Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

Ledakan Bom Katedral Di Filipina Tewaskan 17 Orang

Ledakan Bom

Sebanyak 17 orang dilaporkan tewas dan 56 orang lainnya luka akibat 2 ledakan bom disebuah pulau di Filipina selatan.

Ledakan pertama terjadi di dalam Katedral Jolo, Mindano pada Minggu (27/1) pagi tepat saat misa pertama dilaksanakan. Ledakan Bom susulan pun terjadi sesaat setelah para tentara merespons ledakan pertama.

Militer Filipina mengatakan wilayah tersebut merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.

Lihat juga: Tiket Pesawat Mahal Dan Penumpang Sepi, 433 Penerbangan Bandara Dibatalkan

“Motifnya sudah pasti..terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan kedamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi,” ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP.

Jolo terletak di wilayah otonom mayoritas Muslim Bangsamoro. Usulan ini telah disetujui pada saat pemilihan lokal minggu lalu. Pulau ini juga basis grup Islam militan Abu Sayyaf. Dia disalahkan atas serangan teror yang melanda Filipina.

Pekan lalu para pemilih sepakat menerima wilayah otonom yang lebih kuat dari Filipina selatan. Harapannya, keputusan ini akan membawa kedamaian dan pembangunan setelah bertahun-tahun perang yang telah menelan korban dan mengakibatkan kemiskinan.

Disisi lain, Provinsi Sulu yang masih masuk kedalam area Jolo justru tidak menginginkan adanya wilayah baru. Pemerintah setempat mempertanyakan undang-undang yang menetapkan wilayah tersebut di hadapan Mahkamah Agung.

Lihat juga: Basuki Tjahaja Purnama Di Panggil Calon Istri Yeobo

Diluar suara Sulu, undang-undang menyatakan bahwa provinsi tersebut akan tetap dimasukkan dalam entitas politik baru karena para pemilih dari wilayah otonom saat ini mendukungnya secara keseluruhan.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Menteri pertahanan Delfin N. Lorenza mengutuk pemboman dan mengatakan dia telah mengarahkan pasukan untuk mengamankan tempat-tempat ibadah dan ruang publik.

“Tetap tenang dan hindari menyebarkan kepanikan di komunitas kita masing-masing demi mencegah kemenangan terorisme,” kata Lorenzana.

Abu Bakar Ba’asyir Akan ‘Pilih Bertahan Di Penjara Dan Tolak Bebas Syarat’

Abu Bakar Ba'asyir

K24News – Pengacara Abu Barak , Achmad Michdan, mengatakan bebas bersyarat sudah didapatkan kliennya sejak 13 Des 2018. Dan bahwa Abu akan teguh pada pendiriannya (menolak bebas bersyarat)”.

“Gak ada urusannya saya, mau ditahan besok, lusa, sampai seterusnya, gak ada masalah buat beliau, kan selalu bilang begitu.”

Achmad ditanya komentarnya setelah Presiden Jokowi mengatakan dia tidak akan “tabrak hukum” terkait rencana pembebasan Abu dengan menekankan menandatangani dokumen setia kepada NKRI sebagai hal mendasar.

Jokowi mengatakan rencana pembebasan itu didasarkan pada aspek “kemanusiaan” karena usia dan kesehatan Ba’asyir. Namun dia menekankan “Kita ini juga ada sistem hukum yang harus kita lalui, ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan syarat.”

Abu Bakar Ba'asyir
Presiden Jokowi mengatakan untuk bisa bebas bersyarat, Ba’asyir haru menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila.

“Nah, syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau ndak kan saya nggak mungkin nabrak. Ya kan? Contoh, setia pada NKRI, setiap pada Pancasila, itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali,” kata Jokowi kepada para wartawan Selasa (22/01).

Dia juga mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, tengah mengkaji lebih lanjut.

Namun Achmad Michdan mengatakan dengan harus menandatangani dokumen taat kepada Pancasila, kondisi kembali seperti semula.

“Syarat yang mau dianulir itu yang sebetulnya menjadi kebijakan Pak Yusril, kebijakannya Pak Jokowi yang sudah dikonsultasikan ke Pak Yusril. Kalau itu pakai syarat lagi, sama kembali normal. Siapapun bisa itu, tidak perlu musti harus kebijakannya presiden untuk membebaskan,” kata Achmad.

Abu Bakar Beralasan

Dia juga menambahkan bahwa Ba’asyir juga mengatakan “kecintaan terhadap negara merupakan bagian dari iman.”

“Gak bisa diragukan. Bahkan dia ngomong kemarin, saya amat mencintai negara, bangsa serta rakyat Indonesia, itu statement saat kunjungan Yusril,” kata Achmad.

“Kan tinggal ditafsirkan, bahwa kecintaan terhadap negara kan lebih fleksible.. misalnya keyakinan kepada Islam dan kepada Pancasila dan barang kali itu tidak masalah. Kalau bicara Pancasila seolah-olah Islamnya tidak ada.. mestinya pandai ditafsirkan dan jangan kaku,” katanya lagi.

Menko Polhukam Wiranto dalam keterangan kepada pers Senin (21/01) menyatakan pembebasan Ba’asyir masih perlu pertimbangan terlebih dahulu, ” Dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya.”

