H, diganjar hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta.

Arief menyampaikan terkait politik uang menjadi perhatian kerja sama KPU dan KPK jelang Pemilu 2019.

“Diskusi tentang money politic itu kita lakukan setiap saat,” ucap dia saat akan menemui pimpinan KPK Saut Situmorang.

Sebelumnya, akhir bulan lalu KPK menetapkan caleg dari Partai Golkar untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Tengah II, Bowo Sidik Pangarso, sebagai tersangka kasus suap distribusi pupuk.

Dari kasus Bowo tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar‘ Pemilu 2019.

Terkait kasus tersebut, KPK pun menduga peluang ada caleg yang juga mengumpulkan uang untuk serangan fajar pada hari pemungutan suara, 17 April mendatang.

“Kalau saya melihat itu sebagai sinyal, jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es, gitu ya. Ternyata semua orang melakukan itu dan kebetulan ini hanya 1 yang ketangkap,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, 29 Maret 2019.

Agus pun berharap Bawaslu lebih giat memantau gerak-gerik para kontestan Pemilu 2019. Agus menyebut pihaknya kesulitan dalam menindak karena tidak semua kandidat adalah penyelenggara negara.

“Kebetulan saja kemarin penyelenggara negara. Kemudian dari sisi Undang-Undang kami terbatas,” tuturnya.