Abu Bakar Ba'asyir
Abu Bakar Ba’asyir divonis 15 tahun penjara tahun 2011 lalu setelah dinyatakan terbukti mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Wiranto mengatakan Presiden Jokowi sangat memahami permintaan keluarga yang meminta Ba’asyir segera dibebaskan dengan alasan kesehatan.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehesif guna merespons permintaan tersebut,” ujar Wiranto.

Jumat (18/01) lalu, Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penasehat hukum pasangan capres Presiden Jokowi-Ma’ruf menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan pembebasan “tanpa syarat” kepada Abu Bakar.

Pembebasan dilakukan dengan alasan kemanusiaan, karena Ba’asyir dinilai sudah terlalu tua dan sudah menjalani 2 pertiga masa hukuman.

Ba’asyir sendiri di penjara untuk kedua kalinya tahun 2011 lalu, setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pendanaan pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, Mahfud MD, menulis melalui Twitternya mengatakan tidak mungkin Ba’asyir bebas murni.

“Tak mungkin Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni sebab bebas murni hanya dalam bentuk putusan hakim bhw ybs tak bersalah. Yang mungkin, sesuai dengan hukum yang berlaku, ABB hanya bisa diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi,” cuit Mahfud.

Twitter Mahfud MD

Dalam wawancara terpisah terkait rencana pembebasan Ba’asyir, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, menyatakan bahwa rencana pembebasan ini dilakukan untuk membuang stigma Jokowi anti-Islam.

Abu Bakar telah menjalani 9 tahun dari hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan padanya pada 2011 karna mendanai pelatihan terorisme di Aceh.

Ba’asyir menolak menandatangani dokumen taat kepada Pancasila sebagai syarat pembebasan setelah menjalani 2 pertiga hukuman.

Namun dia mendapatkan “keringanan” dari Presiden Jokowi dengan pertimbangan “Kemanusiaan”.

Abu Bakar Ba'asyir
Abu Bakar Ba’asyir menekankan tak mau menandatangani dokumen taat kepada Pancasila.

“Kita membuang stigma yang sampai saat ini menyatakan Pak Jokowi itu tidak dekat dengan umat Islam, kan ternyata tidak terbukti,” ungkap Irfan.

“Melakukan kriminalisasi ulama, tidak ada kan? dengan seperti ini kan, itu menampik semuanya,” lanjutnya.

Meski demikian, Irfan seperti anggota TKN lainnya bersikukuh bahwa pembebasan Ba’asyir bukan untuk kepentingan elektoral. “Ya itu tadi,  karena kemanusiaan, kita berharap melihat dari sudut pandang aja.”

Untuk Tarik Simpat Muslim Konsevatif

Hurriyah, pengamat politik Universitas Indonesia, memandang terdapat motif politik di balik keputusan pembebasan Ba’asyir.

“Ketika suasananya adalah kontestasi elektoral, maka pertimbangan elektoral masuk disitu,” ujar Hurriyah.

Menurutnya, Jokowi memberikan pembebasan “tanpa syarat” kepada Ba’asyir karena tengah menyasar pemilih Muslim konservatif.

Target suara itu dipilih karena jumlah suara ceruk tersebut cukup signifikan dibanding yang lainnya.

Debat Capres, Ma’ruf Amin akan Bicara Terorisme dan Islam

Terorisme dan Islam

Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin akan menjawab pertanyaan debat capres soal terorisme.

K24NEWS.ME – Penasehat Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza, mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres akan menekan materi pemerintah. Menghadapi terorisme bukan berarti pemerintah memusuhi Islam.

“Penekannya bahwa menghadapi terorisme itu sama sekali tidak memusuhi islam,” kata Yusril di Djakarta Theater, Jakarta pusat, Rabu Malam, 16 Jan 2019.

Menurut Yusril, Ma’ruf ingin meluruskan pemahaman mengenai Islam. Tujuannya agar masyarakat lebih damai, toleran, dan bersahabat. Jokowi pun sedang mengamandemen Undang-Undang Terorisme yang dibuat pada 2002.

Isu terorisme masuk dalam materi debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Debat capres akan berlangsung di Hotel Bidakara malam ini, 17 Januari 2019. Isu lain yang disinggung dalam debat seputar hukum dan HAM, serta korupsi. Debat capres dibagi menjadi enam segmen dalam waktu 90 menit.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan calon wakil presiden Ma’ruf Amin berpotensi tampil memukau di debat pertama pemilihan presiden 2019 kendati kerap dianggap remeh. Burhanuddin mengatakan cawapres nomor urut 01 itu bisa mengagetkan publik seperti halnya pasangannya, Joko Widodo, saat debat pilpres 2014.

Menurut Burhanuddin, ketika itu ekspektasi publik terhadap Jokowi juga tidak terlalu tinggi. Namun, seusai debat capres pertama publik justru menilai Jokowi-Jusuf Kalla unggul ketimbang Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Kalau benchmark rendah, tampil sedikit bagus aja langsung ‘wow’. Nah, Maruf bisa punya potensi seperti itu,” kata Burhanuddin di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.